Monday, October 18, 2021

PAPUA 2021. 1 – 15 Oktober (In Bahasa)

 PAPUA  2021

1 – 15 Oktober

Oleh: Theo van den Broek

 

[1] POKOK PERHATIAN UTAMA

PON XX di Papua dibuka resmi: sudah tentu bahwa selama dua minggu terakhir ini ‘Papua asyik dalam berita’ karena Pekan Olahraga Nasional (PON) sedang berlangsung di Papua. Pesta olahraga ini diselenggarakan setiap 4 tahun; tahun lalu, 2020, pelaksanaan ditunda karena covid-19, maka baru jadi tahun 2021. PON ini dibuka dengan sangat meriah; acara pembukaan resmi oleh Presiden Jokowi disiarkan langsung di seluruh Indonesia. Acara pembukaannya di stadion “Lukas Enembe” memang patut dikagumi, karena kita semua dapat menyaksikan suatu ’light-show dengan musik dan tarian’ yang sangat mengesankan dan yang mengangkat kekayaan budaya Papua. Hebat betul! Sambil menonton kita cenderung turut bernyanyi dan tertawa gegembiraannya. Mau turut ber-yospan! Suasana semacam ini sudah lama kita tidak saksikan di Papua, sampai malahan merasa ‘seakan-kakan salah untuk bergembira’ karena kita juga sadar betapa menyedihkan perkembangan di Papua berupa sejumlah kejadian kekerasan selama 2 tahun terakhir ini secara khusus. Kita merindu ‘bisa tertawa dan bergembira bersama’ karena itulah tanda dari ‘hidup bersama dalam harmoni dan damai’. Maka, walau suatu perasaan kemenduaan sulit dihindari, campuran ‘tawa dan tangis’, selama dua minggu kita dapat sedikit mengutamakan kegembiraan dan mimpi kita, bersama para atlet yang bertanding dan menunjukkan kebolehannya setelah berlatih sekian lama untuk siap ‘menang-kalah’. Selamat datang pada semua atlet dan semoga semua dapat menikmati “ke-Papuaan yang benar”, yakni, diterima dengan gembira, disapa dengan senyum, diantar dengan terbuka hati, ditunjukkan juga bahwa di Papua persaudaraan yang hangat dan penuh damai adalah kebutuhan/mimpi kita bersama. Semoga PON berhasil membawa pesan ini kepada semua tamu kita! (TvdB)

 

PON XX di Papua ditutup resmi: penutupan PON XX dipimpin oleh wakil-Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin. Wapres menjalankan kunjungan perdananya ke Papua. Setelah mampir di Manokwari, beliau ke Jayapura untuk menghadiri acara penutupan yang tidak kalah meriah dengan cara pembukaan. Sementara waktu selama PON XX berjalan, ternyata Kontingen Atlet Papua cukup berprestasi hebat dan menjadi peraih medail banyak, tidak kalah jauh dari Jawa Barat (juara 1), Jawa Timur (juara 2), dan DKI Jakarta (juara 3). Papua ‘juara 4’. Semuanya berjalan dengan baik saja dan tidak terdengar ada insiden-insiden yang kurang menyenangkan. Maka, PON XX di Papua, 2021, dinyatakan SUKSES! 

 

[2] KEAMANAN dan OPERASI TNI/POLRI dan TPNPB

[a] kondusif namun dijaga ketat: menurut pimpinan keamanaan di Jakarta keadaan di Papua sudah kondusif, hingga PON XX dapat diselenggarakan dan aman saja. Syukur suasana yang sudah kondusif, memungkinkan untuk menyelenggarakan PON XX yang ‘aman bagi para tamu’. Namun sedikit ironis kalau dalam kalimat berikutnya pimpinan keamanaan di Jakarta mencatat bahwa untuk PON XX tidak kurang dari pada 21.286 personel keamanaan dikerahkan (dari dalam maupun dari luar Papua).[1]

Jumlah pesonel keamanan dua kali lipat jumlah totalnya para atlet bersama para pengantarnya! Apa artinya‘kondusif’? (TvdB)

 

[b] korban tambahan – kerusuhan di Yahukimo: masyarakat di Dekai, Kab Yahukimo sangat dikagetkan dengan suatu bentrokan antar-suku (3/10). Yang terlibat suku Kimyal diduga menyerang masyarakat suku Yali. Akibat kejadian ini, puluhan orang menjadi korban (6 meninggal dunia; 41 luka-luka). Diduga bahwa latarbelakangnya adalah suatu isyu yang sangat sensitif, yakni berita yang ‘tidak jelas’ menyangkut meninggalnya mantan Bupati Kab Yahukimo, Abock Busup. Abock Busup telah mengakhiri masa jabatannya sebagai Bupati bulan April 2021. Pada 3 Oktober ditemukan tak sadar -sudah meninggal - di kamar Hotel Grand Mercure, di Jakarta Pusat. Polisi menangkap 52 orang yang diduga sebagai pelaku kerusuhan ini. 20 sekarang masih ditahan. Situasi akhirnya kondusif kembali, namun jumlah besar masyarakat kampung – 4.580 orang - mengungsi.[2]

Ternyata latarbelakang peristiwa ini jauh lebih kompleks daripada yang disugesti dalam berita tadi. Suatu ketegangan antara suku Yali dan suku Kimyal terbangun dalam puluhan tahun. Ternyata  sejumlah hal, termasuk pembunuhan terhadap tenaga misionaris, terjadi dimasa yang lampau yang menimbul ketegangan antar dua suku ini.  Selanjutnya suku Kimyal menilai bahwa ‘namanya sangat negatif’ akibat suatu stigmatisasi oleh tokoh-tokoh politik suku Yali dewasa ini. Kedua kenyataan itu sangat turut mewarnai latarbelakang pelampiasan kemarahan sewaktu mereka mendengar kematian seorang tokoh mereka, yakni mantan Bupati itu. Kenyataan demikian terungkap dengan cukup terinci dalam pernyataan sejumlah tokoh suku Kimyal. Dalam pernyataan itu mereka meminta maaf atas kejadian tragis 3 Oktober, dan sekaligus menjelaskan apa latarbelakangnya (13/10). Mereka juga mengharapkan bahwa persoalan antar suku ini dapat diatasi dalam waktu dekat. [3] (TvdB)

 

[3] PENGUNGSI-PENGUNGSI DI PAPUA dan SUASANA WILAYAH KONFLIK

[a] masyarakat kampung mau pulang…: karena operasi penyisiran masih berjalan diwilayah Maybrat, makin banyak suara berteriak supaya berhenti segala operasi militer, bebaskannya semua tahanan sipil dan memungkinkan masyarakat, dua ribu lebih orang pengungsi, dapat pulang ke kampungnya. Mereka di hutan sudah mulai mengalami kelaparan, penyakit dan rindu kembali pada hidpunya di kampung dalam ketenangan. Stop sengsara masyarakat yang tak berdosa![4]

 

[b] pengungsi di wilayah Yahukimo: setelah kerusuhan antar-suku (3/10) – lihat diatas [2][b] - yang berujung 6 orang mati dan 41 luka-luka, banyak warga mengungsi. Jumlahnya 4.580.

 

[4] OTSUS & PEMEKARAN & POLA PEMBANGUNAN DI PAPUA

[a] Aceh-Papua kerjasama berkaitan gugatan Otsus: tersusun suatu MoU (memori kesepakatan) antara MRP Papua dan Lembaga Wali Nanggroe Aceh berkaitan dengan penggugatan revisi OTSUS Jld II pada Mahkamah Konstitusi (MK). Awalnya seorang ahli hukum di Aceh diminta menjadi saksi ahli dalam gugatan ini oleh MRP. Namun setelah bertemu di Jayapura (4/10) dan sempat menbicarakan segala macam masalah dengan Otsus bukan saja di Papua namun juga di Aceh, mereka memutuskan untuk menyatukan kekuatannya ‘lawan pemerintah pusat soal otsus’.[5]

 

[5] SOAL HUKUM /KEADILAN

[a] proses kasus makar Des 2020 di Sorong selesai:  enam (6) tahanan politik yang ditangkap karena berdemo di Kota Sorong 27 November 2020, akhirnya divonis bebas (29/9). Maka, tidak bersalah, apalagi membuat makar. Mereka ditahan di penjara sejak November 2020. Dalam berita JUBI tidak dijelaskan apakah mereka berhak memperoleh kompensasi karena sekian lama ditahan, walau tidak bersalah. [6]

 

[b] belum adanya kesepakatan mengenai Kasus HAM Berat: ternyata sampai saat ini belum ada kesepakatan antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) mengenai kasus HAM mana dapat dikategorikan sebagai ‘Kasus HAM Berat”. Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, menyatakan dari 15 hasil penyelidikan Komnas HAM, 12 di antaranya masih terus dikembalikan oleh Kejaksaan Agung. “Sudah ada berapa pertemuan tapi untuk penyelesaian yudisial, memang jelas belum ada kata sepakat”, kata Taufan. Sekarang Komnas HAM Bersama sejumlah instansi lainnya mengusulkan pembentukan tim kepresidenan yang dikoordinasi Menkopolhukam untuk menyelesaikan ‘kasus-kasus HAM berat’ masa lalu lewat jalur nonyudisial. Ada 12 kasus yang diselediki Komnas HAM: Peristiwa Pembunuhan masal 1965-1966; Peristiwa Penembakan Misterius 1982 hingga 1985; Peristiwa Talangsari Lampung 1989; Peristiwa Penghilangan Orang Paksa 1997-1998; Peristiwa Kerusuhan Mei 1998; Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II 1998; Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1999; Peristiwa Wasior dan Wamena 2001; Peristiwa Paniai 2014; Peristiwa Rumah Geudong Aceh 1998; Peristiwa Simpang KKA Aceh 3 Mei 1999; dan Peristiwa Jambo Keupok Aceh 2003. [7]

 

[c] Victor Yeimo dirawat: menurut berita terakhir Victor Yeimo sekarang ini dirawat menjalani pengobatan tuberculosis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUP) Jayapura. Proses pengobatan ini dimulai tgl 5 Oktober dan akan berjalan selama enam bulan berkesinambungan.[8] Persidangan kasusnya ditunda. Sementara tetap ada demo guna menuntut pembebasan Victor Yeimo dan Frans Wasini.[9]

 

[d] Sem Kobagau ditangkap namun nasibnya tidak jelas: beberapa hari lalu seorang warga sipil ditangkap oleh TNI di Sugapa (5/10). Namanya, Sem Kobagau. Dia ditangkap/diculik oleh 4 anggota TNI sewaktu dia ada di salah satu kios. Yang memprihatinkan, nasibnya selanjutnya kurang jelas. Kapolres Intan Jaya membenarkan peristiwa penangkapan. Namuan sampai hari Sabtu (9/10) tidak diketahui keberadaan Sem Kobagau.[10]

 

[e] kebebasan ungkapan pendapat di Papua - demo dibubar paksa: sekali lagi suatu aksi demo damai di Jakarta, di depan Kedutaan Amerika, dibubarkan paksa oleh pihak keamanan (30/9). Demo oleh aktivis-aktivis Papua (dari Aliansi Mahasiswa Papua -AMP dan beberapa organisasi pendukung) memprotes akan Kesepakatan Roma 1962 yang menyangkut nasib kenegaraan Papua. 17 Aktivis ditangkapp polisi dan dibawa ke markasnya; baru dibebaskan lagi esok harinya, setelah diinterogasi selama 18 jam. Mereka ditangkap -sambil ditembaki dengan gas air mata- dan dipaksa naik mobil polisi pada saat tiba di Kedutaan Amerika dan belum sempat mengungkapkan opininya. Protes ini bertujuan menyampaikan 6 tuntutan: [1] hak untuk berdemo pada HUT Kesepakatan Roma;  [2] supaya Presiden menarik kembali pasukan TNI-Polri dari Papua; [3] pembebasan tahanan politik Victor Yeimo; [4] penolakan perpanjangan Otsus; [5] pemberian hak penentuan nasib sendiri (referendum) bagi bangsa Papua; [6] penolakan rasisme dan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua. [11] berkaitan dengan pembubaran ini Ketua Yayasan Kembaha BantuanHukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati mencatat suatu trend diskriminasi di Papua, bahkan terkait penegakan hukum sekalipun. “Kalau di Jakarta demo biasa saja, tidak apa-apa, paling dibubarkan.  Kalau di Papua kena makar”, katanya (7/10)[12]

 

[f] TNI perlu hapus kekerasan prajuritnya kepada warga sipil: ada suatu laporan hasil survei yang dijalankan SETARA mengenai harapan sejumlah ahli (100 orang) terhadap Panglima TNI yang baru. Dalam responsnya para ahli memberikan tingkat prioritas kepada lima masalah utama, sbb: [1] penghapusan kekerasan terhadap warga sipil, 74%; [2] pemastian netralitas dalam Pemilu, 62%; [3] pemenuhan alutsista, 60%; [4] peningkatan kesejahteraan prajurit, 58%; dan [5] pengutamaan dialog dalam penanganan konflik di Papua, 52%.[13]

 

[g] tersangka kasus Kisor tidak didampingi pengacara: dalam kerangka pemeriksaan pihak polisi meyelenggarakan suatu ‘acara adegan rekonstruksi penyerangan Kisor’. Tujuh tahanan lagi tersangka dilibatkan dalam rekonstruksi ini. Namun tim pengacara baru diberitahukan rencana itu sehari sebelum rekonstruksi diadakan. Tim pengacara menilai bahwa polisi telah mengabaikan hak tersangka untuk mendapat pendampingan/bantuan hukum.[14]

 

[h] pelaku utama kerusuhan Yahukimo ditangkap: tim gabungan TNI-Polri berhasil menangkap Morume Keya Busup yang diduga merupakan pelaku utama penyerangan suku Kimyal di Dekai, Kab  Yahukimo, yang berujung 6 orang tewas dan 40-an luka-luka.[15]

 

[6] PENDIDIKAN, KESEHATAN dan EKONOMI RAKYAT di PAPUA

[a] jumlah anak berinfeksi Covid-19 di Papua menonjol: Papua termasuk 10 besar kasus anak terkonfirmasi Covid-19. Catatan ini cukup mengejutkan. 10 wilayah yang bersangkutan: Jawa Barat, 10.903 kasus; Riau, 3.580; Jawa Tengah, 3.108; Sumatera Barat, 2.600; Kalimantan Timur, 2.033; Jawa Timur, 1.884; Bali, 1.524; Sumatera Utara, 1.448; DI Yogyakarta, 1.275; dan Papua, 1.220. Kenyataan ini patut diberikan lebih banyak perhatian dimasa mendatang, supaya sejumah tindakan yang tepat dapat diambil untuk mencegahkannya.[16]

Sebenarnya lebih tepat dicatat “Papua yang paling tinggi” daripada  ’Papua termasuk 10 besar’, karena kalau jumlah absolut dikaitkan dengan polulasi di wilayah masing-masing, sudah tentu ‘persentase’ anak yang terkena di Papua akan muncul sebagai yang paling parah. (TvdB). 

 

[b] wabah kaki gajah dan kecacingan: ternyata di provinsi Papua Barat ada  260 warga terinfeksi filariasis kronis(kaki gajah) dalam enam (6) tahun terakhir ini. Hanya Pegunungan Arfak yang bebas dari wabah itu. Penyakit Kaki Gajah menyerang bagian tungkal atau kaki sehingga membengkak. Penyakit ini juga dapat mengakibatkan pembengkakan pada organ kelamin, lengan dan dada. Filariasis ini disebabkan oleh cacing filarial. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat sekarang sibuk memprogramkan pemberantasan penyakit ini. [17]

 

[c] Papua Barat penyedia pangan: di Papua Barat ada potensi 7 juta hectare lahan yang bisa ditanami komoditas tanaman pangan dan hortikultura. Kabupaten Sorong memiliki peran yang sangat besar dalam menunjang ketahanan pangan nasional khususnya di Papua Barat. ”Oleh karena itu, atas arahan Presiden, kami hadir disini untuk bersama-same membangun pertanian di Papua Barat khususnya di Kabupaten Sorong, inilah adalah amant dan komitmen kita semua”, kata Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (4/10). Komitmennya terungkap sewaktu mendampingi Presiden dalam kunjungannya ke Sorong, dimana beliau ‘menaman jagung’. Kab Sorong tahun 2020 mencapai 2.690 ton gabah kering giling setara dengan 1.543 ton beras. Sedangkan untuk jagung diperkirakan 775 ton. [18]

 

[d] 50 rumah untuk orang Asmat: setelah bertemu dengan sejumlah warga Asmat yang tinggal di Merauke, Presiden Jokowi – dalam kunjungan ke Merauke (3/10) - berjanji untuk membangun rumah yang layak dihuni lengkap dengan air bersih untuk sekitar 50 kepala keluarga Asmat. [19]

 

[e] PON XX dan ekonomi Papua: sudah tentu penyelenggaraan PON XX pasti membawa dampak pada ekonomi setempat. Selain meningkatkan kwalitas infrastruktur, secara khusus menyangkut fasilitas keolahragaan, semua hotel dan sejenisnya pasti menerima pendapatan secukupnya. Sejauh ‘lapisan rendah perekonomian’ menikmati manfaatnya PON XX masih merupakan tanda tanya. Salah satu berita yang kurang bagus bahwa suatu ‘penyedia makanan’ yang besar, PT Pangansari, menolak membeli ‘ikan air tawar’ dari ‘petani ikan’ setempat,  yang sebenarnya sudah jauh sebelumnya diminta untuk menjadi siap menyediaan banyak ikan. Semuanya ‘di-impor dari Jawa’ saja. Sama halnya pengalaman para penyedia ‘telur lokal’. Pemakaian ‘telur lokal’ ditolak oleh PT Pangansari itu.[20] Juga para ‘motoris’ di sekitar danau Sentani mengeluh bahwa ternyata tidak ada tamu banyak yang mau berkeliling danau Sentani. Justru diharapkan bahwa danau Sentani punyai daya tarik besar dan akan mendorong tamu banyak untuk minta diantar keliling. Sejauh mana ‘Mama Mama Papua’ yang sudah lama menyiapkan bahan souvenir Papua, termasuk noken asli, merasa puas, juga masih belum diketahui. Nanti dengar berita lanjut. 

 

[7] LINGKUNGAN, DEFORESTASI, INDUSTRI PERKEBUNAN

[a] moratorium kelapa sawit diminta diperpanjang:  sekali lagi ada instansi internasional yang meminta pemerintah Indonesia untuk memperpanjang masa berlakunya moratorium sawit. Terlalu banyak hal yang masih perlu diperbaiki terlebih dahulu, ucap Environmental Investigation Agency (EIA), yang berkedudukan di London, Inggeris(9/10). Moratorium atas konsesi baru untuk ‘kelapa sawit’ berakhir 19 September 2021. Namun belum ada keputusan dari sisi pemerintah Indonesia mengenai perpanjangannya. Dalam laporannya EIA memperingatkan bahwa penebangan hutan illegal, pelanggaran hak assi manusia dan tudingan korupsi menodai sektor minyak sawit Indonesia. EAI menambahkan bahwa berlakunya UU Cipta Kerja berpotensi mengancam kebijakan sosial dan lingkungan serta mempromosikan investasi dan pembangunan. Banyak yang masih perlu dilakukan untuk melindungi hutan yang tersisa agar tidak dikonversi, terutama menjadi perkebunan kelapa sawit.[21]

 

[8] MENUJU “PAPUA TANAH DAMAI”

[a] Fraksi Gabungan DPR Papua minta dialog perdamaian: menyaksikan kekerasan yang makin merajalela di Papua serta diiringi dengan tren peningkatan militarisasi di wilayah Papua, suatu Fraksi Gabungan II Bangun Papua  – terdiri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Garuda– meminta supaya suatu “proses perdamaian ala Aceh” dimulai dengan segera. Mereka menilai situasi di Papua makin parah dan memberikan dorngan kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk menilai bahwa Indonesia termasuk 45 negara dimana intimidasi dan kekerasan adalah bagian praktiknya (Sidang Umum PBB Sept 2021). Karena itu mereka menyerukan dialog damai, seperti yang dilakukan Pemerintah Indonesia dengan GAM di Aceh. Ditambah lagi bahwa menurut Fraksi Gabungan ini Pemerintah Indonesia mesti membuka diri , berdialog secara damai dengan ULMWP (United Liberation Movement West Papua) demi mengakhiri berbagai kekerasan di atas Tanah Papua.[22]

 

[c] JDP minta “jeda kemanusiaan”, TPNPB minta “Indonesia dialog dimediasi PBB”, Satgas Nemangkawi ajak “berdialog seperti Aceh”: pemerintah Indonesia maupun kelompok bersenjata pro-kemerdekaan Papua terus didesak oleh Jaringan Damai Papua (JDP) untuk melakukan “jeda kemanusiaan” untuk mencegah korban berjatuhan menyusul baku tembak yang terjadi di Distrik Kiwirok. Juru bicara TPNPB-OPM sementara memberikan pesan bahwa tidak akan menghentikan penyerangan selama pemerintah Indonesia tidak mau duduk bersama di meja perundingan yang dimediasi oleh PBB (26/9). Adapun berita bawah Satgas Nemangkawi berharap kelompok TPNPB-OPM mau membuka dialog seperti perundingan damai Aceh. Cara itu, menurut juru bicara Satgas Nemangkawi, lebih baik ketimbang terus menerus dengan kekerasan.’”Kita juga enggak mau perang setiap hari. Begitu ada kekerasan pasti ada yang menangis”, katanya.

Eskalasi konflik di Papua sudah tidak bisa lagi dibiarkan, sehingga harus dihentikan. Itulah pernyataan jurubicara Jaringan Damai Papua (JDP), Yan Christian Warinussy, waktu bicara dengan BBC (26/9). Mulai dengan suatu ‘jeda kemanusiaan’ demi mencegah korban berjatuhan. Amensty Internasional Indonesia mencatat sepanjang 2018 hingga 2020 setidaknya ada 58 kasus pembunuhn diluar hukum di Papua dan Papua Barat dengan total 106 korban meninggal. Namun demikian semua kasus ini tidak pernah diseret ke pengadilan. Sehingga aksi-aksi kekerasan serupa terus terjadi. Adapun warga yang akhirnya mengungsi setelah konflik pecah sudah mencapai puluhan ribu. Yang paling baru sekitar 3.000 orang di wilayah Maybrat (Papua Barat) dan 1.000 di wilayah Kiwirok (Papua). Tambah lagi sekitar 4.000 di Yahukimo (Papua). Sebelumnya ada ribuan di wilayah Nduga, Intan Jaya, Puncak. “Ini harus dihentikan dan mari kita bicara”, kesimpulan Yan. [23] Pada kesempatan lainnya, jurubicara JDPini yang juga Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LP3BH) di Manokwari, mendesak Jokowi untuk menyelesaikan dua akar masalah di Papua. Kedua akar masalah itu adalah (a) kontroversi sejarah Papua dan (b) macetnya penyelesaian berbagai kasus pelanggaran Hak Asazi Manusia di Papua.[24] Seorang aktivis HAM Papua, Theo Hesegem, bertambah: alangkah baiknya, pertama-tama, Indonesia, memulai dengan menyampaikan situasi HAM di Papua secara jujur. Stop berbohong! Secara khusus juga pada semua Lembaga Internasional, a.l. PBB, yang mempertanyakan situasi di Papua. Mereka memiliki data yang jelas. Maka, jika klaim pemerintah Indonesia berbeda dengan berbagai data dan laporan yang dimiliki PBB, pemerintah Indonesia justru bisa dianggap tidak jujur dan pembohng. Dan sudah tentu, dengan sikap demikian, masalah di Papua tidak pernah akan diselesaikan.[25]

Presiden menyebutkan PON XX ‘panggung kesetaraan dan keadilan’. Bagus sekali. Namun BBC News mempertanyakan sebutan itu ‘mencermin solusi atas konflik di Papua yang terus berlanjut?’.[26] Menjelang dan selama PON XX sekian banyak pejabat tinggi dari Jakarta yang terlibat menentukan kebijakan di Papua dewasa ini mengunjungi Papua. Apakah melalui kunjungan-kunjungan itu mereka akhirnya mulai memahami bahwa pendekatan keamanan di Papua hanya melestarikan tragedi di Papua yang menuntut korban banyak dari semua pihak? Apakah mereka mendengar suara orang Papua selama mereka berada di Papua? Atau mereka hanya mendengar diri-sendiri saja, sambil memberikan pesan dan pengarahan terus-menerus, bernyanyi ‘lagu lama’ tanpa ada saat sunyi untuk mendengar dan berefleksi? Bangsa Papua sudah lama menunggu keterbukaan hati dan telinga para pejabat tinggi Pemerintah Pusat! (TvdB)

 

[9] GERAKAN POLITIK PEMERINTAH PAPUA & PAPUA BARAT

[a] nasib tenaga honorer: sudah cukup lama nasib para ‘tenaga honorer daerah (honda)’ diangkat dan dibicarakan. Tahun lalu diusahakan supaya pada ahkir tahun 2020, 20.000 tenaga honor sudah mendapat suatu status tetap sebagai pegawai (ASN). Namun kesannya target itu tidak pernah tercapai. Diketahui bahwa di wilayah Timika penyelesaian masalah ditunda karena masih perlu melengkapi data. Di Jayapura kurang diketahui datanya, walau sejumlah sudah diangkat. Sekarang masalahnya diangkat di Merauke. Bupati menghadapi sekitar 1.000 pendemo (14/10) dan bersedia bicara dengan mereka. Hasilnya: tahun ini sekitar 600 sudah bisa diangkat menjadi pegawai tetap (ASN). Yang sulit diangkat sebagai ASN adalah tenaga honor diatas usia 35 tahun. Mereka akan diangkat menjadi ‘pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja’ (PPPK). Beda dengan ASN yang ber-PPPK tidak ada gaji pensiunan; lainnya sama. Tahun depan akan ada lagi, dan harapan Bupati supaya masalah tenaga honorer betul rampung diselesaikan dalam 5 tahun mendatang. [27]

 

[b] sekretaris daerah definitif dilantik:  baru ini Gubernur Papua menunjukan dan melantik Dr. Ridwan Rumasukan sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) yang baru (14/10). Tindakan ini merupakan akhiran rangkaian panjang dari polemkik penunjukan Sekda. Pelantikan ini dijalakan dengan restu Presiden Jokowi.[28]

 

[10] TRENDS/GERAKAN POLITIK UMUM DI PUSAT INDONESIA dan INTERNASIONAL

[a] Komnas HAM wilayah Papua ‘berpesan’: perwakilan Komisi Nasional Hak Asazi Manusia (Komnas HAM), Frits Ramandey, menyatakan bahwa konflik di Papua berlarut karena pemerintah Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak sabar ketika mendengar kata ‘merdeka’ terlontar. Ia menilai bahwa sudah saatnya Jokowi membenahi pendekatan penyelesaian masalah tersebut dengan membentuk tim tersendiri yang langsung bertanggung jawab terhadap dirinya. Menurut dia, Jokowi tak mengetahui situasi keamanan di Papua secara nyata. Ia beranggapan, banyak intervensi sehingga presiden tak mendapat laporan yang valid. “Tim itu harus bertanggung jawab kepada Presiden, tidak di bawah struktur dibawah kementerian lagi. Kenapa? Supaya presiden mendapat laporan yang valid tentang kondisi”, kata Frits. Pengalamanya: sewaktu Presiden berulang kali mengunjungi Papua “orang-orang yang berdialog dengan Presiden adalah orang-orang yang telah difilter dari aspek ideologi sehingga bicaranya terputus-putus”.[29]

 

[b] kunjungan Presiden, pejabat tinggi serta manfaatnya: berhubungan dengan kehadiran Presiden dan sejumlah pejabat tinggi terungkap kekecewaannya. Inti kekecewaan: selama berhari-hari di Papua tidak ada ‘agenda membahas konflik Papua’ secara nyata dan efektif. Segala agenda bersifat ‘seremonial’ (meresmikan dan membuka ini itu), sedangkan kita semua tahu bahwa Papua sedang melalui suatu situasi yang berkonflik dan pelanggaran hak asazi manusia yang menuntut banyak korban. Kenapa masalah inti ini tidak dapat suatu tempat sewajarnya dalam kunjungan semua ‘bos’ ini.[30]

Kekhawatiran kita bersama di Papua: tanpa memanfaatkan kesempatan emas untuk memperoleh ‘masukan yang asli di tempat dari pelbagai pihak’, besok semua petinggi kembali di Jakarta lagi membicarakan ‘soal Papua’, dan hanya akan bernyanyikan ‘lagu lama’ lagi. (TvdB)

 

[c] supremasi sipil dalam agenda reformasi TNI, apa maksudnya?: perayaan HUT TNI ke-76, menyisakan beberapa pekerjaan rumah. Salah satu pekerjaan yang harus segera dituntaskan oleh TNI adalah Reformasi TNI. Ternyata beberapa hal belum dipenuhi sampai saat ini. Di antara banyaknya mandat Reformasi TNI, mandat untuk menegakkan supremasi sipil  menjadi salah satu yang paling mendesak. Desakan tersebut muncul setelah ditemukannya beberapa personil TNI aktif yang menduduki jabatan sipil. Dilansir Elsam, beberapa personil TNI ditemukan menempati jabatan sipil nonpertahanan, seperti Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif, hingga BUMN. Sementara Ombudsman RI menemukan 27 anggota TNI aktif yang menjabat di BUMN pada 2020. Lantas, apa sebenarnya supremasi sipil itu? Supremiasi sipil sangat berkaitan erat dengan prinsip dasar demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Posisi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dapat terganggu apabila militer, yang mempunyai wewenang monopoly of violence(penggunaan kekerasan) secara sah, tidak berada di bawah kontrol sipil. Militer yang tidak berada di bawah kontrol sipil sering kali berujung pada kudeta militer, sebuah upaya menggantikan pemerintahan sipil dengan pemerintahan militer. Oleh karena itu dwifungsi ABRI (TNI-Polri) dihapus pada reformasi 1998. Penghapusan praktik Orde Baru  itu menjadi UU Nomor 34 tahun 2004. Pelakasaan mandat Reformasi TNI ternyata belum lengkap, apalagi kalau juga diingat berepa agenda lain dalam Reformasi TNI yang belum dilaksanakan, seperti untuk tunduk terhadap kebijakan negara dan mandat untuk menghormati HAM. [31]

 

[d] lelucon atau gerak politisasi riset?: Presiden Jokowi resmi melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) (13/10). Langkah ini mendapat catatan kritis tajam dari pelbagai pihak. Salah satu dari  Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), Abdilla Toha, yang dalam twitter menyatakan: “Selamat kpd professor Megawati sebagai ketua BRIN. Memecahkan rekor dunia, utk pertama kali ketua partai pimpin badan riset. Semoga Tuhan mengampuni negeriku ini”.[32]

 

[e] utang Indonesia ‘tersembunyi’:  salah satu lembaga riset Amerika mengungkapkan adanya ‘utang tersembunyi’ skala besar dari Indonesia pada China. Jika ditotalkan, utang terselubung yang disalurkan China ke Indonesia pada periode 2000-2017 mencapai USD 34,83 miliar atau dengan kurs saat ini setara Rp. 488,9 trilliun. Jumlah ini hampir 18% dari total belanja APBN 2021 yang mencapai Rp. 2.750 triliun. Angka utang terselubung ini melampaui yang tercatat sebagai utang resmi Indonesia ke China. Mengutip statistk utang luar negeri per juli 2021 yang diterbitkan Bank Indonesia utang yang disalurkan China ke Indonesia ‘hanya’ USD 21,12 miliar, atau setara Rp. 300,3 triliun. Munculnya berita utang ‘tersembunyi’ pasti akan menarik perhatian besar, lagi dipertanyakan selanjutnya. [33]

 

[11] SERBA-SERBI – VARIA

[a] kunjungan Jokowi: setelah meresmikan beberapa proyek infrastruktur dan membuka dengan resmi PON XX di Jayapura, Presiden masih sempat mengunjungi Merauke dan Sorong. Di Merauke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Sota diresmikan (3/10), sedangkan di Sorong Presiden a.l. bersedia menanam jagung dan bertemu dengan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) di kantor Walikota Sorong, sebelum berangkat kembali ke Jakarta (4/10). Banyak orang menyambut kunjungan Presiden di pelbagai tempat, sekaligus mengharapkan bahwa kesempatan berkunjung ke Papua dipakai beliau untuk bertemu langsung dengan warga-warga di Papua. 

Selanjutnya diharapkan bahwa Pemerintah Pusat yang dipimpinnya akan makin terbawa pada pemahaman bahwa konflik di Papuan tidak dapat diselesaikan dengan mengirim pasukan TNI-Polri, melainkan dengan duduk bersama dan saling mendengar, namanya suatu ‘dialog sejati’.(TvdB)

 

[b] Jokowi resmikan RS Moerdani di Merauke: selama kunjungannya di Merauke Jokowi juga meresmikan suatu rumah sakit yang baru, yakni Rumah Sakit Jenderal TNI L.B. Moerdani (3/10). Rumah sakit ini dibangun dengan sangat cepat, dan sudah lengkap hingga dapat juga membantu kalau perlu selama pelaksanaan PON XX. [34]

 

[c] lima provinsi yang paling sedikit penduduknya: lima provinsi yang paling sedikit penduduknya di Indonesia: Kalimantan Utara: 701.814; Papua Barat: 1.134.068;  Gorontalo: 1.171.681; Maluku Utara: 1.282.937; dan Sulawesi Barat: 1.419.229.[35]

 

[d] selesaikan kemiskinan ekstrem: selama kunjungan perdana (14/10), Wapres, Ma’ruf, menekankan bahwa program penanggulangan kemiskinan ekstrem perlu dirampungkan tahun 2021 ini. Ini menyangkut 39.357 penduduk (12.440 rumah tangga) di Provinsi Papua Barat. Wapres menyebut kelima daerah itu: Kabupaten Teluk Wondama (tingkat kemiskinan ekstrem 24,08%), Teluk Bintuni (21,05%), Tambrauw (22,40%), Maybrat (22,89%) dan Manokwari Selatan (20,97%).[36]

 

[e] tentara indonesia dilengkapi dengan ‘tentara cadangan’: Presiden Jokowi menetapkan 3.103 orang sebagai anggota Komponen Cadangan (Komcad) setelah pelatihan militer di Pusdiklat Kopasus. “Masa aktif Komcad hanyalah pada saat mengikuti pelatihan dan pada saat mobilisasi, tetapi anggota komcad harus selalu siaga dikerahkan jika dipanggil negara”, kata Presiden. [37]

 

[12] CORONA VIRUS

Walau dampak besar PON XX atas peningkatan jumlah pasien Covid-19 di Papua dinantikan, ternyata jumlah yang dilaporkan masih lumayanlah terbatas, yakni sekitar 90-an. Segala fasilitas isolasi yang ada, masih akan aktif sampai dengan 5 hari setelah penutupan PON XX pada tanggal 15 Oktober. 

Secara umum gambaran perkembangan covid di Papua tetap memperlihatkan suatu tren yang cukup bagus. Dalam laporan ini kami membatasi diri pada perincian 10 lokasi yang paling kena, sbb:

 

COVID-19

Jumlah positif

Jumlah terinfeksi

Jumldirawat

Juml sem-buh

Jumlah meninggal

 

Rata-rata per hari 

rata

rata

per

hari

kumulatif

 

Ter-masuk isolasi

 

 

 

Situasi Provinsi Papua

14/10

/’21

28/9

/’21

14/10

/’21

28/9/’21

 

 

14/10

2021

28/9

/’21

Kota Jayapura

3,8

3,6

12911

12850

44

12597

270

270

Mimika

3

5,2

9653

9605

17

9444

192

191

Merauke 

2,75

4,4

9664

3620

28

3381

255

253

Kab Jayapura

0,4

0,3

3093

3086

9

2966

118

118

Biak Numfor

0,4

0,5

2749

2742

13

2590

146

145

Jayawijaya

1,25

1,8

1905

1885

70

1799

36

36

Mappi

0,25

1

1739

1735

4

1722

13

13

Boven Digoel

1,6

2

1678

1651

6

1644

28

27

Kep Yapen

0

0,1

1152

1152

0

1114

38

38

Asmat 

0,2

1

1085

1082

2

1068

15

15

d.l.l.

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMLAH Total

14,25

20,8

42668

42440

284

41174

96,5%

1210

2,8%

1205

2.8%

 

 

 

 

 

 

 

Diwanai biru: artinya, entah tidak ada perobahan, entah tidak ada data. Bandingkan jumlah infeksi 28 September 2021 dengan 16 hari kemudian (14/10). Beda infeksi 312 menjadi 228 = rata-rata 20,8 per hari menjadi 14,25 & kematian 15 menjadi 5 = rata-rata 1 per hari menjadi 0,31. Artinya: baik jumlah infeksi rata-rata per hari maupun kematian per hari selama dua bulan lamanya menunjukkan suatu penurunan terus  yang signifikatif/positif. Syukurlah! Sementara waktu pelaksanaan PON XX tidak terlalu mempengaruhi perkembangan covid-19 di Papua. Sekali lagi, syukurlah!

 

Jayapura, 16 Oktober 2021

CATATAN: Karena kami sementara waktu akan mengadakan perjalanan, maka update yang berikut baru akan muncul akhir November saja. Mohon dimaklumi! TvdB

*****


[5] JUBI, edisi 6-7 Oktober 2021, hlm. 9: ”Aceh-Papua kerja sama lawan pemerintah pusat soal otsus”.

[6] JUBI, edisi 1-2 Oktober 2021, hlm. 3: “6 Terdakwa makar di Sorong divonis bebas”.

[8] JUBI, edisi 11-12 Oktober 2021, hlm. 3: “Victor Yeimo menjalani pengobatan tuberculosis”

[10] JUBI, edisi 11-12 Oktober 2021, hlm. 3: Nasib Sem Kobagau belum jelas.

[13] JUBI, edisi 6-7 Oktober 2021, hlm. 3: “Mayoritas ahli harapkan Panglima TNI yang baru hapus kekerasan prajurit ke sipil”

[14] JUBI, edisi 11-12 Oktober 2021, hlm. 25: ”Tersangka penyerang Posramil Kisor tidak didamingi pengacara”

[16] JUBI, edisi 29-30 September  2021, hlm. 4: “Papua termasuk 10 besarkasus anak terkonfirmasi Covid-19”

[17] JUBI, edisi 1-2 Oktober 2021, hlm. 25: “Papua Barat berantas wabah kaki gajah dan kecacingan”  

[22] JUBI, edisi 1-2 Oktober 2021, hlm. 3: “Fraksi ingatkan pemerintah tidak abaikan sejumlah kekerasan di Papua”

[24] JUBI, edisi 13-14 Oktober 2021, hlm. 3, “Direktur LP3BH Manokwari desak Jokowi selesaikan 2 akar masalah Papua” 

[25] JUBI, edisi 13-14 Oktober 2021, hlm 1 dan 2: “Indonesia harus jujur sampaikan situasi HAM di Papua”

[27] JUBI, edisi 15-16 Oktober 2021, hlm. 21, “BupatiMerauke tatp muka dengan tenaga ‘honda’”

[30] JUBI, edisi 6-7 Oktober 2021, hlm. 1dan 26: “Jokowi ke Papua ibarat membawa ‘peti mati’ Otsus Papua”

Posted by at

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Subscribe to: Post Comments (Atom)