Tuesday, May 3, 2016

1) Indonesian Police Arrest 1,500 in Papua

2) Menlo Julie Bishop Didesak Kecam Pelanggaran HAM di Papua

--------------------------------

http://www.wsj.com/articles/indonesian-police-arrest-1-500-in-papua-1462262785

The Wall Street Journal

1) Indonesian Police Arrest 1,500 in Papua 


Activists: Monday roundup was largest ever in Indonesia’s democratic era


JAKARTA, Indonesia—Indonesian police said they arrested about 1,500 people in the country’s remote eastern region of Papua after demonstrators there pushed to join a multinational body that would underpin their goal of independence. 
Activists said the Monday roundup was the largest ever in Indonesia’s democratic era, which began in the late 1990s. 
The Indonesian half of New Guinea island—known as Papua—is ethnically distinct from the rest of Indonesia. It was annexed by Indonesia in the 1960s and since then, it has been home to an independence movement. Many Papuans say the takeover was an illegal land grab by the federal government in Jakarta. 
On Monday, protesters called on the Melanesian Spearhead Group, a group of states and political parties of the Western Pacific, to grant a coalition of Papuan pro-independence groups full membership in the body. The group was established in 1986 to build regional solidarity among Melanesian entities and today is made up of Fiji, Papua New Guinea, the Solomon Islands, Vanuatu and an independence movement in New Caledonia.
Last year, the group also made Indonesia an associate member and granted the Papuan pro-independence coalition, known as the United Liberation Movement for West Papua, observer status.
Patrige Renwarin, a police spokesman in Papua, said Tuesday that authorities detained about 1,500 demonstrators in several Papuan areas Monday for lacking a permit to hold a rally. 
The Jakarta Legal Aid Institute, a human rights organization, said more than 1,700 people were arrested in total, including nearly 1,500 in the provincial capital of Jayapura. The institute—which said tensions have been rising in Papua in recent weeks—said the majority of those detained were released Monday night.
President Joko Widodo has been trying to bring Papua closer to Jakarta since he took office in late 2014, visiting the region frequently and releasing political prisoners. On a trip to Papua last weekend, Mr. Widodo called on officials to speed up the construction of thousands of traditional markets throughout the region.
--------------------------------------------------
https://m.tempo.co/read/news/2016/05/03/120767926/menlu-julie-bishop-didesak-kecam-pelanggaran-ham-di-papua

2) Menlo Julie Bishop Didesak Kecam Pelanggaran HAM di Papua

SELASA, 03 MEI 2016 | 08:16 WIB

TEMPO.COCanberra - Kelompok pendukung kemerdekaan Papua Barat yang menamakan dirinya Asosiasi Papua Barat Australia (AWPA) meminta Menteri Luar Negeri Julie Bishop mengecam penangkapan masa aksi damai di Jayapura, Papua.

AWPA dalam sebuah pernyataan pada Senin, 2 Mei 2016 menyerukan Menlu Bishop mengecam tindakan keras oleh aparat keamanan Indonesia yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dalam berbicara dan berekspresi.
"Pemerintah Indonesia telah melakukan kekerasan terhadap rakyat Papua Barat karena mengekspresikan kebebasan berbicara yang damai," kata pernyataan itu seperti yang dilansir Asia Pacific Report pada 2 Mei 2016.

Sekitar 178 aktivis dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan sejumlah mahasiswa dibawa ke Polresta Jayapura pada Senin 2 Mei 2016.
Demonstrasi tersebut bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap pertemuan Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP) di London yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, 3 Mei 216 dan menuntut agar Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) menjadi anggota penuh organisasi pemerintah negara-negara Pasifik Selatan (Melanesian Spearhead Group, MSG).
Joe Collins dari AWPA mengatakan bahwa pemerintah Indonesia sudah saatnya untuk menghentikan pelanggaran HAM seperti di masa lalu karena sekarang Indonesia telah menjadi negara demokrasi.

Penangkapan terus menerus terhadap masa aksi damai, intimidasi terhadap pembela hak asasi manusia, dan wartawan membuktikan bahwa Indonesia belum berdemokrasi secara utuh.

Selain itu, AWPA juga mendesak  Bishop menekan Jakarta agar memungkinkan Pacific Islands Forum (PIF), kelompok misi pencari fakta ke Papua Barat, untuk diizinkan masuk ke Papua dan mendengarkan cerita-cerita tragis rakyat Papua Barat.

APR|EVENING REPORT.NZ|YON DEMA
---------------------------

No comments:

Post a Comment