Tuesday, January 3, 2023

PAPUA report (in Bahasa) 2022 Desember [bagian pelengkap]

 PAPUA  2022 Desember [bagian pelengkap] 

Oleh: Theo van den Broek





[2] KEAMANAN dan OPERASI TNI/POLRI dan TPNPB

[a] gerakan TNI/Polri dan TPNPB

* 10 Desember 2022: TPNPB mengklaim bahwa dalam suatu kontak senjata mereka membunuh 4 anggota aparat di wilayah Sorong Raya. Setahu kami, kejadian ini belum diberitakan oleh pihak aparat. Maka, klaim dari TPNPB belum dapat dikonfirmasi (TvdB).

* 13 Desember 2022: di wilayah Saireri, Yapen Utara, di jalan segi tiga Saubeba, sejumlah kendaraan TNI-Polri dibakar habis. Rombongan, 25 anggota aparat, tiba-tiba berhadapan dengan kelompok TPNPB, sampai melarikan diri dan kendaraan ditinggalkan, hingga dibakar oleh TPNPB. Dalam aksi ini juga seorang warga sipil meninggal, yakni seorang tukang senso yang dibawa oleh rombongan polisi. Aksi pembakaran kendaraan-kendaraan diadakan sebagai aksi balas operasi penyisiran TNI-Polri pada tgl 1  dan 10 Desember 2022 di kampung Kaonda yang mengakibatkan masyarakat ketakutan dan mengungsi ke hutan, sedangkan markas milik TPNPB dibongkar. Dari belakang TPNPB dituduh oleh pihak polisi bahwa mereka membunuh tukang senso tadi. Namun dari pihak TPNPB dengan tegas dinyatakan bahwa bukan mereka yang  membunuh tukang itu, namun dia ditembak mati oleh polisi sendiri.   

* 13 Desember 2022: di kompleks pasar  Sinak, Kab Puncak, seorang karyawan bank Papua. Darius Julius Yumame (32), ditembak mati. Pelakunya masih tidak diketahui. Dilihat dari penembakan, pelaku memakai senjata api laras pendek. [1]

* akhir Desember 2022: Wilayah Kab Maybrat menjadi perhatian khusus. TPNPB telah mengklaim bahwa mereka telah menduduki wilayah Maybrat ini. Kapolda Provinsi Papua Barat menetapkan ‘keadaan Siaga 1’. [2] Jaringan Damai Papua (JDP) menyerukan kepada Kapolda untuk mengutamakan upaya perdamaian. [3]

* 30 Desember 2022: TPNPB mengklaim mengadakan serangan kantor polisi di Yahukimo pada malam hari tgl. 30 Desember. Menurut laporan TPNPB, dalam serangan itu dua anggota polisi ditembak mati, dan sejumlah dilukai. Pihak keamanan menyangkal informasi ini, sejauh menyangkut jumlah korban; memang ada serangan dan dua anggota yang kena namun tidak ada yang terluka serius atau tewas.

 

[b] tambahan korban

* korban 2022: Kapolda Papua menjelaskan bahwa selama 2022 terdapat 90 insiden kekerasan akibat kegiatan TPNPB. Jumlah korbannya: 53 yang tewas; dari TNI 10, Polri 4, Warga Sipil 39. Sementara TPNPB ada 5 orang tewas. Dibandingkan dengan 2021 ada kenaikan jumlah orang tewas, dari 34 (2021) menjadi 53 (2022). [4]  Belum ada data mengenai korban karena insiden kekerasan yang dilakukan pihak TNI-Polri (TvdB).

* 10 Desember 2022: 4 anggota aparat di wilayah Sorong Raya (?)

* 13 Desember 2022: seorang warga sipil, tukang senso, di wilayah Saireri.

* 13 Desember 2022: seorang warga sipil, pegawai bank, di wilayah Puncak

 

[c] tambahan pasukan

* menurut berita dari Viva (15/12) 400 prajurit dari Satgas Yonif Raider Khusus 115/Macan Leuser dari Kodam Aceh sudah siap diberangkatkan ke Papua. 

* diangkut KRI Teluk Hading, Jumaat 16 Desember 2022, 450 prajurit, pasukan Yonif Raider 712 Wiratama, telah tiba di Timika. [5]

* menurut berita dari Viva ratusan pasukan TNI Angkatan Udara sudah diberangkatkan – hari Senin, 26 Desember 2022 - ke Papua untuk bertugas sebagai Satgas Kopasgat Satuan Organik BKO Kodam XVII/Cenderawasih. 

 

[3] PENGUNGSI-PENGUNGSI DI PAPUA / SUASANA WILAYAH KONFLIK

 

[4] OTSUS PEMEKARAN

 

[5] HUKUM – HAM – KEADILAN

[a] kasus Paniai: satu-satunya tersangka divonis bebas: Ternyata apa yang sudah diramalkan sebelumnya menjadi kenyataan: satu-satunya tersangka dalam kasus pelanggaran HAM Berat, Paniai 2014, divonis bebas tanpa syarat oleh Pengadilan HAM di Makasar (8/12).[6] Dengan demikian kepercayaan masyarakat, secara khusus para keluarga serta sahabat korban-korban, kepada ‘negara hukum’ menjadi nol. Sekali lagi masyarakat dikecewakan secara berat! Kejaksaan Agung memutuskan untuk meminta kasasi vonis ini

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi manusia Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, menyatakan penyelidikan kasus Paniai perlu dimulai lagi dari awal. “Seharusnya yang dilakukan Kejaksaan Agung bukan melakukan kasasi, melainkan memeriksa dan menyelidiki dari awal bersama Komnas HAM dan korban”. Menurut dia, banyak kejanggalan dalam proses pengadilan kasus Paniai. Misalnya, unsur komando tak disinggung dalam dakwaan hingga tuntutan jaksa penuntut. “Padahal hal itu merupakan salah satu titik krusial kasus pelanggaran HAM Berat”, katanya. Julius juga menegaskan bahwa keluarga korban menolak penyelesaian secara non-yudisial. Sebab, keluarga korban menghendaki kasus pelanggaran HAM Berat itu diusut secara hukum.[7]

 

[b] Hari HAM se-Dunia ditandai penangkapan massal: Beberapa orang sudah ditangkap tgl 8 Dec 2022 di Wamena hanya karena menyebarkan leaflet berkaitan dengan aksi damai pada Hari HAM 10 Des 2022. Pada hari H, 10 Desember, aksi-aksi damai dibubarkan paksa dan 56 orang ditangkap di Jayapura; sekurang-kurangnya 16 orang dapat luka. Di Wamena 37 ditangkap dan satu terluka. Juga di Sorong  dan Manokwari aksi damai Hari HAM dibubarkan paksa. Kebanyakan penyelenggara aksi damai adalah anggota KNPB yang berjuang secara damai untuk haknya menentukan nasib sendiri. [8]

 

[c] Kekerasan militer terhadap anak-anakDalam keterangan oleh direktur Komnas HAM Papua, Frits Ramandey (12/12), disampaikan bahwa berulang kali pihak TNI memakai kekerasan terhadap anak-anak. Sekurang-kurangnya ada 11 korban selama tahun 2022. Dia menyebutkan kasus kekerasan terhadap 7 anak di Sinak, Kab Puncak 23-24 Febr 2022. Dalam kejadian itu 1 anak meninggal dan enam anak terluka. Lantas kasus 22 Agustus di Timika. Dari empat korban yang dimutilasi, salah satu adalah anak. Yang ketiga penganiayaan terhadap tiga anak di Keerom (Sept 2-22); ketiga anak terluka sangat serius. [9]

 

[d] Tindakan polisi makin disertai kekerasan: Dalam minggu-minggu terakhir ini ada sejumlah insiden yang sangat diwarnai pemakaian kekerasan, termasuk penembakan, oleh pihak polisi. Di Kepi, Kab Mappi (14/12), beberapa orang terlibat dalam suatu bentrokan, sebagian karena ada yang mabuk, sebagian karena beberapa warga itu mengganggu pekerjaan orang lain di jalan. Dalam bentrokan awal satu anak bagian dahinya tergores senjata tajam. Lantas ada sedikit kumpulan orang yang menuntut dari polisi untuk menyerahkan pelaku pemakaian senjata tajam itu, sambil memukul  dan melempari mobil polisi itu. Kemudian mereka bubar saja dan tinggalkan tempat kejadian. Namun beberapa waktu kemudian terjadi penembakan oleh polisi pada sejumlah orang, 500 m dari tempat kejadian awal, dan dalam aksi penembakan 8 orang terkena dan terluka hingga dibawa ke rumah sakit untuk dirawat.  1. Basil Boy (27), 2. Ferdi Boy (15), 3. Roni Kamagai, anak SD (11), 4. Soni Pasim, siswa SMU (17), 5. Sabinus Sedar, siswa SMU (18), 6. Martinus Kamagai. Siswa SMU (18), 7. Moses Erro (35) dan 8. Willem Jeji (20). Salah satu, Moses Erro, meninggal selama di Rumah Sakit (17/12). Menurut laporan investigasi oleh Koalisi Penegakan Hukum dan HAM, versi polisi bahwa mereka mulai bertindak, menembak karena dua kelompok warga saling menghantam, sebenarnya tidak benar, karena tidak ada perkelahian antara warga pada saat itu. Maka, Koalisi ini meminta bantuan Komnas HAM untuk mengadakan investigasi dalam kasus penembakan ini.[10]

Lantas ada insiden lagi di Tolikara, Kab Yahukimo (19/12). Dalam tindakan atas aksi dari sejumlah warga, polisi menembak hingga akhirnya 4 orang terluka dan satu meninggal dunia. Sebagai tindak lanjut Kapolda Papua mengirim 60 personnel Brimob ke Polres Tolikara.[11] Dalam salah satu tanggapan kritis Jaringan Damai Papua (JDP) menyesal tindakan polisi itu dan meragukan motivasinya. “Alasan yang digunakan Kapolres Tolikara dan Polda Papua bahwa penembakan tersebut dipicu oleh penyerangan terhadap anggota Polres Tolikara patut dikaji dan didalami melalui investigasi independen yang dilakukan oleh Komisi HAM RI serta dapat melibatkan pengamat hukum dan hak asasi manusia”. [12]

 

[6] PENDIDIKAN – KESEHATAN – EKONOMI RAKYAT

  

[7] LINGKUNGAN – DEFORESTASI - AGROBUSINESS

 

[8] MENUJU “PAPUA TANAH DAMAI”

 

[9] GERAKAN PEMERINTAH PAPUA

[10] TRENDS/GERAKAN POLITIK DI PUSAT INDONESIA DAN INTERNASIONAL

Nasional

[a] Dwi-fungsi TNI-Polri terus berkembang?: Pada akhir tahun Kapolri masih memutasikan sejumlah perwira kepolisian. Termasuk 14 Jenderal digeser ke luar struktur. Artinya mereka ditugaskan di sejumlah lembaga yang menentukan kebijakan negara, termasuk sejumlah kementerian.[13] Walaupun hal itu tidak dinyatakan dengan sangat jelas, namun ada kesan bahwa melalui ‘gaya mutasi ke luar struktur’ berlakunya Dwifungsi aparat makin diberikan struktur dan pengaruhnya.(TvdB)

[b] Panglima TNI yang baru: Adm. Yudo Margono telah diangkat menjadi Panglima TNI, mengganti Andika Perkasa. Beliau menilai bahwa perkembangan konflik di Papua belum mencapai tingkat ‘darurat’.  “So far it remains a criminal law enforcement issue, so Indonesian police are in charge, but we are helping law enforcement”, kata Panglima baru. Pernyataan demikian diutarakan sehari setelah Jokowi menyatakan bahwa dia mendukung rencana untuk mengurangi kehadiran pasukan di Papua, namun tidak memperlunak kebijakan pemerintah. Karena kalau tidak, para rebel bersenjata akan terus beroperasi di situ dan masalahnya tidak pernah akan selesai.[14]  

internasional:

   

[11] SERBA -SERBI

[a] 50 kios di pasar Waghete, Kab Deiyai, terbakar habis: Seorang merasa kurang puas sewaktu memasang (cobaan) baju yang dia mau beli. Tidak puas karena langsung merasa gatal. Maka dia ribut dengan si penjual. Buntut dari keributan sekelompok warga kemudian mendatangi kios dan melakukan pembakaran nya. Kemudian api merambat dengan cepat ke kios-kios lainnya yang semuanya dibuat dari kayu. (12/12)

[b] Sejumlah bangunan diresmikan: dalam suatu seremoni khusus, termasuk ibadah natal, Gubernur Papua, Lukas Enembe sempat meresmikan sejumlah bangunan gedung yang baru. Termasuk Kantor Gubernur yang baru; gedung yang berlantai 9 ini menuntut biaya sekitar 400 miliar. Juga, peresmian Kantor baru Majelis Rakyat Papua yang tidak kalah kemewahan dan jumlah lantainya dengan Kantor Gubernur atau Kantor DPRP (30/12).  Pembangunan fisik di sekitar Jayapura memang luar biasa, tinggal sekarang menunggu peningkatan kegiatan dan kebijakan efektif dalam tahun 2023 (TvdB)

Jayapura, 31 Desember 2022



1) Residents reject construction of police station in Baya Biru


2) West Papua Police chief orders capture of TPNPB troops dead or alive
3) Ministry provides general allocation funds for West, Southwest Papua 

4) West Papua Police prepare personnel to secure General Elections  

----------------------------------------

1) Residents reject construction of police station in Baya Biru
   News Desk - Reject Construction Of Police Station 3 January 2023



The people of Baya Biru District, Paniai Regency, Central Papua Province rejected plans to establish a police station and TNI post in the area, Saturday (31/12/2022).-Jubi/Isla



Jayapura, Jubi – The people in Baya Biru District, Paniai Regency, Central Papua Province reject the plan to build a police station in the area. Resident representative Noak Tagi said the entire Baya Biru community firmly rejected the construction.

“We have lived safely and comfortably for a long time without police or police stations. We are very worried that the presence of the police will make our area uncomfortable,” said Noak Tagi when contacting Jubi on Monday, January 2, 2023.

Noak said there were several important reasons the community reject the presence of a police station in Baya Biru.

According to him, Baya Biru is located in the largest illegal gold mining area in the Meepago region, which has been ignored by the Paniai administration. The Baya Biru community is still disappointed and traumatized by the shooting of six residents by mobile brigade officers in 2014, which resulted in the death of Melianus Abah and five others injured in Ndeotadi Village.

“Therefore, we believe that the police have a certain interest in the gold mining area. They don’t build a post here for the sake of protecting and protecting the community of Baya Biru,” he said.

Meanwhile, the representative of the local tribal chief, Alex Makipa, said that even though the police had discussed the plan with a group of tribal chiefs, it still did not involve all parties including the tribal chief in the districts, therefore the meeting was invalid.

“Therefore we reject the plan. Yahya Kegepe, a representative of the village government; Yafet Piame, a representative of traditional leaders; as well as Pius Kegepe, a youth leader, also said the same thing,” he said.

Taking into account these points, he said, the local community urged the Paniai administration and the Paniai Regent, Meki Nawipa, as well as Paniai Police chief Comr. Abdus Syukur Felani to immediately revoke and withdraw the plan to establish a police station in the Baya Biru district. (*)
———————————————

2) West Papua Police chief orders capture of TPNPB troops dead or alive

   News Desk - Armed Conflict In Papua 3 January 2023

Manokwari, Jubi – West Papua Police chief Insp. Gen. Daniel T.M. Silitonga ordered the arrest of the West Papua National Liberation Army (TPNPB) troops who were still spreading terror against civilians in Maybrat, Southwest Papua. He warned the police members not to let their guard down.

“We have raised our status to Siaga 1 (alert) against the armed criminal group in Maybrat. The criminals must be arrested dead or alive,” said the chief in Manokwari on Wednesday night, December 28, 2022.

Silitonga said that police as well as personnel of the Indonesian Military (TNI) had taken control of the Maybrat area which the TPNPB had previously occupied.

“Until now Maybrat is in a conducive situation. The Police and TNI conduct periodic evaluations with the Maybrat Administration. We ensure that the video circulating about the TPNPB controlling the Kmurkek District is not true,” he said.

He said that routine and measured patrols by the Police and TNI would ensure the overall security of Maybrat.

“The video claiming to control Kmurkek on Christmas Eve is not true. At 06.00 a.m. all personnel made sure the conditions there were safe,” he added.

The police have spread the identities of a number of TPNPB members who are on the wanted list in a series of attacks on military posts and civilian road workers.

Meanwhile, the Papua Peace Network (JDP) calls on the West Papua Police, which has declared Siaga 1 security status in Maybrat Regency, to continue to prioritize a peaceful approach to protect civilians.

JDP spokesperson Cristian Yan Warinussy said the armed conflict between the TNI and police and the TPNPB had often been at the expense of the civilians’ lives.

“Sometimes, civilians are arrested and prosecuted to account for a certain event even though they are not involved and do not even know anything about it,” Warinussy told Jubion Friday.

Warinussy said the handling of the case of the attack on the military post in Kisor should be a lesson to prevent the criminalization of Maybrat civilians. He said that the raise in Maybrat’s security status to Siaga I should not be used as a justification for committing violence that places civilians as victims. (*)

-----------------------------

3) Ministry provides general allocation funds for West, Southwest Papua 
 5 hours ago

Manokwari, West Papua (ANTARA) - The Finance Ministry has provided general allocation funds (DAU) of Rp370.80 billion for provinces, districts, and cities in West Papua and Southwest Papua for January 2023.

Preparations for allocating the funds to 12 regional governments had been conducted since December 2022, with the total disbursement made by the State Treasury Office (KPPN) reaching Rp370.80 billion, head of the West Papua office of the Directorate General of Treasury, Bayu Andy Prasetya, said in Manokwari on Tuesday.

"On January 2, 2023, all KPPNs, those being the Manokwari, Sorong, and Fakfak KPPNs, transferred the allocation fund for January 2023 period to the Regional General Cash Accounts (RKUD) of each regional government in the West Papua and Southwest Papua regions," he informed.

He said that the mechanism for distributing the 2023 DAU was different from the one adopted last year, under which the fund distribution was made through the State Treasury Office (KPPN) of the respective region.

"Changes in the policy and mechanism for disbursement of general allocation funds are aimed at bringing closer and improving services to regional governments," he explained.

Overall, the fiscal capacity of West Papua in 2023 is Rp29.83 trillion, an increase of Rp2.09 trillion compared to 2022, when the fiscal capacity consisted of spending on institutional ministries and allocations for Transfers to Regions (TKD).

"Ministry and institution spending amounted to Rp8.05 trillion, an increase of Rp120 billion, and the allocation of TKD for West Papua and Southwest Papua provinces amounted to Rp21.78 trillion, an increase of Rp1.97 trillion compared to one of 2022 of Rp19.81 trillion," Prasetya informed.

Of the total general allocation fund, Rp72.72 billion has been disbursed to West Papua province, Rp32.88 billion to Manokwari district, Rp41.77 billion to Fakfak district, Rp25.01 billion to Teluk Bintuni district, Rp31.47 billion to Kaimana district, Rp13.49 billion to Arfak Highlands district, Rp27.06 billion to Sorong district, Rp22.78 billion to South Sorong district, Rp23.28 billion to Raja Ampat district, Rp23.98 billion to Tambrauw district, Rp23.04 billion to Maybrat district, and Rp33.27 billion to Sorong city.

"In accordance with the Finance Minister Decree Number 44/KM.7/2022, in the event that the regional government does not submit regional financial data or information, a delay in the distribution of general allocation fund block grants can be made," he said. 

Related news: New Papuan provinces to get funds from 2023 budget: minister
Related news: New division moratorium rescinded only for Papua region: VP Amin


Reporter: Tri Adi Santoso, Mecca Yumna
Editor: Rahmad Nasution


———————————————


4) West Papua Police prepare personnel to secure General Elections  
6 hours ago

Manokwari, West Papua (ANTARA) - The West Papua Regional Police have prepared personnel to secure the implementation of the 2024 General Elections, whose phases begin this year.

"We have law enforcement forces who are members of the Integrated Law Enforcement to prepare work procedure and concept in handling violations (during elections)," Chief of West Papua Police, Inspector General Daniel Tahi Monang Silitonga, informed in Manokwari on Tuesday.

He said that the police will focus on securing the phases from the campaign period until the voting stage because he believed that electoral violations will likely occur during those phases.

For now, the West Papua Police are still focusing on misdemeanors or minor offenses.

 

Silitonga highlighted that the police have criticized the appointments of some General Elections Commission (KPU) members that did not follow the existing rules.

The police chief further said that personnel have been prepared to secure the elections in the provinces of West Papua and Southwest Papua, the new province that was established in November 2022.

"Security will be carried out at every stage, from registration, and verification, to the voting, we will be actively involved," he added.

He, however, did not disclose the number of personnel prepared for the 2024 General Elections.

Meanwhile, the Acting Governor of West Papua, Paulus Waterpauw, said that his administration is ready to help election organizers with a grant of funds.

He said the budget will be provided to election organizers, both the regional General Elections Supervisory Agency (Bawaslu) and the regional General Elections Commission (KPUD) as well as security forces.

Earlier, the KPU and the National Police (Polri) signed a memorandum of understanding (MoU) on ensuring safe and exceptional general elections in 2024.

Some problems that will need to be anticipated during the elections will include logistics delivery, identity politics, and other things that can set the country's democracy back, according to Polri Chief General Listyo Sigit Prabowo.

Related news: Expect Southwest Papua bill ratification to expedite poll Perppu: VP
Related news: Ministry issues circular asking regions to support 2024 elections
Related news: Political minister asked public to oversee election agenda
 

Reporter: Rachmat J, Kenzu
Editor: Sri Haryati

-------------------

Friday, December 30, 2022

1) Indonesian Police Extend Cartenz Peace Operation in Papua until June 2023



2) Police arrests illegal gold mine boss in Waserawi 
3) From declining deforestation to quitting coal, Indonesia marks a pivotal 2022
4) Papua Police says TPNPB a threat in Papua Cendrawasih Land 

--------------------------


1) Indonesian Police Extend Cartenz Peace Operation in Papua until June 2023

Translator internship Editor Laila Afifa
 30 December 2022 13:00 WIB  

TEMPO.COJakarta - The Indonesian National Police extended the period of the territorial operation on Papua Province under the code name Cartenz Peace Operation 2023 for six months starting from January 1, to June 30, 2023.

The Police Chief of the Public Relations Division, Inspector General Dedi Prasetyo, said that the extension period of the operation was based on the evaluation results carried out by the National Police. "For the Cartenz Peace Operation, it was extended and currently a personnel shift is being carried out," said Dedi in Jakarta, Thursday, December 29, 2022.

Dedi emphasized that this year's Cartenz Peace Operation prioritizes preventive and persuasive actions for the people of Papua.

The Cartenz Peace Operation started on January 17 to December 31, 2022. This operation replaced the previous police operation called the Namengkawi Operation. The Cartenz Peace Operation involved 1,925 personnel consisting of Papuan Police personnel supported by the National Police Headquarters, and 101 military personnel.

The operation was focused on just five regions under police jurisdiction, namely the Pegunungan Bintang District, Yahukimo District, Nguda District, Intan Jaya District, and Puncak Ilaga District.

The Cartenz Peace Operation prioritizes community development, intelligence, and public relations functions supported by a joint law enforcement task force. Law enforcement involvement was formed as a precaution against any criminalization or disturbance activities by the Armed Criminal Group (KKB) in Papua Province.

Antara | Translator: Intern / Imaji Lasahido

———————————————————————

2) Police arrests illegal gold mine boss in Waserawi   
News Desk - Illegal Gold Mining 
30 December 2022

Manokwari, Jubi – The Manokwari Police on Saturday, December 24, 2022, arrested AG, a financier of an illegal gold mining in Waserawi, Masni District, Manokwari Regency, West Papua Province. This was stated by the Head of Manokwari Police, Adj. Sr. Come. Parisian Herman Gultom in Manokwari on Thursday, December 29, 2022.

Gultom said AG was arrested after investigators developed the case of 33 gold miners who were arrested in Waserawi. “We arrested a businessman with the initials AG about five days ago,” said Gultom.

He said the police had previously named 33 gold miners in Waserawi as suspects. “We arrested 46 gold miners but after we brought them to the police station, 33 were named as suspects,” he said.

He explained that two businessmen were identified as financiers of the illegal gold mines in Waserawi. Manokwari Police have arrested AG, while another financier has not been caught and is still being pursued by the police. “We cannot convey his identity yet as it would hinder our pursuit effort,” said Gultom. (*)


—————————————————


3) From declining deforestation to quitting coal, Indonesia marks a pivotal 2022

  • 2022 saw a continued decline in deforestation in Indonesia, as well as financing deals for forest conservation and phasing out fossil fuels, and a scramble to keep up with changing EU timber regulations.
  • The year also saw the passage of controversial amendments to Indonesia’s criminal code, friction between the government and researchers, and increasing concerns about the environmental cost of the country’s nickel boom for electric vehicle batteries.
  • Here are some of the top environment stories and trends of 2022 from one of the world’s most important tropical forest countries.

—————————————————————

4) Papua Police says TPNPB a threat in Papua Cendrawasih Land   
News Desk - Armed Conflict In Papua 
30 December 2022

Jayapura, Jubi – The Papua Police said the presence of the West Papua National Liberation Army (TPNPB) remained a frightening threat to residents, especially non-Papuan communities. “It is still a prominent case in Papua, which needs to be the concern of all parties,” said Papua Police chief inspector Gen. Mathius Fakhiri in Jayapura City on Wednesday, December 28, 2022.

Fakhiri said that throughout 2022, there were at least 90 acts of violence allegedly committed by the TPNPB. The figure is less than the number of cases in 2021, which was 106.

“This year there were 90 cases that occurred in Yahukimo Regency, Intan Jaya Regency, Puncak Regency, Puncak Jaya Regency, Nduga Regency, Bintang Mountains Regency, Yalimo Regency, Jayawijaya Regency, and Yapen Islands Regency,” Fakhiri said.

According to Fakhiri, the various acts of violence took casualties on the Indonesian Military (TNI) and police and civilians. Throughout 2022, ten TNI soldiers died allegedly due to TPNPB violence, and 14 other TNI soldiers were injured. In the same period, four police officers died allegedly due to TPNPB violence, while three others were injured.

Fakhiri said the number of civilians who died in various acts of violence was even higher. As many as 39 people died due to the violence, and ten people were injured. “While the victims from the TPNPB were five people,” he said.

Fakhiri asked the local government, especially the regents, the Regional Government Work Unit, and the Regional People’s Council to lead and be an example for the communities to involve in activities with the police. “The Papua Police optimize the efforts of a more humanist approach, which is expected to answer various problems that have often been a trigger for security disturbances in the community,” he said. (*)

-------------------

Thursday, December 29, 2022

1) Nduga displaced people celebrate Christmas in grief

 

 

2) West Papua Police Chief: KKB Must Be Arrested Alive or Dead  

3) The story of Lukas Enembe and Acub Zainal developing Papua 


-----------------------------------

https://en.jubi.id/nduga-displaced-people-celebrate-christmas-in-grief/


1) Nduga displaced people celebrate Christmas in grief   

News Desk - Nduga Displaced People

 29 December 2022


Wamena, Jubi – Thousands of Nduga residents who since 2018 have been displaced in Wamena and several other areas, admit that they are still crying during Christmas and do not feel the peace of Christmas.

One of the human rights observers from Nduga, Benny Murip, said that as a result of the ongoing armed conflict between the Indonesian Military (TNI) and Police and the West Papua National Liberation Army (TPNPB), people have not been able to gather with their families and celebrate or enjoy Christmas in peace.

“The people of Nduga are still living in tears and grief because they cannot gather with their families, friends, brothers and sisters. All of them have been separated in several places, some have even died in refugee camps,” he said in Wamena on Monday, December 26, 2022.

He also explained that in the Nduga Regency, which consists of 11 districts, houses and churches are currently still controlled by the TNI and police. Residents have fled to several places that are considered safe.

“Some even ran to the forest, it has been five years now,” said Murip.

Nduga children living in refugee camps in Muliama District Jayawijaya as a result of armed conflict in the central highlands of Papua 8211 JubiYuliana Lantipo

Murip asked people outside Papua not to think that Papua was safe and peaceful. Papua are still haunted with terrors, shootings of civilians such as in Tolikara, and military operations against Papuan civilians.

Murip said some time ago, he had been to the capital of Nduga Regency, Kenyam, and witnessed how the people there lived like prisoners.

“Gardening or other activities is very difficult to do. Residents’ activities are only limited to 9 p.m., they can no longer roam outside the house past curfew because they are always watched by the authorities with weapons,” he explained.

Murip further said that even though the Nduga residents who have been displaced for five years wanted to return to their hometown, it was very difficult to realize because the war continues between the security forces and the TPNPB. Neither TPNPB leader Egianus Kogoya nor President Joko Widodo have issued a statement to stop the conflict. (*)

------------------------------

2) West Papua Police Chief: KKB Must Be Arrested Alive or Dead  

Translator Dewi Elvia Muthiariny 
Editor Petir Garda Bhwana 
29 December 2022 10:21 WIB  

TEMPO.COJakarta - West Papua Regional Police Chief Inspector General Daniel TM Silitonga raised the alert status in Maybrat, Southwest Papua, which was detected to be terrorized by the armed criminal group or KKB.

“We are on alert one against KKB in Maybrat. The point is that the criminal must be arrested alive or dead,” said Daniel in Manokwari on Wednesday, December 28, 2022.

He called on the national police personnel not to be careless in facing the KKB terror against civilians.

Daniel claimed that the police and the military (TNI) personnel had taken control of the Maybrat Regency area which was previously claimed to be controlled by armed groups.

“Until now, Maybrat is in a safe situation. The National Police and the TNI are conducting periodic evaluations with the Maybrat Regency Government so that we can confirm that the video circulating about the KKB controlling the Kmurkek district is not true,” he confirmed.

Previously, a video displayed an armed group claiming to have occupied Kumerkek District, which is the capital of Maybrat Regency, West Papua.

“Tonight, we succeeded in entering the district capital of Maybrat. We have controlled this area for 4 days,” the group said in the video.

They also said that there was no Christmas there because, for the time being, the area was being used as a war zone. They also said Maybrat residents were busy fleeing.

However, Daniel rebutted the KKB's claim, underlining that his side conducted routine and measured patrols along with the TNI to ensure the security of the area

ANTARA

—————————————————

3) The story of Lukas Enembe and Acub Zainal developing Papua 
News Desk - Papua 
29 December 2022

Jayapura, Jubi – The face of the capital of Papua Province cannot be separated from the role of Lukas Enembe, Governor of Papua Province for 2014-2023, and the late Brig. Gen. (Ret.) Acub Zainal, Governor of Irian Jaya for 1973-1975.

Towards the end of Lukas Enembe’s leadership, the Irian Jaya Governor’s office left by Acub Zainal was completely overhauled. The nearly 50-year-old building must be demolished and renovated into a multi-storey and modern building.

Although the demolition received protests and challenges, the governor’s office inherited from Acub Zainal was considered old and risky so it had to be built anew.

“For me, what Governor Lukas Enembe did was natural and something different because the Papua Governor’s office has historical value since the days of Nederlands Nieuw Guinea, UNTEA, and the transitional government to Indonesian government in the Papua Governor’s office now,” former Indonesian Ambassador to Colombia Michael Menufandu told Jubi at his residence in Dok V Atas, Jayapura City on Wednesday, December 28, 2022.

He added that Acub Zainal also led Papua for two years and built the office of the Governor of Irian Jaya Province and the APO Sports Building, renovated Mandala Stadium, and prepared athletes to prepare for the National Sports Week (PON).

During Enembe’s leadership era, almost all of the former buildings in Acub Zainal’s era were renovated and built new stadiums. The APO Sports Building was completely changed ahead of preparations for PON XX Papua 2021. It became a special venue for boxing, as well as the softball field, rugby field, and cricket in the Doyo area, Jayapura Regency.

Governor Lukas Enembe built Lukas Enembe Stadium for the opening and closing of PON, including Mandala Stadium and Kaltapal Stadium in Merauke. Almost all of the PON XX facilities in Jayapura, Mimika Regency, and Merauke Regency used the regional and state budget.


What differed the two figures was that Acub Zainal began building housing settlements for employees of Entrop Local Government and later Melati Local Government and Cigombong Kotaraja.

Acub Zainal himself led Irian Jaya Province at that time with nine regencies, namely Jayapura, Merauke, Sorong, Paniai, Fakfak, Jayawijaya, Biak Numfor, Yapen Waropen, and Manokwari.

When Lukas Enembe became Governor of Papua, Papua was divided into Papua and West Papua Provinces. Papua Province with 28 regencies and one city, while West Papua Province with 11 regencies and one city.

Towards the second term of office of Governor Lukas Enembe, the inauguration of the Papua Governor’s office, the Papuan People’s Assembly (MRP) office, and the Papua Provincial KPU office and other buildings was held.

Regardless of the pros and cons of the new building of the Papua Provincial Governor’s office, it can be a symbol of awakening and future challenges for Papua’s future. Starting from the breakthrough of the Governor of Irian Jaya, Acub Zainal, without adequate budget support, including no special autonomy funds and the Special Autonomy Law.

Lukas Enembe thrived in the midst of various problems. He continued to move forward with breakthroughs and all forms of change and challenges for the future of Papua.

Now the island has three provinces in what used to be Papua Province, while in West Papua Province, there is now the Southwest Papua Province. (*)

-----------------------

Sunday, December 25, 2022

Seasons Greetings


 

-----------------------------------------

1) Benny Wenda: A West Papuan Christmas message


2) Indonesia, BP sign 20-yr contract extension for LNG operations in Papua

------------------------------------------------

1) Benny Wenda: A West Papuan Christmas message
  

CHRISTMAS MESSAGE: By Benny Wenda

As 2022 draws to a close, I would like to thank everyone who has supported the West Papuan struggle this year. To our worldwide solidarity groups, including those within Indonesia, to Alex Sobel and the International Parliamentarians for West Papua (IPWP), the International Lawyers for West Papua, to our friends in the Basque Country and Catalonia, the Pacific Conference of Churches, the government of Vanuatu and all our supporters in the Pacific: my deepest thanks.  

The struggle for West Papuan liberation is a struggle for humanity, dignity, and fundamental rights. By supporting us, you are making history in the fight against modern day colonialism. 

2022 was a difficult year for West Papua. We lost great fighters and leaders like Filep KarmaJonah Wenda, and Jacob Prai. Sixty-one years since the fraudulent Act of No Choice, our people continue to suffer under Indonesian’s colonial occupation. 

Indonesia continues to kill West Papuans with impunity, as shown by the recent acquittal of the only suspect tried for the “Bloody Paniai’” massacre of 2014. 

Every corner of our country is now scarred by Indonesian militarisation. This month, nearly 100 West Papuans on Yapen Island were displaced from their villages by a sudden wave of military operations. Along with tens of thousands of West Papuans displaced since 2019, they will be forced to spend Christmas in the forest, as refugees in their own lands. 

We continue to demand that Indonesia withdraw their military from West Papua in order to allow civilians to peacefully return to their homes.  


At the same time, support for the ULMWP and for West Papuan independence has continued to grow. Our voice is being heard — nearly half the world’s nations have now urged Indonesia to facilitate a UN Human Rights visit to West Papua, including the member nations of the Pacific Islands Forum, the Organisation of African, Caribbean, and Pacific States, the EU CommissionNetherlands and the UK. 

In July, we signed an historic Memorandum of Understanding with our Melanesian brothers and sisters in Kanaky, strengthening the bonds of friendship and solidarity that have always connected our two movements. 

In October, countries including Australia, Canada, and the US called for immediate investigation of rights abuses in West Papua at the UN, while the Marshall Islands called for West Papuan self-determination. Throughout the year, we have continued to build up our infrastructure on the ground. 

We are ready to reclaim the sovereignty that was stolen from us and govern our own affairs. 

To all West Papuans, whether in exile, prison, in the bush or the refugee camps, I say your day will come. Though the road to freedom is long and hard, we are making incredible progress at all levels. 

One day soon we will celebrate Christmas in an independent West Papua. Until then, we must be strong and united in our struggle. As our national motto says, we are One People with One Soul. 

To everyone around the world reading this message, I urge you to remain steadfast in your support for West Papua. Please pray for all West Papuans who cannot celebrate this Christmas, whether in Yapen Island, Nduga, Puncak Jaya, or elsewhere. Until we win our freedom, we need your solidarity.  

On behalf of the ULMWP and the people of West Papua, thank you and Merry Christmas. 

Benny Wenda
Interim President
ULMWP Provisional Government


————————————————


  2 minute readDecember 23, 20229:10 PM GMT+11Last Updated 8 hours ago 

20 Indonesia, BP sign 20-yr contract extension for LNG operations in Papua
Reuters

JAKARTA, Dec 23 (Reuters) - Indonesia has extended by 20 years a production sharing contract (PSC) with BP and its partners for Berau, Muturi, and Wiriagar working areas in West Papua, government officials and the company said on Friday.

The extension would allow BP and its partners to operate on the fields until 2055, BP said in a statement. The working areas supply to Tangguh liquefied natural gas (LNG) plant.

BP is trying to increase Tangguh's production capacity from the current 7.6 million tonnes per annum (MTPA) to around 11.4 MTPA by adding a new, Train-3 plant which is expected to come onstream in March 2023, SKK Migas said earlier this year.

Indonesia usually extends a PSC two to 10 years before it expires, but BP needed to secure a longer contract to guarantee its long-term investment plan, according to Dwi Soetjipto, chairman of Indonesia's upstream regulator SKK Migas.

"In order to maintain production for LNG Train-3, BP is committed to conducting further exploration activities at several sites ... BP also committed to preparing a 2x90 MMSCFD gas pipe to support industry development in Papua," said Dwi

Output from LNG Tangguh plant is estimated to drop before 2030 if there is no new exploration.

Energy minister Arifin Tasrif said Tangguh gas production is needed to supply Indonesia's increasing energy demand as the country will rely on gas while transitioning to cleaner energy.

Separately, Indonesia also said on Friday that development of BP's Ubadari field, also in West Papua, and its carbon capture, utilisation and storage (CCUS) project would be included in the country's list of National Strategic Projects.

Wahyu Utomo of the Acceleration of Priority Infrastructure Committee told reporters that such CCUS projects are needed for the country's energy industry to become cleaner and that Indonesia would benefit from the technology.

Indonesia usually puts important projects in the National Strategic Projects to accelerate their realisation, Wahyu said.

Projects in the list sometimes get special treatment such as tax breaks.

Reporting by Bernadette Christina, Fransiska Nangoy, and Ananda Teresia; Writing by Gayatri Suroyo; Editing by Kanupriya Kapoor

——————————————————