AWPA Sydney : PAPUA 2023 MARET ( Report in Bahasa)

PAPUA 2023

MARET

Oleh: Theo van den Broek

[1] PERHATIAN UTAMA:

PEMBANTAIAN DI SINAKMA-WAMENA 23 FEB 2023

Sekali lagi Wamena menjadi tempat pembunuhan dalam jumlah besar. Yang memicu kerusuhan masyarakat adalah satu berita mengenai penculikan anak. Lantas aksi protes masyarakat berkembang menjadi suatu bentrokan dengan Polisi-TNI. Pihak aparat tidak ragu-ragu menembak bertarget hingga sempat menembak 10 orang mati dan 17 terluka tembak. Sudah tentu tindakan semacam ini tidak dapat diterima dan patut dikutuk. Banyak pihak mendesak pemerintah untuk menginvestigasi gerak-gerik aparat dalam peristiwa pembantaian ini. [1]

Masyarakat secara khusus di Wamena dan Jayawijaya berulang kali mengalami tindakan aparat yang di luar segala proporsi. Pasti mereka masih ingat pembantaian yang terjadi sewaktu ada demo protes rasisme (23 Sept 2019); 33 orang dibunuh; untuk sebagian, secara khusus orang Papua asli ditembak mati; para korban: 50% orang asli, 50% orang pendatang. Juga tahun 2003, setelah pembobolan gudang persediaan senjata TNI, 9 orang dibunuh oleh aparat dan ribuan orang mengungsi. Masyarakat juga selalu mengingat pembantaian yang dilakukan tahun 1977-1978 dalam pengoperasian militer di darat maupun dari udara; ditaksir bahwa sekitar 11.000 orang dibunuh. Pola penanganan kerusuhan oleh aparat sekali lagi juga mirip dengan tindakan aparat sewaktu menembak mati sejumlah anak mudah dalam peristiwa Paniai Berdarah (Desember 2014). Semua insiden ini tidak pernah dievaluasi secara serius. [2] Maka, tidak mengherankan bahwa masyarakat lokal sudah sangat ber-trauma dengan kehadiran serta tindakan aparat di wilayahnya. [3]

Bukan saja trauma yang sangat mengganggu masyarakat, namun juga kesadarannya bahwa tindakan-tindakan seperti sekarang tidak pernah investigasi dengan benar sampai mengadili para pelakunya. Contoh yang masih sangat baru ini: dalam kasus Paniai Berdarah (2014) akhirnya tidak ada satu pun pelaku yang dihukum; sebaliknya satu-satunya tersangka yang pernah disidangkan di Pengadilan HAM di Makasar – 8 tahun setelah kejadian - dinyatakan tidak bersalah hingga bebas tanpa syarat. Pengalaman demikian juga mendorong para keluarga korban untuk sekarang ini menolak bertemu dengan Komnas HAM yang ingin mengadakan investigasi di tempat. [4]

Sementara waktu pihak kepolisian menyatakan bahwa ‘tindakan tegas’ dilakukan karena masyarakat bersikap anarkis, maka tidak ada jalan lain. Suatu pernyataan yang sangat simpel, dan kebenarannya patut diragukan. Juga fakta bahwa pimpinan kepolisian setempat langsung dicopot dari jabatannya oleh Kapolri, hanya membenarkan kepatuhan keraguan itu. Maka, memang suatu investigasi independen sangat dibutuhkan.

Gejala ‘pembayaran kepala’

Selanjutnya insiden ini sekali lagi juga menunjukkan suatu kebiasaan lainnya yang sangat mengganggu, yakni: tradisi ‘pembayaran kepala’. Dari dulu memang di pelbagai wilayah di Papua ‘pembayaran kepala’ menjadi tuntutan masyarakat untuk menyelesaikan suatu insiden pembunuhan secara adat. Sejak ‘negara hukum’ diberlakukan, sebenarnya tidak ada tempat lagi untuk penyelesaian insiden pembunuhan dengan kebiasaan tradisi semacam tadi. Karena itu pun penjabat Gubernur Papua Tengah – seusai kerusuhan baru ini – menyatakan bahwa tidak ada tempat lagi bagi suatu penyelesaian kekeluargaan, semuanya perlu diatur melalui ‘hukum positif’. [5] Dan masyarakat sendiri sebenarnya juga cukup sadar mengenai hal itu sebagaimana terbukti dalam penolakan mereka untuk menyelesaikan ‘pelanggaran HAM berat tahun 2003’ dengan cara ‘non yudisial’ (November 2022).

Namun unsur ‘bayar kepala’ ternyata masih tetap dimanfaatkan dalam sejumlah insiden pembunuhan yang melibatkan aparat. Berulang kali kita melihat bahwa setelah terjadi pembunuhan di luar rangka hukum, pihak aparat cepat membayar keluarga korban dan menganggap bahwa dengan demikian semuanya selesai, dan keluarga korban diminta menandatangani sepucuk surat untuk tidak menuntut lebih lanjut. Sekarang, sekali lagi, para Bupati wilayah-wilayah yang mengalami warganya menjadi korban sepakat untuk menyediakan 4,5 miliar untuk membayar keluarga para korban.[6] Tim Kemanusiaan yang dipimpin Theo Hesegem, menyatakan bahwa bantuan ini tidak dapat dinilai sebagai uang ‘bayar kepala’, melainkan ‘bantuan duka’. [7] Namun bagi masyarakat umum penyerahan bantuan sebesar itu mudah dilihat sebagai uang ‘bayar kepala’. Dan memang ada masyarakat - tidak semua – yang menuntut pembayaran, yang sebenarnya melebihi 4,5 miliar itu. Tindakan pemerintah ini sangat berpeluang merugikan, karena melestarikan suatu kebiasaan yang tidak patut dilestarikan. Bukan itu saja. Dengan mengadakan pembayaran itu seakan-akan tidak akan ada lagi proses pengadilan pidana. Maka, para pelaku ‘jalan bebas’ lagi. Maka, kemungkinan besar besok insiden serupa akan terjadi lagi! ‘Budaya impunitas’ diperkuat! [8] (TvdB)

PENYANDERAAN PILOT 7 FEB 2023

Secara umum dapat dikatakan bahwa tidak ada kemajuan. Malahan dapat dikatakan, makin hari makin lebih sulit mengakhiri penyanderaan ini dengan baik dan damai. Syukurlah ada berita jelas bahwa pilot masih dalam keadaan relatif baik. Walau demikian akhir-akhir ini berulang kali ada berita dari pihak keamanan bahwa kesehatannya menurun. Namun tidak jelas informasi ini berlandaskan apa, dan mungkin hanya dilontarkan untuk turut melegitimasi percepatan pengadaan suatu operasi militer yang berisiko.

Sementara TPNPB mengulangi tuntutannya, melanjutkan mengganggu penerbangan (penembakan pesawat di Bilogai - Kab Intan Jaya, Dekai - Kab Yahukimo, Beoga - Kab Puncak) dan sejumlah insiden kontak senjata. Aksi-aksi TPNPB ini mempunyai suatu dampak sampingan yang memprihatinkan, yakni bahwa Kab Yahukimo, Lanny Jaya dan Puncak juga mulai termasuk dalam ‘wilayah pemantauan’ berkaitan dengan gerak-gerik kelompok Egianus yang menyandera pilot. [9] Penambahan pasukan di wilayah-wilayah ini sedang dijalankan. Maka, diadakan sweeping (penyisiran) yang disertai penangkapan, pengambilan milik orang, kekerasan, pembunuhan, pembakaran rumah penduduk hingga banyak orang memilih mengungsi dari wilayah-wilayah operasi militer ini. [10] Sekitar 400 orang Papua lari dari Dekai dan lokasi sekitarnya. Masuk hutan untuk melindungi diri. 2000 murid SD, SMP dan SMA sementara waktu diliburkan. Makin banyak laporan dari penduduk lokal mengenai keganasan pengoperasian militer. Makin besar terdengar seruan yang mendesak TNI-Polri dan TPNPB tidak memasukkan warga-warga sipil dalam perang mereka. [11] Sementara TNI, dengan memakai pesawat Hercules, evakuasi ratusan orang non-Papua dari Dekai. Orang asli dibiarkan tinggal saja. Tindakan ini cukup mencurigai, karena dinilai sebagai suatu persiapan operasi militer penuh di wilayah ini. [12] Di samping itu juga ada tanda bahwa pihak militer makin kurang sabar. Serangan pada markas TPNPB di Mugi, Kab Nduga (23/3) yang menghasilkan kematian seorang anggota kelompok Egianus dan satu terluka ditembak, ada indikasi kurang sabarnya itu.

Perspektifnya? Suram, to say the least! Mau mediasi, namun mediasi untuk sebagian besar dijadikan mustahil karena dimana-mana ada aparat yang memantau. Selama dipantau oleh pihak keamanan tidak bisa ada suatu mediasi yang efektif. Mediasi pada prinsipnya tidak boleh disertai ancaman penyerangan. Situasi sudah telanjur karena sangat didominasi gerakan pihak keamanan saja. Mengingat juga tuntutan para pelaku, alangkah baiknya bantuan mediasi dari dalam negeri (secara khusus pihak gereja-gereja[13]) dan dari luar (luar negeri) dipertimbangkan secara serius kalau ada peluang atau tawaran untuk itu.[14] Mediasi oleh siapa pun mengandaikan bahwa pihak keamanan mengundurkan diri secara nyata dan masuk markas dulu. [15]

Mungkin justru di situ terdapat halangan paling besar untuk mencari suatu jalan keluar. Aparat sudah begitu melibatkan diri dan membanggakan diri dapat menyelesaikannya, sehingga untuk meminta pengunduran kemungkinan besar sulit diterima, karena merasa ‘kehilangan muka’. Namun demikian kalau mereka tetap berpendapat bahwa mediasi perlu diberikan prioritas dan ingin menghindarkan jatuhnya korban, mungkin masih dapat diharapkan bahwa aparat akhirnya juga sadar bahwa jalan terbaik adalah untuk mundur dulu sekarang ini. Hanya, sampai saat ini suara moderat dan nyata untuk memprioritaskan pendekatan lain daripada ‘hantam saja’ masih sangat kurang terdengar. Sebaliknya ada suara aparat yang sebenarnya tidak keberatan untuk ‘mengeksekusi KKB’ habis-habisan. Sudah siap untuk itu, hanya tunggu perintah negara saja.[16] Hasrat ‘mengeksekusi KKB’ juga patut dipersoalkan, karena merupakan suatu bentuk tindakan yang sangat tidak manusiawi.

Catatan itu juga menunjukkan pada kenyataan bahwa selama proses ini sikap masing-masing pihak yang terlibat makin radikal. Trend yang sama terungkap oleh Egianus sewaktu dia menolak mediasi dari pihak mana pun dan mengancam menembak saja semua mediator itu. Juga berita mengenai peristiwa pembunuhan seorang anak - karena masyarakat kampung tidak bersedia membantu begitu saja gerakan Egianus dkk - adalah suatu tanda radikalisasi yang sangat memprihatinkan. [17]

Bagaimanapun juga suatu operasi militer penuh sangat memungkinkan banyak orang yang tak berdosa menjadi korbannya. Kalau demikian ‘kehilangan muka’ aparat lebih besar daripada kalau sekarang memilih mundur diri dulu, demi pendekatan alternatifnya. Harapan banyak orang adalah supaya Indonesia terbuka hati kalau ada tawaran dari luar negeri untuk membantu dalam penyelesaian penyanderaan ini. Penerimaannya bukan ‘kehilangan muka’ melainkan penunjukan suatu ‘muka yang sangat mulia’ karena martabat setiap manusia ditempatkan di atas segala apa, hingga betul menjadi prioritas utama! (TvdB)

[2] KEAMANAN dan OPERASI TNI/POLRI dan TPNPB

[a] gerakan TNI/Polri dan TPNPB

* 1 Maret 2023: kontak senjata di distrik Dekai, Kab Yahukimo. Dalam kontak senjata di Dekai antara TPNPB dan TNI-Polri seorang prajurit, Lukas Warobai, gugur setelah ditembak di dadanya. Tiga prajurit lain mengalami luka tembakan dan sedang dirawat. [18]

*3 Maret 2023: kontak senjata di kampung Pamebut, Distrik Yugumuak, Kab Puncak. Karena diduga ada anggota-anggota TPNPB di kampung Pamebut, distrik Yugumuak, TNI-Polri mengadakan penyisiran di kampung itu . Hasilnya 7 warga luka dan 1 tewas, yakni Ibu Tarina Murib yang ditembak dan dimutilasi. Dalam kontak senjata antara TNI-Polri dan TPNPB yang menyusul, satu prajurit TNI, Praka Jumardi, ditembak mati oleh TPNPB. TPNPB membuat pernyataan jelas bahwa mereka tidak terlibat dalam lukanya dan/atau tewasnya 8 warga lokal., karena para korban itu adalah hasil tindakan TNI-Polri melulu. [19] Isi pernyataan ini dibenarkan oleh seorang petugas Gereja dan sejumlah warga di tempat, sedangkan TNI membantah membunuh ibu itu. Sementara Amnesty Internasional Indonesia mendesak supaya kasus mutilasi ini diselidiki sampai tuntas. [20]

Yang menarik untuk dicatat bahwa dalam media nasional gugurnya anggota TNI diangkat berulang kali, namun mereka sangat diam mengenai 8 warga setempat yang turut menjadi korban (7 terluka dan 1 tewas serta dimutilasi). (TvdB)

* 6 Maret 2023: seorang anak dibunuh oleh kelompok Egianus Kogoya. Info ini dari pihak kepolisian. Tidak konfirmasi dari pihak TPNPB. [21]

* 7 Maret 2023: pesawat penumpang milik Daby Air ditembak oleh TPNPB. Penembakan ini terjadi di bandara Bilogai, Kab Intan Jaya, waktu pesawat mau mendarat. Tidak ada korban.

* 8 Maret 2023: penembakan di Yahukimo. Ternyata 2 orang tewas akibat luka tembak di distrik Dekai, Kab Yahukimo. Menurut informasi dari Kapolda Papua, dua korban ini dibunuh oleh TPNPB. Tepatnya tuduhan itu sangat sulit untuk diketahui, karena saling menuduh sudah menjadi suatu kebiasaan antara pihak-pihak yang berperang. Apalagi wilayah konflik tidak dapat diakses oleh pemantau yang neutral (TvdB). Menurut Kapolda aksi TPNPB dilakukan untuk mengganggu pihak aparat yang sedang mencari tempat dimana pilot yang sedang ditahan oleh kelompok TPNPB.

* 11 Maret 2023: pesawat penumpang milik Trigana Air ditembak oleh TPNPB. Penembakan ini terjadi di bandara Dekai, Kab Yahukimo, waktu pesawat mau mendarat. Tidak ada korban. Satu orang ditangkap/ditahan karena dugaan keanggotaannya PTNPB.[22]

*13 Maret 2023: pembakaran sekolah SD. TPNPB menyatakan bertanggung jawab atas pembakaran Gedung SD Inpres YPK Metayona di Dekai, Kab Yahukimo. Alasannya: karena sekolah itu melunturkan kesadaran akan ke-Papua-an. TNI-Polri mengirim 60 personil tambahan ke Yahukimo (16/3)

* 16 Maret 2023: pesawat ditembak di Beoga, Kab Puncak. Tidak ada korban.

* 16 Maret: Gedung SMP Negeri 2 dibakar di Dekei, Kab Yahukimo; dua orang, berinisial MW (26) dan EM (14), ditangkap karena diduga terlibat.

* 21 Maret 2023: kontak senjata TPNPB versus TNI-Polri. Kontak senjata terjadi di Ilaga, Kab Puncak. TPNPB mengklaim menembak seorang anggota TNI. Tidak dikonfirmasi. Namun yang jelas seorang tukang ojek, bernama Irwan, tertembak dan meninggal.

* 22 Maret 2023: suatu operasi militer berjalan, termasuk penyisiran kampung-kampung. Akibat: pengungsian, rumah penduduk dibakar, orang terluka dan seorang anak tewas, Enius Tabuni di distrik Gome, Kab Puncak (22/3).

* 22 Maret 2023: tiga orang tewas ditembak TNI. Menurut info dari TNI, mereka menembak tiga orang TPNPB. Mereka dideteksi melalui ‘drone’, lantas diikuti dan ditembak mati di distrik Ilaga, Kab Puncak. Menurut TNI salah satu dari tiga itu dapat diidentifikasi; namanya Enius Tabuni. Dua lain tidak dapat diidentifikasi karena jenazahnya terbawa usai tewas tertembak. [23] Pihak TPNPB membantah bahwa ada dua anggotanya ditembak mati dalam kejadian 22 Maret. Berita di atas sangat aneh bunyinya. Apalagi kalau dibandingkan dengan info dari masyarakat lokal bahwa Enius Tabuni menjadi korban operasi penyisiran oleh TNI [lihat berita di atas]. Apalagi kesan kuat bahwa penembakan ini terjadi sepihak, setelah menemukan orang melalui ‘drone’, lantas ditembak. Apalagi kenapa satu jenazah ditinggalkan, sedangkan dua lain ternyata terbawa. Jurubicara TPNPB menegaskan bahwa Enius Tabuni yang ditembak TNI-Polri bukan anggota TPNPB, namun warga sipil biasa saja. (TvdB)

* 23 Maret 2023: dalam rangka pembebasan Pilot yang disandera, TNI-Polri menyerang salah satu markas TPNPB di Mugi, Kab Nduga. Menurut info TPNPB dua anggota TPNPB ditembak. Salah satu, Wisu Gwijangga, meningal dunia, sedangkan Ebarowak Gwijangga, terluka karena ditembak.[24]

* 25 Maret 2023: empat anggota TNI-Polri ditembak. TPNPB menyerang TNI-Polri di distrik Ilu, Kab Puncak Jaya. Seorang anggota TNI, Serda Riswar Mansambe, dan seorang anggota Polri, Brigda Mesak, tewas ditembak, sedangkan dua anggota TNI lainnya terluka dan dievakuasi.

* 28 Maret 2023: tiga rumah – a.l. 2 rumah guru - dibakar oleh TPNPB di distrik Gome, Kab Puncak. Tidak ada korban jiwa.

[3] PENGUNGSI-PENGUNGSI DI PAPUA / SUASANA WILAYAH KONFLIK

Selama bulan ini pasti ada pertambahan jumlah pengungsi. Penambahan berkaitan langsung dengan operasi militer di sekitar wilayah yang dikenai masalah penyanderaan pilot oleh TPNPB. Kami tidak memiliki angka-angka yang tepat dan pasti. (TvdB)

[4] OTSUS - PEMEKARAN

[a] Masyarakat adat mesti jaga hak atas tanah: Anggota Komisi DPRP bidang pertanahan, pemerintah, politik, hukum, HAM dan keamanan, Emus Gwijangge, mengingatkan Masyarakat Adat untuk menjaga hak atas tanah adat. Secara khusus sekarang ini waktu pembentukan tiga provinsi baru di provinsi Papua. “Kehadiran orang dari luar daerah ke daerah otonomi baru, kehadiran investor dan pembangunan infrastruktur sarana pendukung tentu butuh lahan. Masyarakat adat jangan mudah melepas tanah adatnya begitu saja, sebab tanah itu merupakan identitas diri masyarakat adat”, kata Emus (16/3). [25]

Kesulitannya: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191030215702-20-444312/tito-sebut-pemekaran-papua-dilakukan-berdasar-data-intelejen (TvdB)

[5] HUKUM – HAM – KEADILAN

[a] Kasus kriminalisasi suara kritis: Penyerahan berkasnya kepolisian kepada Pengadilan, kasus Haris Azhar & Fatia Maulidiyanti versus Menteri Luhut Pandjaitan mendorong pelbagai pihak menyoroti sikap para penguasa dalam menghadapi kritik. Mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, menyebut kasus ini suatu bentuk ‘keangkuhan dan kesombongan kekuasaan’. Menurut dia, kasus ini seharusnya tidak bisa diproses secara hukum karena hak berpendapat dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. ‘Fatia dan Haris selaku pembela HAM menggunakan haknya untuk mengeluarkan pendapat yang sepenuhnya ditujukan kepada unsur kekuasaan untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik’, ujarnya. Kasus ini menunjukkan kecenderungan semakin rendahnya toleransi kekuasaan atas kritik serta penggunaan hukum sebagai ‘alat pemukul’. Situasi sekarang lebih buruk daripada zaman sebelum ‘Orde Reformasi’, kesimpulannya.[26]

[b] Wartawan diancam: Ternyata ancaman pada para wartawan terus terjadi di tahun 2023 ini. Alliansi Wartawan Independen (AJI) menerima laporan (13/3) bahwa ada ancaman pembunuhan wartawan dan ancaman membakar kantor Teropong News yang berlokasi di Jalan Km 12 di Sorong. AJI mendesak pekpolisian di Sorong untuk mencari para pelakunya.[27]

[c] Proses pengadilan Victor Yeimo: proses pengadilan Victor Yeimo menuju ke titik pembulatan. Selama sidang-sidang baru ini sejumlah ahli meringankan didengar. Nada kesaksian mereka sama: apa yang dijalankan Victor adalah murni hak kebebasan ekspresi setiap warga Indonesia. Maka, bukan suatu aksi ‘makar’. [28] Harapan besar supaya hakim akhirnya juga diyakinkan, dan Victor dapat berjalan bebas lagi setelah sekian lama ditahan. Sudah tentu, penangkapan aktivis kemanusiaan bukan solusi damai di Tanah Papua. (TvdB)

[6] PENDIDIKAN – KESEHATAN – EKONOMI RAKYAT

[a] Perusahaan dan kewajiban tanggungjawab sosialnya: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika, Abraham Kateyau mengatakan, secara keseluruhan perusahan yang didata di PTSP ada sekitar 2000an perusahaan. Dari 2000an perusahaan itu, ada sekitar 400an Perseroan Terbatas (PT). Dari 400an itu hanya 45 yang menjalankan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR). Beliau akan mengumpulkan mereka dan mengangkat kelalaian itu, yang jelas perlu dikoreksi. ^{^[29]}

[b] Tukang ojek di Wamena minta dilindungi oleh Pemerintah. Para tukang ojek asli orang Papua mengajukan permintaan kepada pemerintah supaya kegiatan ekonomis mereka dilindungi dari persaingan kelompok pendatang. Mereka merasa bahwa pelayanan ojek yang dari awal mula dipercayakan secara khusus kepada OAP, tetap menjadi bagian mereka dan tidak boleh diambil alih oleh para orang dari luar. Mereka minta supaya Pemerintah keberpihakan betul dalam hal ini, karena pelayanan ini adalah sumber pendapat sangat penting bagi masyarakat asli di Wamena, dan mereka merasa sangat terancam akan kehilangan bidang pelayanan itu. [30]

[c] Saluran irigasi dibangun di Nabire dan Keerom: Ternyata baik di Nabire maupun di Keerom suatu bendungan irigasi sedang dibangun. Masing-masing dapat melayani sekitar 2.500 sampai 3.000 hectare lahan. Diharapkan dua bendungan akan “menjadi sumber utama untuk menyediakan kebutuhan air dalam upaya melayani lahan pertanian warga”, kata kepala Balai Wilayah Sungai Papua, Nimbrot Rumaropen, di Biak (12/3). [31]

[d] Jumlah drop-out dari sekolah masih tinggi di Papua: “Tahun 2022, murid Papua yang ‘drop-out’ di Papua (provinsi lama): tingkat SD 147.778; tingkat SMP 131.878; tingkat SMA 127.889”, keterangan dari pimpinan Kantor Pendidikan , Perpustakaan dan Arsip Papua, Protasius Lobya. Jumlah total 2022: 407.545 murid. Untuk 2023 sedang disusun. “Kami sedang mulai menjalankan suatu pola pendidikan yang berintegrasi pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Disediakan asrama dan suatu multi-tingkat program pendidikan dalam gedung yang sama, maka anak-anak yang tidak tahu tulis, baca dan hitung, diberikan kesempatan mengikuti pendidikan”. Waktu sudah siap, baru anak-anak disalurkan ke suatu sekolah pendidikan formal. Protasius mengharapkan bahwa pola pendidikan terintegrasi ini akan diterapkan dengan lebih sistematis, juga di provinsi-provinsi yang baru. [32]

Sementara waktu ada berita dari Kepala Bappeda Papua Barat, Melkius Werinussa, bahwa per 20 Maret 2023 tercatat 3,881 anak usia 7-12 tahun yang belum pernah bersekolah terbesar di tujuh kabupaten se-Papua Barat. [33]

[e] Kartu Numbay Pintar: Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura menjalankan suatu program pendorong semangat belajar di tingkat SD, SMP dan SMA di Jayapura. Ribuan anak yang lemah ekonominya diberikan Kartu Numbay Pintar (KNP) yang memberikan mereka hak untuk dibantu secara tunai mulai bulan Juni 2023. Program ini dijalankan bagi anak asli Numbay maupun asli wilayah lainnya. Sekitar 21.000 KNP akan diberikan. [34]

[f] Kasus penyakit Campak meningkat: Menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI kasus Campak di Provinsi Papua Tengah meningkat dalam tiga bulan terakhir ini, akibat cakupan imunisasi yang rendah. “Per 3 Maret 2023, kasus yang dilaporkan sebanyak 397 tersebar di tujuh kabupaten di Papua Tengah”, kata Maxi Rondonuwu (5/3). Terbanyak di Kab Mimika (25 kasus), Kab Nabire (16 kasus), dan Kab Paniai (7 kasus). Dua pasien meninggal, satu di Nabire dan 1 di Paniai, sedangkan 182 orang sudah dinyatakan sembuh. Berdasarkan laporan Kemenkes, cakupan imunisasi Measles dan Rubella (MR) 1 hanya 64,1%, kemudian turun menjadi 48,6 % pada imunisasi MR2. “setelah menerima laporan ini, kami bergegas melakukan upaya tindak lanjut agar tidak semakin meluas”, kata Maxi [35]

Dari salah satu sumber lokal, Pastor Yeskiel Belau Pr, terdapat informasi yang jauh lebih parah. Dalam wilayah pelayanan pastoralnya, Paroki Timeepa, Kab Dogiyai, terdapat 83 anak yang mengalami penyakit Campak dan 15 anak di antara mereka meninggal dunia. Daftar nama dia lampirkan. Kepala Puskesmas Timeepa, Yoki Butu, membenarkannya dan menyatakan bahwa bukan di wilayah Dogiyai saja, tetapi ‘kejadian luar biasa’ (KLB) ini tersebar di seluruh wilayah Provinsi Papua Tengah. [36] Dalam berita di Koran Tempo malahan disebutkan jumlah 41 anak meninggal akibat campak di Dogiyai. [37] Sekarang program imunisasi sedang diintensifkan.

[g] Situasi HIV-AIDS di Jayawijaya: Dalam konperensi pers di Wamena (14/3), Margaretha Wetipo - ketua KPA Jayawijaya – menyatakan bahwa jumlah HIV/AIDS di Kab Jayawijaya sudah mencapai 8,386. Terdiri dari kaum pria, 4,133, dan kaum perempuan, 4,253, sedangkan jumlah orang yang sudah menghentikan pengobatan adalah 2,721 (pria 1,208 dan perempuan 1,513. Ada kenaikan pesat kelompok yang menghentikan pengobatan akhir-akhir ini. Ketua KPA mengeluh bahwa kurang ada kegiatan dari sejumlah mitra kerja, termasuk 5 LSM. [kurang dijelaskan, kenapa? TvdB]. Sudah tentu, perlu aksi dari segala pihak yang berkepentingan: pemerintah, masyarakat adat, LSM dan pribadi orang yang berpengaruh. [38]

[h] Mahasiswa tidak jadi berangkat studi: Sebanyak 29 peserta program Siswa Unggul Papua Angkatan 2020 terpaksa membatalkan berangkat kuliah di Amerika serikat (AS) karena Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Papua menarik surat jaminan mereka. Walau para calon beasiswa sudah selama 4 semester menyiapkan diri di lembaga pendidikan khusus di Jakarta dan sudah dinyatakan diterima untuk diberikan beasiswa demi melanjutkan studi di luar negeri, akhirnya tidak diberikan jaminan beasiswa. Tanpa ‘surat jaminan’ itu mereka tidak dapat berangkat dan tidak diterima di universitas di AS. [39]

Bukan saja mahasiswa tujuan AS dipersulit, juga jumlah besar mahasiswa di Russia belum menerima beasiswa semestinya.[40] Pokoknya Pemda Provinsi menghentikan membiayai 3.356 penerima beasiswa.[41]

[i] teka-teki asuransi orang asli Papua: Dalam update bulan Februari kami mencatat bahwa ‘Kartu Papua Sehat’ sudah tidak berlaku lagi mulai 1 Feb 2023. Dengan demikian ada masalah besar karena banyak orang asli Papua yang lemah ekonominya kehilangan ‘asuransi kesehatannya’. Jaminan dengan memakai ‘Kartu Papua Sehat’ dicabut karena tidak ada anggaran lagi. Prioritas diberikan kepada pembentukan Provinsi-Provinsi Baru. Nah, yang mengagetkan bahwa selama bulan Maret tiba-tiba 38 dari 42 Kabupaten dan Kotamadya di Papua diberikan ‘penghargaan’ karena menurut Badan Nasional Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan), menyatakan bahwa semua provinsi di Papua telah mencapai suatu “Universal Health Coverage (UHC)”, artinya sekurang-kurangnya 95% dari seluruh penduduk sudah berpartisipasi dalam Asuransi Nasional Kesehatan (Program JKN). Menurut wakil direktur BPJS Kesehatan, Mangisi Simarmata, menyatakan bahwa mulai 1 Maret 2023, program JKN telah merangkul lebih dari 98% dari populasi di seluruh Papua. [42] Kalau itu, memang benar, tidak berlakunya Kartu Papua Sehat sebenarnya tidak perlu menjadi masalah. Betul kah? Atau propaganda melulu? (TvdB)

[7] LINGKUNGAN – DEFORESTASI - AGROBUSINESS

[a] Suku Awyu mengajukan gugatan ke PTUN: Pejuang lingkungan hidup Suku Awyu, Hendrikus Woro, melayangkan gugatan lingkungan hidup dan perubahan iklim ke Pengandalan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jayapura. Gugatan ini menyangkut izin lingkungan hidup yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu (PTSP) Provinsi Papuan untuk perusahaan sawit PT Indo Asiana Lestari (PT IAL). Suku Awyu adalah pemilik tanah adat di Kab Boven Digoel. “Kami sebagai pemilik wilayah adat tidak mendapatkan informasi tentang rencana aktivitas perusahaan. Kami juga tidak dilibatkan saat penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal)”, kata Woro. perjuangan Suku Awyu sudah berjalan sejak awal tahun lalu. Mereka pernah juga meminta informasi publik untuk mengetahui perizinan PT IAL, namun tidak mau diberikan oleh dinas yang bersangkutan (PTSP) di Provinsi Papua. PTSP malahan mensyaratkan sejumlah dokumen yang memberatkan pemohon. Upaya Suku Awyu menggugat PTSP ke Komisi Informasi Publik Provinsi Papua pun tak berhasil. Maka, dalam gugatan ke PTUN Jayapura, Suku Awyu memohon majelis hakim untuk memerintahkan pencabutan izin kelayakan lingkungan hidup PT IAL. [43]

[b] Peranan Masyarakat Adat demi pelestarian alam: Dalam suatu konferensi internasional di Mexico. Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, sangat mementingkan peranan Masyarakat Adat dalam upaya menjaga Keutuhan Ciptaan, alias kelestarian serta perlindungan alam/lingkungan. Waterpauw: “Tanpa kesejahteraan masyarakat Adat mustahil perlindungan alam tercapai”. [44] Syukurlah kalau prinsip ini dipegang secara konsekuen dalam kebijakan sehari-hari di Provinsi Papua Barat, dan bukan pernyataan demi konsumsi ‘dunia internasional’ saja. (TvdB)

[8] MENUJU “PAPUA TANAH DAMAI”

Selama bulan-bulan terakhir ini, yang ditandai pelbagai insiden kekerasan yang sangat signifikan, seruan untuk ‘perdamaian di Papua’ menjadi makin kuat. Seruan ini disertai permohonan penghentian segala bentuk kekerasan dan pemerintah Indonesia dimohon untuk meninggalkan pendekatan keamanan di Tanah Papua.[45] Secara khusus berkaitan dengan penyanderaan seorang pilot, warga negara Selandia baru, perhatian besar juga dikerahkan ke peranan komunitas internasional untuk membantu dalam pencapaian perdamaian ini.

Dalam suatu tulisan opini [46], peneliti sekaligus pengamat perkembangan di Papua, Hipolitus Wangge, bergumul dengan pertanyaan: kenapa Indonesia gagal menyelesaikan konflik di Papua? Dalam kesimpulannya tercatat: sebenarnya pemerintah pusat lebih memusatkan respons pada dampak (akibat-akibat) konflik di Papua daripada pada akar-akar konfliknya sendiri. Kebijakan Indonesia ditandai ‘counterinsurgency policies’ (kebijakan aksi lawan gejala), entah berupa program pembangunan, otonomi khusus atau operasi militer besar-besaran. Melalui ‘aksi-aksi lawan’ itu pemerintah mengharapkan dapat mengurangi ketidakpuasan masyarakat asli Papua dan mengontrol serangan-serangan TPNPB. Sampai saat ini tidak diadakan suatu ‘proses politik yang terbuka’ antara pemerintah pusat, masyarakat asli Papua dan kelompok-kelompok nasionalis di Papua. Kebijakan pemerintah pusat sampai saat ini hanya menghasilkan suatu peningkatan ‘rasa tidak percaya’, ‘rasa didiskriminasi’ pada masyarakat asli Papua dan peningkatan signifikan aksi kekerasan dari baik TPNPB maupun TNI-Polri.

Sejak lama konflik di Papua mendorong masyarakat Papua untuk bergerak, baik dengan cara damai, non-kekerasan (secara khusus mulai 1999 sampai 2018) dan gerakan yang ditandai kekerasan (sejak 2018). Pada awal pemerintahan Jokowi ada harapan pada suatu solusi. Tahun 2014 Jokowi membebaskan sejumlah tahan politik dan menjanjikan penyelesaian pelanggaran HAM oleh aparat di Paniai (Desember 2014). Namun perlahan-lahan komitmen untuk menyelesaikan konflik secara bermartabat mulai pudar pada akhiran periode pertama administrasinya. Jokowi beralih melulu pada pembangunan dan infrastruktur. Food estates, zone ekonomi khusus, turisme strategis dan perkebunan kelapa sawit. Soal HAM diatur dari belakang.[47]

Karena peningkatan perlawanan di Papua, secara khusus melalui aksi TPNPB, serta masuknya ribuan pasukan untuk melawannya, situasi di Papua makin hari-makin buruk dan makin jauh dari suatu perdamaian yang layak dan bermartabat. Sangat menonjol bahwa sebenarnya ‘akar-akar’ konflik di Papua tidak diberikan perhatian. Siapa masih dapat meyakinkan pemerintah pusat untuk membanting stir? Siapa yang masih bisa diharapkan untuk beralih pada suatu pendekatan yang lebih konstruktif dan bermartabat? Mungkin sisa harapan banyak orang ada pada lembaga-lembaga keagamaan, di Papua secara khusus pada Gereja-Gereja. Gereja-Gereja mewartakan bahwa martabat setiap manusia perlu dinilai sangat tinggi dan patut dijaga dan dilindungi. Misi inti pastoral Gereja-Gereja adalah untuk mengangkat suaranya sewaktu martabat seseorang diinjak dan/atau disangkal. Sejalan dengan misi inti ini kita membutuhkan suatu gerakan yang lebih bersatu dan terstruktur oleh para tokoh gereja. Sangat dibutuhkan suatu tempat di Papua dimana segala permasalahannya dapat dibahas secara terbuka dan jujur. Suatu tempat yang dapat dijadikan ‘dapur’ saran-saran konstruktif menuju perdamaian. Suatu tempat/instansi yang menjadi mitra berdialog dengan pemerintah, menuju suatu dialog yang sejati; hingga pemberhentian segala bentuk kekerasan yang membuat Papua suatu ‘tragedi kemanusiaan’ dewasa ini. (TvdB).

[9] GERAKAN PEMERINTAH PAPUA

[a] Limbah tailing dari Freeport: Belum lama ini Kelompok Khusus (Poksus) DPR Papua meminta perhatian Komisi 4 DPR RI, Kementerian Lingkungan Pemerintah dan PT Freeport atas persoalan membuang limbah tailing oleh PT freeport. Dalam proses pembuangannya Freeport dengan jelas melampaui wilayah uang pernah diizinkan Pemerintah demi tujuan itu. Maka, masyarakat adat telah mengeluh berulang kali bahwa mereka tidak dapat bergerak lagi karena dalamnya sungai-sungai yang lazimnya dipakai sudah tidak cukup mendalam lagi karena pembuangan limbah oleh Freeport. Persoalan ini dinilai sangat serius oleh Komisi 4 DPR RI hingga merencanakan suatu kunjungan kerja ke wilayah yang dipersoalkan. Sedangkan PT Freeport tidak memenuhi permintaan Ketua Poksus DPRP untuk bertemu dan membahas persoalan ini. Yang sekarang menjadi sorotan masyarakat adalah kenyataan bahwa Ketua Poksus, John Gobay, dipersalahkan oleh Ketua DPRP sendiri karena surat yang ditujukan kepada Freeport tidak diberikan izin dulu olehnya. Apalagi sampai saat ini Ketua DPRP juga tidak mengangkat persoalannya dalam rapat Komisi, Rapat fraksi dan rapat Paripurna di DPR Papua. Apalagi beliau menerima dengan baik saja klarifikasi Freeport dalam pertemuan dengannya, karena beliau sepakat bahwa surat yang tidak ditandatangani juga oleh Ketua DPRP tidak perlu dihiraukan. Masyarakat Adat merasa bahwa Ketua tidak menghargai gerakan konstruktif dan komitmen anggota DPRP-nya sendiri. Apalagi Poksus ini mewakili secara khusus 14 anggota DPRP utusan masyarakat adat. [48]

Memang cukup beralasan masyarakat adat marah sama Ketua DPRP karena mereka mengalami permasalahan benar di lapangan. Kenyataan demikian ternyata tidak dihiraukan pimpinan DPRP, sedangkan utusannya masyarakat adat sendiri diremehkan olehnya. Apalagi formalitas diutamakan di atas permasalahan yang mengganggu secara substantial kehidupan masyarakat yang sederhana dan banyak. Memang memalukan! (TvdB)

[b] Guru-guru P3K temui DPRP: Kedatangan puluhan Guru P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) ke DPRP dalam rangka menyampaikan aspirasi terkait nasib pelimpahan SK Guru P3K dari Provinsi ke kota/kabupaten; hak gaji yang belum dibayarkan Pemerintah Provinsi Papua dan sisa pengangkatan 27 orang dari total 800 guru P3K yang direkrut. Guru P3K direkrut oleh pemerintah pusat, namun biayanya (gaji) dibebankan pada Provinsi Papua. Dengan pembentukan DOB semuanya menjadi serba kabur dan sebagian gaji belum dibayar oleh provinsi Papua. Untuk itu mereka menemui Komisi V DPRP. Seperti biasa tanggapan DPRP bunyinya standar saja: “aspirasi telah kami terima dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dewan, dimana kami akan melakukan pertemuan dengan kementerian PANRB dan kementerian terkait lain, sehingga persoalan guru P3K di Provinsi Papua dapat diselesaikan”. [49]

[c] Kualitas pemerintah di Timika dipertanyakan: ternyata Pemerintah Daerah (pemda) Mimika agak kacau kualitasnya. Dari suatu pemeriksaan kilat menjadi jelas bahwa banyak jabatan di lingkup Pemda Kab Mimika yang dijabat tidak sesuai dengan pangkat. “Ada pangkat rendah memimpin pangkat yang tinggi”, kata Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob. “Kita temukan sekitar 462 yang tidak sesuai, ini berat benar”. Juga sulit untuk diatur kembali, karena tidak dapat menurunkan kedudukan yang sudah dinikmati. Tunggu arahan dari menteri. [50]

[10] TRENDS/GERAKAN POLITIK DI PUSAT INDONESIA DAN INTERNASIONAL

Nasional

Masyarakat Indonesia, 275 juta orang, bingung: terjadi apa di negara tercintanya!

Dari segi hukum: vonis bebas pelaku Tragedi Kanjuruhan mengejutkan banyak orang. Peristiwa Tragedi Kanjuruhan (stadion sepak bola di Malang) yang berujung 96 orang tewas dan 400-an orang terluka. Untuk sebagian besar akibat dari pemakaian gas air mata. Namun pihak kepolisian dinyatakan tidak bersalah.[51]Masyarakat biasa bingung.

Kejadian di Mahkamah Konstitusi (MK) dimana suatu keputusan resmi MK diubah oleh seorang hakim yang sangat berkepentingan dengan perubahan/pemalsuan ini. Namun yang bersangkutan, hakim Guntur Hamzah, dinilai oleh Dewan Etika Mahkamah Konstitusi tidak terlalu bersalah sehingga hanya diberikan teguran tertulis saja. Menurut banyak pengamat hukum selayaknya yang bersangkutan sekurang-kurangnya dipecat dari Mahkamah Konstitusi.[52] Masyarakat biasa bingung.

Dari segi politik dan demokrasi: isyu penundaan pemilu. Sekali lagi isyu ini diberikan angin lagi. Kali ini dengan adanya suatu keputusan di lembaga pengadilan di Jakarta yang membenarkan suatu partai politik yang dinilai tidak memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi dalam pemilu menurut KPU. Partai PRIMA dibenarkan dan hakim memerintahkan penundaan pemilu. Sebenarnya hakim sama sekali tidak berwenang untuk mengambil keputusan demikian, maka keputusan hakim cacat hukum.[53] Masyarakat bingung lagi. Isyu ini juga diberikan angin lagi oleh Ketua MPR, Bambang Soetiyo, yang tetap berupaya supaya pemilu ditunda, entah dengan alasan apa pun.[54] Salah satu konsekuensi adalah perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.[55] Masyarakat biasa bingung.

Dari segi jabatan: akhir ini menjadi pertanyaan sejauh mana penugasan sebagai menteri atau pejabat tinggi adalah suatu penugasan purnawaktu. Atau mungkin gajinya kurang? Pertanyaan masuk di akal waktu mendengar bahwa menteri BUMN, Erick Thohir, merebut jabatan sebagai Ketua Umum Badan Kepengurusan Sepak Bola; atau membaca bahwa Bambang Soetiyo, Ketua MPR RI, bergerak terus sangat aktif di dunia automotive; atau membaca bahwa menteri keuangan masih merangkap 30 jabatan sampingan (kebanyakan dalam bidang keuangan),; atau sadar bahwa Luhut memegang sekitar sepuluh penugasan negara sekaligus. Hanya beberapa contoh saja. Merangkap pasti tidak akan mendukung peningkatan bobot kebijakan.[56] Masyarakat biasa bingung.

Dari segi korupsi: Memang lagu lama, namun tetap jelas bahwa korupsi di Indonesia sangat luar biasa dan menyangkut sejumlah pejabat tinggi yang bukan sedikit. Ada banyak kasus, dan KPK kewalahan kerja. Kasus yang terakhir adalah pembongkaran korupsi yang bernilai tidak kurang dari pada Rupiah 349 triliun, dan melibatkan sejumlah pejabat tinggi di kalangan kementerian Keuangan dan Perpajakan. Ternyata jalur korupsi itu sudah dideteksi beberapa tahun lamanya, namun tidak pernah ditindaklanjuti, entah kenapa.[57]Masyarakat biasa bingung.

Dari segi sosial-ekonomis dan demokrasi: Dengan penyesahan Perppu Cipta Kerja, UU Cipta Kerja resmi menjadi sah dan dapat diterapkan. Langkah DPR RI ini sangat diprotes banyak kalangan. Sudah setahun lebih protes masal terdengar dan Mahkamah Konstitusi pernah menilai UU Cipta Kerja ‘in-Konstitusional bersyarat’7, namun Presiden maupun DPRI tidak mengambil pusing dan melegitimasi UU Cipta kerja itu. Protes keras sudah terdengar sampai DPR diartikan ‘Dewan Perampok Rakyat’. Banyak aksi protes massal tambahan sedangkan disiapkan.[58] Masyarakat biasa bingung.

Internasional:

[a] Indonesia protes penerimaan pimpinan ULMWP oleh Perdana Menteri (PM) Fiji: Indonesia mengirim surat protes resmi kepada pemerintah Fiji berkaitan dengan kunjungan pimpinan United Liberation Movement West Papua (ULMWP), Benny Wenda, yang diterima oleh PM Fiji, Sitiveni Rabuka. Apalagi Indonesia protes karena terungkap pada akun twitter Rabuka bahwa dia mendukung ULMWP yang diketuai Wenda, “karena mereka orang Melanesia”. [59]

[b] Situasi HAM di Indonesia – laporan tahunan oleh USA: Setiap tahun pemerintah Amerika Serikat (AS) menerbitkan suatu laporan mengenai ‘situasi HAM se-dunia’, a.l. mengenai keadaan HAM di Indonesia. Dalam rangkuman, laporan keadaan selama 2022 mengangkat terkait HAM Indonesia hak asasi manusia signifikan seperti pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan media. Kejahatan yang melibatkan kekerasan atau ancaman yang mentargetkan anggota minoritas ras, etnis, dan agama; juga ada catatan sekitar pembunuhan, tragedi Kanjuruhan, hingga konflik bersenjata di Papua. Dicatat pula bahwa dalam kasus dugaan pembunuhan di luar proses hukum oleh pejabat pemerintah, polisi dan militer seringkali tidak melakukan investigasi, atau kalau ada, lazimnya hasilnya kurang diungkapkan.[60]

[11] SERBA -SERBI

[a] Gempa bumi di Keerom, Jayapura, Deiyai: Selama dua bulan pertama tahun 2023, gempa bumi menjadi ‘teman hidup’ di sekitar Jayapura. Ternyata belum selesai, karena pada awal Maret ini (1/3) sekali lagi ada gempa bumi kuat. Kali ini lebih terfokus pada wilayah Keerom (hinterland Jayapura dan perbatasan dengan PNG). Kekuatan 6,5 di skala Richter. Faktanya, bumi pakai waktu lama untuk tenang kembali, karena sekali lagi Jayapura dan sekitarnya diguncangkan (22/3), kekuatan 4,3. Malahan terasa di Kab Deiyai di Papua Tengah, kekuatan 4,2.

[b] Papua Youth Creative Hub (PYCH) fasilitas siap diresmikan oleh Presiden: PYCH merupakan suatu pusat kegiatan orang muda yang ingin mengembangkan keterampilan serta kreativitasnya. Ada ruang pelatihan, ruang pertunjukan, lapangan olah raga, etc. Semuanya sudah dibangun dengan rapi dan bagus. Fasilitas ini dibangun dengan biaya 105 miliar. Maka, menurut Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Lt-Jen (retd) Teddy Kusuma, waktu kunjungannya, menyatakan bahwa PYCH sudah siap diresmikan oleh Presiden (21/3). Pusat ini dijalankan oleh suatu organisasi yang dibentuk oleh BIN, yakni PMI (Papua Muda-Mudi Inspiratif). [61]

[c] Kunjungan kerja Presiden: Kunjungan kerja Presiden sehari bersama Kepala BIN (sore tgl 20 sampai siang 21 Maret 2023) di Jayapura dan sekitarnya. Tujuan: peresmian program Badan Intelijen Negara (BIN) berupa fasilitas Papua Youth Creative Hub (PYCH). Juga beberapa tempat pertanian/perkebunan dikunjungi sejenak. Presiden menjanjikan membersihkan 10.000 ha di Keerom untuk ditanami jagung.[62] Tidak kurang daripada 3.600 personil keamanan dikerahkan untuk mengamankan kunjungan ini. Sangat disesali bahwa dalam jadwal kunjungan kerja ini, yang biayanya begitu besar, tidak diberikan tempat pada pembahasan dengan masyarakat Papua demi penyelesaian konflik di Papua. Sifatnya kunjungan seremonial melulu. [63]

Pertanyaan patut diajukan. Memang cukup mengherankan bahwa BIN makin aktif menjalankan suatu program di bidang ekonomi bersifat pertanian, peternakan dll. Muncul pertanyaan: kenapa program perkebunan, pertanian dll sekarang dijalankan oleh BIN dan bukan oleh Dinas Pemerintah Sipil Papua yang terkait? Memang Pemerintah Sipil selama beberapa tahun terakhir ini sangat dilumpuhkan oleh gerak-gerik pendekatan keamanan dan policy utama Jakarta berhubungan dengan Papua.[64] Pertanyaan lainnya: kenapa anggaran yang begitu besar ditujukan kepada program BIN, sedangkan Kartu Sehat Papua – kepentingan dasar masyarakat asli Papua - dinyatakan tidak dapat dilayani lagi karena kekurangan anggaran? Atau untuk program ribuan mahasiswa yang mengalami beasiswa dihentikan? (TvdB)

[d] Penerbangan Susi Air dibatasi/berhenti di Papua – Lain-lain juga mulai membatasi penerbangan: Pendiri Susi Air, Susi Pudjiastuti, mengatakan, 70% penerbangan Porter Susi Air terhenti akibat insiden pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot Kapten Philip oleh kelompok TPNPB. [65] Kemudian setelah ditembak sewaktu mendarat di Bilogai (7/3 – Daby Air) dan di Dekai (11/3 – Trigana Air), kedua perusahaan mulai membatasi penerbangan di Papua. Kesannya, di Dekai, sekarang hanya ada penerbangan oleh TNI (Hercules).

[e] Jayapura berpesta dan menghayati kemajemukannya: Kota Jayapura merayakan HUT ke-113 (7/3). Ribuan rakyat dari beragam usia, entah garis keras, haluan kiri dan kanan, Papua dan non-Papua, hitam putih, rambut lurus dan kriting, memadati kota kecil ini. Semua memadati Taman Imbi untuk menikmati konser ala tradisi Black Brothers. Betul suatu pesta rakyat. Ada doa dan rasa kota ini menjadi honai (rumah) besar sumber berkat untuk semua etnis masyarakatnya. Dalam kata penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey: “Pluralisme membahagiakan kehidupan”. [66]

[f] internet terganggu: Pada awalnya diberitakan bahwa Merauke-Timika-Kaimana akan mengalami gangguan internet karena perlu ada perbaikan teknis. Ternyata gangguan tidak terbatas pada wilayah itu, karena sejak 11 Maret juga internet di Jayapura lumpuh. Selanjutnya sangat terbatas. Ada gangguan pada kabel Sarmi-Biak. Perlahan-lahan pulih.

[g] kericuhan di Dogiyai: Sekelompok pemuda melakukan pemalangan dan pengrusakan terhadap mobil yang ditumpangi warga. Selain itu menjarah kios milik warga yang berada di jalan Trans Nabire-Enarotali.

[h] tempat pendulangan emas illegal dipalang: Penduduk tiga kampung di Kwor, Kab Tambrauw, memalang tempat pendulangan emas ilegal. Aksi ini diadakan karena ternyata polisi tidak peduli dengan kegiatan ilegal ini, sedangkan penduduk kampung-kampung di sekitarnya merasa terganggu dan lingkungannya dirusak.[67]

[i] jalur pipa air kurang terawat: ternyata jalur pipa air di Jayapura tidak diperbaiki lagi sejak tahun 2006. Maka, warga Jayapura sekarang krisis air bersih.

Jayapura, 31 Maret 2023

[1] https://nasional.kompas.com/read/2023/03/03/22035631/koalisi-masyarakat-sipil-desak-presiden-hentikan-pendekatan-keamanan-di dan https://www.ucanews.com/news/activists-seek-probe-into-indonesias-papua-riots/100499

[2] https://en.jubi.id/recent-wamena-shooting-proof-that-police-does-not-learn/

[3] https://www.vice.com/en/article/88qwe3/mass-killing-civilians-indonesia-papua

[4] https://koran.tempo.co/read/nasional/480630/komnas-ham-telisik-insiden-wamena

[5] https://seputarpapua.com/view/isu-penculikan-anak-jadi-atensi-pj-gubernur-papua-tengah-jangan-lagi-ada-penyelesaian-kekeluargaan.html

[6] https://m.kumparan.com/bumi-papua/pemerintah-santuni-korban-ricuh-wamena-rp-4-5-miliar-1zw5r60MC8K

[7] https://jubi.id/polhukam/2023/tim-kemanusiaan-peristiwa-sinakma-sebut-dana-yang-diberikan-pemerintah-sebagai-bantuan-duka/

[8] https://jubi.id/tanah-papua/2023/gustaf-kawer-kritik-kesep[akatan-kompensasi-bagi-korban-penembakan-wamena/amp/ dan https://woflenews/2023/03/02/sistem-bayar-kepala-oleh-negara-di-wamena-lapago-jalan-tol-pembersihan-etnis dan https://tirto.id/wamena-berdarah-2023-adakah-unsur-kejahatan-kemanusiaan-gDAp

[9] https://seputarpapua.com/view/pencarian-pilot-susi-air-yang-disandera-egianus-kogoya-diperluas-hingga-ke-lanny-jaya.html

[10] https://en.jubi.id/tpnpb-calls-on-govt-to-ptotect-yahukimo-citizens-from-security-forces/

[11] https://en.jubi.id/students-asks-tpnpb-and-security-forces-to-keep-yahukimo-civilians-out-from-their-war/