Tuesday, January 2, 2024

PAPUA 2023 DESEMBER REPORT (In Bahasa)

                                                

PAPUA  2023 DESEMBER REPORT (In Bahasa)

                                       



Catatan pendahuluan:

Setelah menyusun suatu laporan bulanan mengenai perkembangan di Papua selama 4 tahun terakhir ini, kami perlu menyampaikan bahwa kami terpaksa akan menghentikan penyusunan laporan update ini. Alasannya adalah medis: mata kami tidak memungkinkan lagi konsentrasi pada layar tablet dan komputer selama berjam-jam. Tidak bijaksana melawan kenyataan ini. Sambil berterima kasih kepada para pembaca yang setia, saya mohon maaf atas pemberhentian ini. Ini edisi bulanan yang terakhir. Mohon dimaklumi. TvdB

***

 

PAPUA  2023

DESEMBER

Oleh: Theo van den Broek

 

SIAPKAN JALAN TUHAN


R E F L E K S I   M A S U K   T A H U N   B A R U   2 0 2 4 



























Mau tidak mau, pada akhir tahun kami semua tertantang untuk melihat kembali sedikit dan apa yang diharapkan untuk tahun  yang baru. Secara spontan pikiran berfokus pada “Damai di Papua”. Apa yang tercapai selama ini? sampai semboyan ‘Papua Tanah Damai’ terwujud? Sebenarnya jawaban cukup simpel: tidak ada kemajuan, sebaliknya eskalasi kekerasan masih tetap mewarnai kehidupan sehari kita semua di Papua ini. Kenapa begitu? Untuk sebagian jawaban adalah dalam kutipan dari Paus Fransiskus, yakni: “nilai-nilai dan tujuan-tujuan agung yang hancur karena manusia menganggap dirinya besar tanpa adanya kendali”. 

Artinya: manusia tidak  menyadari diri lagi sebagai salah satu makhluk di dalam suatu realitas lebih besar daripada dirinya. Atau seperti orang Papua menekankan, “Kami Manusia adalah bersama dan bersatu dengan Alam dan Roh”. Kesadaran manusia sebagai salah satu komponen dalam sesuatu yang lebih besar menempatkan diri kita dalam posisi dimana kami baru tahu diri, baru tahu rendah hati karena kami tinggal di dalam suatu realitas yang penuh misteri dan mukjizat, dimana kami saling bergantung dengan Alam dan Roh. Hanya dalam suatu harmoni yang utuh itu, kami dapat menilai kita diri dengan tepat dan benar. Hanya dalam suatu harmoni dengan sesama, alam dan Roh kita dapat nikmati kehebatan kehidupan dan damai sejati. Gambaran harmoni kurang kelihatan dalam perkembangan di Papua selama ini. 

Yang kita alami selama ini adalah suatu rebutan kekuasaan politik dan ekonomis dengan mengorbankan alam dan sesama. Seakan-akan kami sudah menjauhkan diri dari ‘habitat yang asli sekaligus ilahi’ kita, ‘habitat kebersamaan dan kesatuan’. Yang dilihat adalah suatu perkembangan ekonomis yang melupakan masyarakat kecil, yang malahan menghancurkan habitat harmonis yang masih terjaga masyarakat adat. Yang kita mengalami adalah bahwa satu ingin menguasai yang lain, sedangkan Alam dan Roh diremehkan atau disangkal ‘hak hidupnya’. Lingkungan habitat dihancurkan demi keuntungan ekonomis melulu. Satu mau menjadi lebih besar lagi daripada yang lain. Dalam keadaan demikian baik Alam, Roh maupun Manusia mengalah. Suatu ‘habitat bersama’ dihancurkan menjadi ‘habitat perpecahan’ dimana satu perlu melarikan diri untuk melindungi diri dari ancaman sesama orangnya. Hasilnya sekian ribu orang Papua sekarang berada di pengungsian dan menderita karena serba kekurangan. Bangsa Papua masih tetap yang termiskin di Indonesia walau tanahnya dikategorikan sangat kaya sumber daya alam. Suara kebenaran dibungkamkan.

Paus Fransiskus mengingat kami bahwa kami sudah lupa Alam. Lihat saja krisis iklim, kebakaran hutan, gelombang panas, kekeringan, gagal panen, badai, hingga peristiwa ekstrem lain. Krisis iklim yang makin gila terjadi akibat aktivitas manusia yang rakus mengeksploitasi bahan bakar fosil. Kita lupa Roh dan makin anggap diri di atas segala apa, sebagai kepala angin dan penguasa tunggal. Paus Fransiskus mengajak kita semua untuk kembali mencari harmoni dalam kesatuan dengan Sesama, Alam dan Roh. Itulah ‘Jalan Tuhan’. 

Dalam gambaran “Jalan Tuhan” kita dapat menemukan kembali nilai-nilai kebersamaan, termasuk kebenaran , kejujuran, damai, saling membantu, saling menjaga kebahagiaan. Di situlah pun adalah tempat bagi suatu ‘dialog terbuka’ bagi Papua; di situlah adalah motivasi untuk pemberhentian pendekatan penguasaan disertai kekerasan; di situlah adalah ruang buat hak hidup setiap orang, buat pengakuan atas martabat setiap orang; di situlah masyarakat kecil akan diperhitungkan lagi dan ekonomi di-rakyat-kan hingga semua dapat maju bersama. 

Itulah “Jalan Tuhan” sebagaimana terungkap dalam perayaan Natal dan dikisahkan dalam Kitab Suci. Pokoknya apa yang disebut Paus Fransiskus sebagai ‘nilai-nilai dan tujuan-tujuan agung’ hanya mendapat tempat dimana harmoni antar Manusia, Alam dan Roh tercapai. Kami semua dipanggil untuk “Siapkan Jalan Tuhan”. Almarhum Mgr. John Saklil Pr pernah memilih “Siapkan Jalan Tuhan” sebagai ’moto pelayanannya’ sebagai Uskup Keuskupan Timika. Semoga ‘moto hidup’ itu menjadi pegangan kita. Semoga “Siapkan Jalan Tuhan” akan mewarnai kehidupan kita bersama selama Tahun Baru 2024. (TvdB)

***

 

 

 

BANGSA PAPUA BERDUKA

 

BERISTIRAHAT DALAM DAMAI

BAPAK LUKAS ENEMBE

PEMIMPIN dan BAPAK RAKYAT PAPUA

 

Di tengah semangat dan kegembiraan Natal, kita di Papua dikagetkan berita dari Jakarta. Pada hari Selasa, 26 Desember 2023, Bapak Lukas Enembe, mantan Gubernur Papua, meninggal dunia di Jakarta. Berita ini menyentuh kita semua di Papua. Walau beliau sudah cukup lama mengalami kondisi kesehatan menurun, sekaligus beliau melalui suatu proses pengadilan yang sangat menuntut, kita semua masih selalu mengharapkan bahwa kesehatannya akhirnya  akan pulih kembali. Meninggalnya menyentuh seluruh Bangsa Papua karena Bapak Lukas Enembe, selama dua periode sebagai Gubernur Papua, berupaya sekuat tenaganya sambil menunjukkan ciri khas pendekatan orang Papua, supaya Bangsa Papua diakui oleh seluruh masyarakat Indonesia dan bangsa-bangsa lainnya di dunia ini. Perjuangan demikian tidak dapat dilupakan rakyatnya di Papua. Dalam pernyataan belasungkawa United Liberation Movement West Papua (ULMWP) perjuangannya tercatat sebagai berikut: 

 

“Rakyat Bangsa Papua mengenal Lukas Enembe adalah pemimpin yang gagah berani. Ia tahu posisinya sebagai pemimpin bangsa Papua, bukan sekedar seorang gubernur. Sebagai pemimpin Lukas buktikan bukan dengan kata-kata. Ia merupakan satu-satunya gubernur di Indonesia yang secara terbuka menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam penanganan peristiwa aksi protes perlawanan rasisme bangsa Papua di Papua dan Indonesia pada Agustus-Oktober 2019. Ia berdiri dengan rakyat Papua memperjuangkan keadilan, perdamaian dan keselamatan untuk masa depannya. Karenanya Lukas Enembe tidak saja dikenang karena membangun mega proyek pembangunan yang hebat di Papua melainkan karena dukungannya kepada para pejuang harga diri dan eksistensi bangsa Papua di atas tanahnya. Dukungannya tersebut bertolak dari kenyataan di depan matanya bahwa Bangsa Papua sedang menuju kepunahan sebagaimana ia sampaikan dalam pernyataan terbuka kepada publik”.[1]

 

Kami turut bersyukur atas hidupnya dan turut berduka cita atas bepergian Bapak Lukas Enembe dan mendoakan supaya seruan akan keadilan dan perdamaian di Papua yang Beliau tujukan kepada Pemimpin Republik Indonesia tetap bergema di telinga para penguasa yang berurusan dengan keberadaan di Papua dewasa ini.

Selamat jalan Bapak Lukas Enembe dan semoga beristirahat dalam damai yang sempurna!

***

 

[2] KEAMANAN dan OPERASI TNI/POLRI dan TPNPB

[a] catatan umum mengenai suasana

Sebenarnya suasana di Papua sudah cukup digambarkan dalam kedua berita refleksi di atas. Namun demikian, mungkin baik juga masih menarik perhatian pada suatu catatan tahunan yang berasal dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua. Dalam berita itu LBH Papua LBH Papua menjelaskan bahwa selama tahun ini lagi jumlah pengungsi cukup signifikan, yakni 3.869. Mereka mengungsi karena merasa terancam dan dipaksa oleh gerakan pasukan militer. LBH Papua mencatat bahwa gerakan pasukan sebenarnya kurang jelas dasar hukumnya. Pemimpin LBH Papua, Emanuel Gobay, mengatakan pengiriman pasukan yang dilakukan pemerintah Indonesia harus ada rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). Lalu berdasarkan rekomendasi tersebut Presiden mengeluarkan keputusan presiden untuk menentukan dimana daerah operasi militer dan batas waktu operasi militer. Adanya rekomendasi serta perintah itu tidak diketahui/diumumkan. Diduga bahwa sebenarnya tidak ada. Karena itu LBH mengkategorikan gerakan pasukan sebagai suatu ‘kejahatan kemanusiaan’ yang berjalan terus di Papua. Dampaknya luar biasa. Pengiriman pasukan militer dan konflik bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan TNI/Polri telah memberikan dampak langsung kepada masyarakat sipil yang berada di daerah konflik seperti di Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Maybrat, Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan Kabupaten Puncak Papua.[2]   

 

[b] aksi kekerasan/bersenjata

* 29 November 2023: Lokasi pembangunan puskesmas di kampung Bruyugu, distrik Bruwa, Kab Lanny Jaya tiba-tiba didatangi sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya. Lima pekerja konstruksi puskesmas itu, ternyata karena takut, melarikan diri. Sampai saat ini mereka belum ditemukan, namun diduga bahwa mereka hanyut di Sungai Baliem. Dugaan itu untuk sebagian sudah dibenarkan karena dua jenazah ditemukan; ternyata tenggelam[3].

* 30 November 2023: Pihak TPNPB mengadakan penembakan di distrik Pao, Kab Nduga. Dalam insiden ini dua anggota TNI,  Patru Sandy Putra dan Prada da Mohamad Fadli, tewas ditembak[4]. 

* 30 November 2023: TPNPB mengklaim bahwa mereka menembak mati tiga anggota TNI di kampung Ayata, Kab Maybrat. Menurut pihak TNI klaim ini sepihak. Namun sudah tentu ‘kami akan mengejar kelompok itu’.[5]

* 1 Desember 2023: Polisi menembak mati warga sipil, Arki Tugakeri, yang mengibarkan bendera Bintang Kejora di kampung Inanwatan, Sorong Selatan, pada perayaan 1 Desember. Polisi mencatat bahwa warga ini mau ditangkap, namun karena melawan dengan parang, dia ditembak. Juga dicatat bahwa nama warga ini ada di Daftar Pencarian Orang (DPO) karena diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap 4 prajurit di Kisor (2021)[6].

* 15 Desember 2023: TPNPB mengadakan penembakan pada pos pengamanan TNI di Jalan Kampus Sori, distrik Aifat Selatan, Kab Maybrat. Dalam insiden ini seorang prajurit, Pratu Yuda Bagus Kara, tewas sedangkan seorang prajurit lain terluka. TPNPB mengakui bertanggung jawaban atas penembakan ini[7].

* 25 Desember 2023: TPNPB mengadakan penembakan pada pos pengamanan TNI di Jalan Kampung Boushi, distrik Aifat Selatan, Kab Maybrat. Dalam insiden ini seorang prajurit, Kopka Hendrianto, tewas sedangkan seorang prajurit lain terluka.

 

[c] tambahan pasukan

* 5 Desember 2023: Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, menjelaskan akan memanfaatkan teknologi alat persenjataannya untuk meminimalkan risiko kematian bagi personnel militer dalam operasi di Papua. Salah satunya dengan memanfaatkan drone. Selanjutnya diterangkan perlu ada penerapan dua pola pendekatan permasalahan di Papua. “Kita harus menggunakan pendekatan soft power dan hard power”, ujarnya. Dalam soft power itu juga ada pengerahan intelijen teritorial sebagai antisipasi situasi di Papua. Adapun  hard power merupakan respons keras dengan menggunakan sarana persenjataan dalam menghadapi situasi penyerangan[8].

* 10 Desember 2023: Danrem 012 melepaskan 555 prajurit Yonif 116 dari Aceh Barat untuk ditugaskan di Papua. Penugasannya sebagai Satgas Pam Objek Vital nasional PT Freeport, katanya.[9]


[d] sekitar penyanderaan pilot Susi Air

* Walau dari sejumlah pihak ada upaya, yang publik maupun yang tidak publik, untuk mendorong segala pihak yang terlibat memajukan proses pembebasan sandera, Bp Philip Mark Mehrtens, pilot Susi Air, sampai saat ini ternyata belum ada tanda sukses. Semoga dia tetap sehat dan tabah, dan semoga Tahun Baru akan memperlihatkan suatu perubahan cepat sehingga beliau dapat bernafas bebas lagi dan bergabung dengan keluarganya yang sudah lama merindukan kehadirannya. (TvdB)

 

[3] PENGUNGSI-PENGUNGSI DI PAPUA / SUASANA WILAYAH KONFLIK

[a] Pengungsi Natal di kampungnya: Ada dorongan dan kegiatan  penjabat Gubernur provinsi Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad, supaya para pengungsi bisa pulang kampung untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Dalam kerangka ini beliau mengadakan perbaikan perumahan di kampung, dan akan melihat langkah-langkah mana lagi dapat diambil untuk menciptakan situasi yang baik dan yang memenuhi kebutuhan setiap warga. Dia mengimbau supaya semua berupaya mengatasi perbedaannya, menghindari segala macam gerakan dan terbuka demi perayaan Natal dan Tahun Baru dalam suasana damai dan tenang. Dia mengajak para warga provinsi untuk membenarkan isi slogan provinsi Papua Barat Daya, yakni: ‘Kitorang Kuat Karena Kitorang Satu’. [10]

[b] Tambahan pengungsi selama 2023: Menurut info dari LBH Papua, sepanjang tahun 2023, sebanyak 3.869 warga sipil mengungsi, dampak dari konflik bersenjata di berbagai tempat di Tanah Papua. Sebanyak 2.724 pengungsi di Kabupaten Puncak Papua, Provinsi Papua Tengah. Di Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Pegunungan Bintang terdapat 91 pengungsi dan Kabupaten Yahukimo 554 pengungsi. Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, sekitar 500 pengungsi.[11]

 

[4] OTSUS PEMEKARAN

[a] Kabupaten-Kabupaten didesak berfokus pada 4 program Otsus: Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (BP3OK) meminta 9 kabupaten/kota berfokus pada empat program strategis Otonomi Khusus (Otsus). “Empat program itu terdiri atas Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Damai yang harus termuat dalam rencana induk percepatan pembangunan Papua 2021-2041,” ujar Ketua BP3OK Papua Pdt Albert Yoku di Biak usai mengunjungi Kabupaten Supiori pada Rabu (29/11/2023). Ia meminta hubungan birokrasi dan legislatif di kabupaten/kota juga perlu harmonis supaya semua kebijakan daerah terkait program Otsus Papua dapat berjalan sesuai harapan dan tujuan[12].

[b] Dana Otsus 2023, alokasi nya sudah jelas, hasilnya masih perlu dievaluasi: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura, Parson Horota, menyebut alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) 2023 sebesar Rp171 miliar sudah sangat jelas melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah distrik, maupun pemerintah kampung. “Dana Otsus jelas pembagian dan peruntukannya, dibagi 15 persen untuk tambahan infrastruktur, 30 persen pendidikan, 20 persen kesehatan, 25 persen infrastruktur, dan 10 persen pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan masyarakat peningkatan sumber daya manusia dan adat,” ujar Parson (11/12). Hanya masih perlu dievaluasi apakah memang digunakan sesuai alokasi nya dan hasilnya bagaimana? Ada indikasi bahwa pengelolaan dana belum dipahami semua. Apalagi dicatat oleh Piet Soyan (Ketua Komisi C, DPRD Kab Jayapura): “sangat minim koordinasi, sosialisasi kepada masyarakat. Termasuk, pemerintah distrik yang belum memahami alur penyerapan dana Otsus”. Untuk diketahui, alokasi Dana Otonomi Khusus Kab Jayapura tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp201.116.642.000. Angka ini mengalami peningkatan sekitar 18 persen dari anggaran tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp171.102.515.000.[13]

[c] Anggota Pokja Agama dilantik: Sebagaimana diketahui umum, pelantikan MRP Provinsi Tengah yang dijalankan bulan lalu sebenarnya tidak lengkap. Karena penyusunan Pokja Agama (14 anggota) dipersoalkan prosedurnya oleh Gereja Katolik, pemerintah provinsi didesak supaya dicari penyelesaian. Ternyata solusi ditemukan dan pada 6 Desember 14 anggota MRP Pokja Agama dilantik[14]. Diantarnya ada 4 anggota yang beragama katolik dan semua dilengkapi dengan rekomendasi dari pimpinan Keuskupan Timika. 

 

[5] HUKUM – HAM - KEADILAN

[a] Pembukaan pusat krisis pelaporan pelanggaran hukum: Lembaga bantuan Hukum (LBH)  Papua membuka suatu ‘Pusat krisis’ buat penanganan kasus-kasus kekerasan dan tindakan bersifat pelanggaran hukum yang dialami oleh orang Papua. Ketua LBH Papua, Emanuel Gobay, menyebut suatu peningkatan kasus dan peningkatan urgensi adanya suatu tempat dimana bantuan dukungan dapat diberikan pada korban. Pemakaian kekerasan ternyata sangat sering terjadi dan menyangkut pelbagai segmen masyarakat di Papua, termasuk perempuan-perempuan dan anak-anak. Dia menyinggung kasus seperti kriminalisasi yang sering dialami aktivis HAM dan mahasiswa. Juga kasus berkaitan dengan kemudahan pemerintah menerbitkan izin beroperasi atau izin lingkungan bagi  perusahaan-perusahaan tanpa melibatkan masyarakat yang memiliki tanah dan yang hidupnya bergantung pada keutuhan habitatnya. Pemberian izin ini juga sering berkaitan dengan korupsi dan pengabaian prinsip ‘good governance’. Praktik itu akhirnya menghasilkan suatu ‘erosi’ hak-hak masyarakat adat. LBH mengundang masyarakat untuk melaporkan insiden-insiden. Dengan demikian juga LBH mengharapkan memberdayakan warga sipil untuk membeli haknya dan mencari keadilan[15].

[b] Sekitar perayaan 1 dan 10 Desember 2023: Dalam bulan Desember lazimnya ada dua tanggal yang menjadi perhatian khusus, 1 Desember sebagai ingatan akan Hari Kemerdekaan Papua 1961, dan 10 Desember Hari HAM se-Dunia. Selama kedua hari itu ada aksi-aksi perayaan/protes. Tahun 2023 tidak menjadi kekecualian. Di pelbagai tempat terdapat aksi masyarakat yang sekali-kali ditandai juga oleh pengibaran bendera Bintang Kejora pada tanggal 1 Desember[16]. Pada umumnya aksi-aksi ini berjalan dalam ketenangan dan damai. Ada yang berdiskusi (a.l. di Sentani), ada yang beribadah (a.l. di Yalimo), sedangkan di beberapa tempat menjadi insiden yang ditandai kekerasan (a.l. di Sorong). Di Sorong aparat membubarkan masa dengan memakai gas air mata dan dalam satu insiden di kampung Inanwatan (Sorong Selatan) aparat kepolisian menembak mati seorang warga sipil [lihat catatan 2[b] di atas]. Sedangkan di Kupang masyarakat Papua yang beraksi secara damai diserang oleh sekelompok ormas [organisasi masyarakat] NTT, yang ternyata dibiarkan oleh aparat. Kejadian di Kupang sangat dikritik pelbagai pihak, dan Kapolda di Kupang menyatakan bahwa memang insiden itu tidak dapat dibenarkan[17]. Sedangkan mengenai penembakan di Sorong suatu investigasi independen diharapkan[18].

Selanjutnya ada tindakan aparat yang kurang dapat dibenarkan sewaktu masyarakat beraksi di Timika pada Hari HAM se-Dunia (10/12). Sejumlah masyarakat berkumpul, namun hampir langsung ditangkap oleh aparat kepolisian dan dibawa ke markas kepolisian di Timika. Yang ditangkap berjumlah 36 orang, termasuk seorang ibu bersama anaknya yang berumur 1 tahun. Beberapa waktu kemudian mereka diizinkan pulang lagi. 

 [c] Pelanggaran hukum di Papua 2023: Dalam konferensi pers menjelang Hari HAM se-Dunia 10 Desember 2023, Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) mengumumkan hasil penelitiannya mengenai insiden kekerasan bersenjata di Papua. ALDP mencatat bahwa ada 149 korban akibat konflik bersenjata dalam periode Januari- 9 Desember 2023. Delapan puluh satu (81) dari antaranya meninggal dunia [44 warga sipil, 22 TNI, 5 Polisi, 10 TPNPB] sedangkan enam puluh delapan (68) terluka [37 warga sipil, 4 TNI, 22 Polisi dan 5 TPNPB]. Disamping itu masih ada seorang warga sipil (pilot Philip Mark Mehrtens) yang sedang menjadi sandera oleh TPNPB, dan satu warga sipil yang dilaporkan hilang[19]. Dalam berita harian Kompas data yang dimiliki Satgas Damai Cartenz (TNI) sedikit berbeda. Rincian oleh Satgas: tewas 79 orang [37 warga sipil, 20 TNI, 3 Polri dan 19 TPNPB], sedangkan terluka 84 orang [50 warga sipil, 24 TNI, 7 Polri, 3 TPNPB][20].  

[d] Index HAM Indonesia menurun: Dalam kerangka terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada umumnya perlu dicatat bahwa di seluruh Indonesia score penilaian penegakan HAM menurun. Setara Institute bersama International NGO Forum on Indonesia Development (INFID)mengungkap score indeks HAM Indonesia 2023 mengalami penurunan menjadi 3,2 dari sebelumnya 3,3.[21]

[f] Gerakan aparat penegakan hukum di Papua Selatan: Selama ini ada kesan bahwa di bagian Provinsi Selatan kurang ada ‘gerakan politik atau perjuangan kemerdekaan’, maka sedikit mengejutkan bahwa sekarang ada berita penangkapan sejumlah anggota TPNPB di kawasan Merauke. Pada tanggal 30 November Yustinus Waspai Balagaize ditangkap aparat di kampung Urumb, distrik Semangga; dibawa ke markas kepolisian dan diinterogasi. 1 Desember dia bebas lagi. Tanggal 7 Desember 10 warga sipil ditangkap aparat di kampung Senayu (50 menit dari Merauke). Mereka dinilai ‘anggota TPNPB’. Tanggal 9 Desember sebagian besar dinyatakan bebas lagi. Menjadi jelas juga bahwa aparat mempunyai daftar warga yang ber-kartu keanggotaan TPNPB yang kurang tepat. Termasuk satu yang sudah meninggal, dan termasuk satu yang ternyata seorang yang tidak waras. Dua tahanan, John Wombut dan Paulus Masang, masih dinyatakan ‘anggota TPNPB’. Diketahui bahwa John  Wombut pernah meminta bantuan KODIM Merauke untuk membangun suatu tugu di tempat keramat supaya kampung Soa menjadi destinasi wisata. Banyak hal masih kurang jelas mengenai baik latar belakang gerakan aparat dalam hal ini maupun latar belakang para tahanan.

[e] Lukas Enembe kalah dalam proses banding: Dalam proses ‘naik banding’ mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe, mengalami kekalahan. Daripada mendapat pengurangan masa hukuman, justru masa tahanan diperpanjang dari vonis 8 tahun menjadi 10 tahun[22].

[e] Permintaan paspor Viktor Yeimo ditolak: Karena sudah bebas dari hukuman Bp Viktor Yeimo hendak mengurus paspor. Permintaannya ditolak karena ternyata namanya masih ada di daftar ‘orang yang dicekal’, alias ‘dilarang ke luar negeri’. Maka, terpaksa mulai proses penghapusan namanya di daftar itu dulu[23].

[f] Mutu proses pengadilan di Papua akan ditingkatkan: Judicial Komisi nasional meminta lembaga-lembaga penegakan hukum di Papua, termasuk para Pengadilan, untuk memberikan pelayanan hukum yang lebih berbobot di Papua selama tahun mendatang[24].

 

[6] PENDIDIKAN – KESEHATAN – EKONOMI RAKYAT

Sekitar pendidikan

[a] Soal beasiswa tetap memusingkan: Bukan berita baru. Kemacetan penyaluran dana beasiswa sudah menjadi suatu persoalan selama setahun lebih. Tetap diharapkan bahwa akhirnya persoalan ini dapat diatasi, namun sekarang menjadi jelas bahwa pemerintah provinsi Papua mengakui dengan sangat terbuka bahwa mereka tidak dapat membayar lagi beasiswa untuk di luar negeri. Ternyata uang yang ada semuanya dituntut untuk mempercepat pembentukan provinsi-provinsi baru. Kebutuhan untuk itu diprioritaskan atas penyaluran beasiswa dan sebagainya. Banyak mahasiswa/I di luar negeri sekarang terpaksa akan dideportasi. Begitulah kenyataan yang membuat banyak orang tua dan anak-anaknya pusing betul[25].    

Sekitar kesehatan

[b] HIV/AIDS menuntut perhatian khusus: Peringati hari HIV-AIDS se-dunia yang jatuh setiap 1 Desember harus menjadi refleksi bagi setiap provinsi dan kabupaten/kota. Kesannya tidak ada tindakan yang serius menyelesaikan kasus HIV-AIDS walau banyak masyarakat Papua meninggal akibat penyakit tersebut. "Tanah Papua sedang menghadapi air bah kematian dengan ancaman HIV-AIDS. Ini menjadi satu di antara masalah kesehatan yang sangat mendesak saat ini, karena Tanah Papua sudah masuk dalam zona merah," kata pemerhati kesehatan, Samuel Package.[26]

Sekitar ekonomi 

[c] Freeport didesak menuntaskan kewajiban: Di tengah berita perpanjangan izin beroperasi PT Freeport, sekali lagi President maupun PT Freeport didesak menyelesaikan kewajibannya terhadap 8,300 tenaga kerja yang dipecat oleh Freeport karena mereka berpartisipasi dalam aksi mogok kerja. Penyelesaian sudah ditunggu bertahun-tahun.[27]

[d] Perlindungan ekonomi rakyat: Dalam kerangka melindungi ekonomi rakyat setempat kepala distrik Kamu, Kab Dogiyai, menolak sayur yang dikirim dari Nabire. Masyarakat mesti membeli sayur yang ditawarkan masyarakat setempat[28].

[e] Bantujan untuk yang ‘miskin ekstrem’: Sementara pemerintah provinsi Papua Tengah mengucurkan  31 miliar rupiah bantuan tunai penanganan kemiskinan ekstrem[29].  Pastilah bantuan ini sangat dibutuhkan para orang miskin. Hanya menjadi pertanyaan: setelah dipakai habis, kelanjutannya bagaimana? Jalan keluar dari situasi ‘kemiskinan ekstrem’ sebenarnya apa? Pertanyaan demikian mungkin juga melatarbelakangi pernyataan sekaligus imbauan United Liberation Movement West Papua (LMWP) kepada masyarakat Papua untuk tidak menjual-belikan tanah dan kekayaan-alam[30]. (TvdB)

[e] Sikap kritis terhadap proyek strategis dan nasional: Dalam update Papua bulan November kami telah menyinggung mengenai protes yang ditujukan masyarakat kepada pemerintah berkaitan dengan proyek Kawasan Ekonomis Khusus (KEK) Sorong dan rencana membangun pabrik pupuk di Fakfak. Masyarakat merasa suara serta haknya tidak diakui pemerintah dan kepentingan segelintir orang pengusaha diprioritaskan atas kepentingan masyarakat adat setempat. Bukan saja di Papua namun juga di tempat lain di Indonesia seperti misalkan kasus Rempang. Juga dalam media sikap kritis mulai kentara, sampai malahan dicatat bahwa dalam perwujudan sejumlah proyek strategis dan nasional ada kecenderungan bahwa dengan agak mudah hak asasi manusia dilanggar saja[31]. Dalam kerangka yang sama sangat penting pun memperhatikan Peraturan Presiden No. 78/2023 yang diterbitkan 8 Desember 2023. (lihat di bawah no. [10] [c]) (TvdB)

[7] LINGKUNGAN – DEFORESTASI - AGROBUSINESS

[a] COP 28 Dubai mengambil sikap: Pada tanggal 13 Desember 2023 Konferensi Tingkat Tinggi Iklim PBB ke-28 (COP28) di Dubai ditutup dengan menetapkan suatu kesepakatan yang krusial mengenai tindakan untuk mencegahkan bahaya krisis iklim selanjutnya. Paling pokok: [1] mereka menyepakati suatu pemberhentian total pemakaian bahan bakar fosil (minyak, gas dan batu bara) secara bertahap-tahap. [2] Kemudian supaya upaya untuk menggunakan bahan bakar terbarukan ditingkatkan 3 kali lipat. [3] Yang ketiga: suatu ‘modal uang bantuan’  disediakan untuk membantu negara miskin[32] yang sangat dirugikan oleh krisis iklim dewasa ini.

Walau masih ada catatan kritis mengenai hasil KTT Iklim ini – secara khusus karena pemberhentian pemanfaatan bahan bakar fosil itu belum murni, namun masih bersifat bertahap-tahap - pada dasarnya hasil disambut sebagai suatu keberhasilan yang sangat signifikan dan penting.  Ketua COP28 Sultan Al-Jaber menyebutkannya sebagai suatu ‘kesepakatan historis’. Sekaligus dia menyatakan: “betapa pun bagusnya kesepakatan, kesepakatan ini jatuh atau berdiri sejalan dengan pelaksanaannya. Kita adalah apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita katakan”[33]. Memang tidak berlebihan beliau mencatat peringatan itu, karena sudah sering ada janji-janji yang bagus namun dalam kenyataan ternyata kita menyaksikan sesuatu yang berlainan. Memang benar juga bahwa pemberhentian total memanfaatkan bahan bakar fosil dan transisi kepada bahan bakar terbarukan bukan suatu transisi yang mudah. Dan prosesnya sangat mahal. Dalam tulisan opini Moh Samsul Arifin menyatakan[34]: “sampai 2030, contohnya Indonesia, membutuhkan Rp. 3.500 triliun untuk mencapai target penyediaan energi terbarukan. … Kesanggupan APBN 2024 dalam mendanai program emisi karbon hanya sekitar 10% dan tidak lebih dari 20%. Negara berkembang seperti kita tak mungkin sanggup membiayai dari kantong sendiri. Negara-negara maju wajib ambil bagian. Pengalaman mengenai bantuan dana internasional sampai sekarang sering menjadi janji melulu atau ditawarkan berupa kredit komersial. Di Indonesia, de facto, rencana menyetop operasi sebagian pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dengan total kapasitas 5 gigawatt dihapus karena tidak jelasnya sumber pendanaan”. Maka, diharapkan bahwa dengan adanya kesepakatan mondial/global ini, bantuan pun - suatu kewajiban moral negera-negara maju – pada negara berkembang dan negera miskin akan lebih lancar dan berupa dana hibah. Oleh karena itu Moh. Samsul Arifin mengakhiri tulisannya dengan menyatakan “Ucapan Presiden COP28 Dubai Sultan Al Jaber benar: kita adalah apa yang kita lakukan, bukan yang kita katakan. Sebab, kata-kata yang tidak dilaksanakan hanya akan menjadi omong kosong, krisis iklim dan turunannya tidak butuh omong kosong”. 

Sementara Indonesia makin sadar akan ancaman perubahan iklim di dunia ini. Belum lama ini Presiden Jokowi mengungkapkan ancaman perubahan iklim nyata, dan bisa berdampak pada 14% populasi di Bumi. Bahkan, menurut Presiden Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut kondisi yang terjadi merupakan ‘global boiling’. Menurutnya jika suhu bumi terus dibiarkan naik 1,5 derajat Celsius maka diprediksi akan mengakibatkan 210 juta orang mengalami kekurangan air. Termasuk terpapar gelombang panas. "14% populasi akan terpapar gelombang panas, dan 290 juta rumah akan terendam banjir pesisir dan 600 juta orang akan mengalami malnutrisi akibat gagal panen dan ini adalah ancaman yang nyata bagi kita," kata Jokowi, saat meresmikan Pembukaan World Hydropower Congress 2023, di Bali, Selasa (31/10/2023). Sehingga, tambahnya Presiden, saat ini Indonesia berkomitmen untuk mempercepat transisi energi melalui penambahan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) skala besar. [35]

Komitmen ini sangat penting, dan tidak kalah penting menyadari bahwa komitmen demikian menuntut banyak perubahan. Sesuai ungkapan Presiden COP28, komitmen perlu kelakuan, bukan kata saja, maka menuntut perubahan kebijakan, juga di Indonesia, mengingat bahwa sampai saat ini industri ‘batu bara’ malahan diberikan angin baru, termasuk investasi yang baru[36].

Untuk memahami kedudukan masing-masing negara dalam soal ‘krisis iklim’ ini, seorang teman menyarankan kami klik: Top 15 Countries by CO2 Emissions (1880-2020) (youtube.com) Memang sangat informatif, termasuk untuk kedudukan negara-negara di Asia. (TvdB)

 

[8] MENUJU “PAPUA TANAH DAMAI” 

Menjelang Tahun Baru, apalagi selama perayaan Natal kita semua diajak untuk mengungkapkan harapan kita, cita-cita kita. Tidak mengherankan bahwa dalam apa yang diharapkan kata ‘DAMAI’ muncul sebagai ‘kata kunci’. Kita mau hidup bersama, kita hidup tanpa kekerasan, kita mau hidup dalam damai, kita mau hidup dalam harmoni dengan diri sendiri, sesama kita, alam dan roh. Damai, Damai, Damai! Seruan yang bergema di seluruh dunia yang dewasa ini, karena peperangan di begitu banyak lokasi menyangkal hak hidup kita, termasuk di Papua. Kenyataan demikian kami berulang kali angkat melalui update bulanan ini. Kekerasan masih merajalela, dan akhiran-nya kelihatan masih jauh. 

Tahun 2024 akan ditandai pemilihan Presiden baru. Apakah peralihan jabatan Presiden itu akan membawa serta harapan baru bagi masyarakat Papua? Mendengar ketiga calon Presiden, ada calon yang memberikan kesan akan melanjutkan apa yang sedang menjadi kebijakan pemerintah pusat (Prabowo). Ada yang menguraikan bahwa akar utama masalah di Papua terdapat pada kekurangan keadilan sosial, maka perlu mengangkat masalah itu (Anies). Ada yang mengutamakan dialog supaya suatu resolusi dicari bersama (Ganjar). Dalam debat pertama mereka tiga akhirnya menyepakati bahwa dialog memang perlu diadakan. Semua setuju. Belum jelas, itu artinya apa? Namun yang menjadi jelas adalah bahwa sampai saat ini tidak ada program-program konkret yang disajikan, walau Anies pernah merincikan sejumlah unsur perhatian[37]. Sudah tentu bangsa Papua mengharapkan suatu perubahan pendekatan yang signifikan, artinya suatu keterbukaan untuk mengangkat akar permasalahan yang benar dalam suatu dialog yang berbobot.  Pendekatan pengamanan sudah terbukti tidak akan mengakhiri konflik di Papua. 

Salah satu titik terang adalah bersuara nya sejumlah tokoh bangsa Indonesia (lihat laporan November). Mereka mengangkat suaranya lagi baru ini – bersama dengan sejumlah LSM - sewaktu bangsa Papua berduka atas kepergian almarhum Lukas Enembe. Dalam siaran pers[38], Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah berkata: “Kami mendesak pemerintah Indonesia untuk berkomitmen menyelesaikan situasi di Papua saat ini dengan mengedepankan solusi yang bermartabat dan damai bagi masyarakat Papua. Perdamaian di tanah Papua perlu dihadirkan hadir bersamaan dengan keadilan”.

Harapan besar kami di Papua supaya suara tokoh-tokoh Bangsa bersama tokoh-tokoh LSM ini makin bergema dan supaya mereka akan membantu untuk mengidentifikasi langkah-langkah konkret menuju perdamaian. Harapan besar kami supaya gerakan tokoh-tokoh Bangsa-LSM ini disambut oleh para tokoh di Papua – secara khusus oleh para pemimpin agama - hingga akhirnya mereka memprakarsai suatu gerakan bersama menuju Papua Tanah Damai !

 

[9] GERAKAN PEMERINTAH PAPUA 

[a] Kekacauan kepegawaian di Kab Mimika: Aksi ‘rolling pegawai’ gila-gilaan yang dilakukan oleh Bupati Eltinus Omaleng di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika ini langsung memakan banyak korban. Bupati menerapkan sistem rolling yang kurang memperhitungkan sejajar kedudukan dengan persyaratan pendidikan dan pengalaman kerja, maka banyak orang merasa bahwa sistem ini membuka jalan lebar bagi suatu pengangkatan/ penempatan pegawai yang sangat tidak sesuai. Banyak pegawai yang mengalami rugi akibat sistem ini sekarang berprotes. Contohnya: Kepala Disdik Hoya, Manase Jangkup Omaleng ini mengaku di-nonjob-kan padahal menurutnya ia telah melaksanakan tugas dengan baik. “Saya saja di-nonjob-kan, apalagi yang lain. Salah saya apa? Apakah saya ada masalah, kenapa saya tidak lagi diberikan kesempatan,” ujarnya kepada media. Orang asli Papua di Mimika baik suku Amungme dan Kamoro, desak Manase, jangan terlalu berdiam diri dan dipermainkan oleh oknum-oknum untuk kepentingan pribadi mereka. “Amungme Kamoro jangan mau disetir malah pergi ke Jakarta deklarasi Provinsi Papua Nemangkawi. Provinsi baru itu untuk siapa? Kita di Mimika saja tidak diperhatikan, anak-anak asli tidak mendapat ruang untuk memimpin apalagi kalau ada provinsi baru,” kejamnya. Kebijakan ini ternyata juga tidak pernah dibahas dengan wakil Bupati Johannes Rettob. Wakil Bupati pun kaget dan tidak mendukung kebijakan ‘rolling’ ini. Karena memang sistem yang diterapkan tidak menghiraukan peraturan-peraturan kepegawaian yang sedang berlaku, sebenarnya tindakan kebijakan ini juga dapat dikategorikan ‘tidak sah’.[39]

[b] Provinsi Papua Pegunungan di-baptis ‘provinsi pertanian’ : Pada acara wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Baliem Wamena (Stiper-PBW) penjabat Gubernur, Felix Wanggai, mendeklarasikan provinsi Papua Pegunungan secara resmi sebagai “Provinsi Pertanian”. “Provinsi sayur-mayur yang harus dikelola mulai dari hulu sampai hilir,” terangnya. Alasannya jelas. Tanah di provinsi subur dan sudah lama menjadi penyedia sayur-mayur untuk wilayah yang luas, bukan saja dalam provinsi sendiri namun juga melayani provinsi lainnya. ‘Maka pembangunan di provinsi ini dimulai dari Stiper-PBW’, tegasnya.[40]

 

[10] TRENDS/GERAKAN POLITIK DI PUSAT INDONESIA

Nasional

[a] sekitar pemilu: Kampanye pemilu sudah mulai berjalan sepenuh-penuhnya. Ternyata kampanye masih diwarnai sejumlah faktor yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Ada tanda ‘politik uang’ (banyak uang mulai mengalir)[41]; ada pendukung calon Presiden kubu tertentu yang dianiaya; ada peristiwa pencabutan izin berkampanye bagi kubu calon Presiden tertentu oleh pemda yang bersangkutan; ada tanda-tanda keberpihakan, terbuka dan tersembunyi, oleh pihak-pihak yang semestinya bersikap netral[42]. Malahan ada tanda tindakan kebijakan oleh aparat yang berujung membatasi hak kebebasan mengungkapkan opini di depan umum. Ada seniman/teater yang diintimidasi: pertunjukan tidak boleh ada unsur politik[43]. Respons tegas oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) atas kasus-kasus penyimpangan dari peraturan pemilu dinilai sangat lambat atau sama sekali tidak ada. Entah kenapa?  

[b] Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disahkan: UU ITE terbaru itu disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, di Jakarta, Selasa (5/12). Revisi UU ITE ini membuka peluang akun media sosial (medsos) ditutup jika dianggap melanggar. Beberapa aturan baru muncul, termasuk ketentuan soal kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk perusahaan pemilik media sosial seperti Meta, Twitter atau X, hingga perusahaan teknologi Google, wajib menuruti kemauan pemerintah. Jika PSE tak manut, UU ITE menyiapkan sanksi berjenjang, yakni sanksi administratif, teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, hingga pemutusan akses. Koalisi, yang merupakan gabungan sejumlah LSM, termasuk Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), SAFEnet, LBH Jakarta, ELSAM, hingga Remotivi, ini menyebut Pemerintah tidak belajar dari kasus pemutusan akses internet di Papua pada 2019 yang akhirnya dinyatakan melanggar hukum oleh Mahkamah Agung. "Jika disahkan, revisi kedua UU ITE ini justru akan menjadi landasan hukum bagi kesewenang-wenangan negara alih-alih melindungi hak asasi manusia," menurut Koalisi.[44]
[c] Perpres 78 dipersoalkan. Menyalahgunakan hukum untuk melanggar kebebasan berpendapat.‘Ironi demokrasi’, itulah istilah rangkuman pendapat editorial Koran Tempo seusai terbitnya Peraturan Presiden (perpres) 78/2023 pada tanggal 8 Desember 2023. “Hasrat Presiden Joko Widodo memuluskan investasi dan pembangunan makin menjadi-jadi. …Jokowi menerbitkan Perpres 78/2023 tentang  Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional. … Ketentuan-ketentuan baru jelas memberi kuasa kepada aparatur negara untuk merampas tanah masyarakat. Pemerintah akan memberikan ganti rugi kepada penduduk yang tinggal di atas lahan yang tertimpa proyek negara dengan membuktikannya lewat sertifikat. Mereka yang tak punya sertifikat harus membuktikan diri tinggal di sana selama sepuluh tahun. Jika keduanya tak terbukti, negara sah mengambil alih tanpa ganti rugi. Ketentuan tanpa sertifikat dan jangka waktu ini jelas menyasar tanah-tanah masyarakat adat, seperti penduduk yang tinggal di pulau Rempang di Batam … Masyarakat adat umumnya tak memiliki tanda identitas yang diakui negara secara individu ataupun kelompok. Menurut Badan Registrasi Wilayah Adat -lembaga swadaya masyarakat- dari 1.091 peta wilayah adat, baru 667 yang diakui negara… Meski (perpres 78) ditujukan untuk menyelesaikan Rempang, peraturan ini akan berdampak luas karena berlaku secara umum. Maka, bukannya meredam konflik agraria, peraturan Jokowi ini akan makin membakar konflik ruang hidup yang sudah merebak di mana-mana. Tahun lalu, Konsorsium pembaruan Agraria mencatat 212 konflik tanah, naik dari tahun sebelumnya sebanyak 202”.[45]  

Internasional

[a] Hubungan Australia dengan Indonesia menguat: Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyatakan bahwa suatu kemajuan signifikan telah tercapai dalam hubungan dengan Indonesia. Secara khusus beliau menarik perhatian pada proses menuju suatu kesepakatan pertahanan yang mengikat (new binding defence agreement).[46]

 

[11] SERBA -SERBI

[a] Lukas Enembe diarak ke tempat istirahat abadi: Pada hari Kamis, 28 Desember 2023, almarhum Bapak Lukas Enembe disambut masa rakyat Papua di Bandara Sentani sewaktu jenazahnya tiba dari Jakarta. Ribuan orang berkumpul di bandara sambil menangis dan melampiaskan kesedihannya. Walau ambulans tersedia masyarakat menuntut memikul  jenazahnya berjalan kaki menuju tempat beliau disemayamkan di kompleks Gereja Gidi (STAKIN) di Sentani. Di situlah masyarakat sempat memberikan kehormatan pada sosok Pimpinan dan Kebapaan Papua yang mereka cintai. Setelah sejumlah jam diiringi kata-kata sambutan dan ibadah, jenazah diantar dari Sentani ke rumah kediaman keluarga Lukas Enembe di Koya Tengah, yang berjarak sekitar 40 km dari Sentani. Ribuan masyarakat mengarak berjalan kaki hingga pada malam hari baru tiba di kediamannya. Di situlah Bapak Lukas Enembe, mantan Gubernur Papua (periode 2013 – 2023) dikebumikan. 

Semoga beliau boleh beristirahat dalam damai sejati di sisi Allah yang Mahapengasih dan semoga keluarga yang ditinggalkan termasuk keluarga besar bangsa Papua diberikan kekuatan untuk menerima kepergian Lukas Enembe secara tenang dan penuh damai sambil mengungkapkan dukanya dan bersyukur atas hidupnya.

 

[b] Insiden kekerasan hari penyambutan almarhum Lukas Enembe: Walau kesedihan masyarakat Papua sangat besar dan emosi bisa naik tinggi, pada umumnya seluruh acara penyambutan dan pemakaman dapat dijalankan dalam suasana yang cukup terkendali dan damai. Memang ada beberapa insiden yang kita semua sesali. Beberapa petugas, termasuk penjabat Gubernur Papua, Bp Ridwan Rumasukun, terluka karena pelemparan batu, beberapa fasilitas dirusakkan dan di sekitar lampu merah di Waena sejumlah kios dan fasilitas perumahan dibakar. Ternyata selalu ada segelintir orang yang ingin memprovokasi masyarakat yang berduka dan yang mudah terbawa emosi. Dapat juga terjadi kesedihan dilampiaskan secara spontan dan tanpa kendali karena rasa duka dan frustrasi besar dengan penderitaan di Papua yang tak berakhir. Diharapkan bahwa para provokator itu dapat diidentifikasi dengan benar dan dihukum sesuai perlakuannya. Pangdam Cenderawasih XVII sempat bertemu dengan para paguyuban etnis yang siap membalas beberapa insiden yang sebutkan di atas. Syukur beliau dapat menghindari ada insiden kekerasan tambahan. Sekaligus Pangdam menunjukkan KNPB sebagai provokator beberapa insiden itu[47]. Sebenarnya belum ada investigasi yang semestinya. Pihak KNPB sekali lagi menekankan bahwa mereka sebagai organisasi sama sekali tidak terlibat dalam insiden-insiden yang terjadi, dan meminta dengan tegas supaya segala bentuk kriminalisasi terhadap organisasinya yang selama ini sering terjadi, dihentikan[48]. Seusai acara pemakaman (29-30/12) pihak kepolisian menyediakan kendaraan untuk mengantar kembali para pengantar almarhum Lukas Enembe pulang ke tempat tinggal masing-masing. 

Semoga ada investigasi yang se-benar-benarnya dan hasilnya diumumkan, supaya segala rupa tuduhan hanya diadakan sesaat ada bukti-bukti yang nyata. (TvdB)

 

[c] Perdagangan manusia di Papua:  Dalam kasus buruh sawit di Papua, Lembaga Bantuan Hukum (LBH)Papua menemukan adanya indikasi praktik perdagangan manusia yang dilakukan oleh beberapa perusahaan sawit di Papua. Perdagangan manusia yang dimaksudkan, mayoritas buruh sawit dimasukkan menggunakan mekanisme outsourcing. “Ada perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan sawit yang khusus bekerja untuk mencari tenaga kerja. Bukan hanya di Papua tapi di luar Papua juga,” kata Direktur LBH Papua, Emanual Gobay (20/12). Lebih lanjut Gobay mengatakan perusahaan outsourcing itu akan mendatangkan buruh ke lahan sawit, di saat sebagian para buruh sawit di-PHK. Perusahaan tidak pernah memberikan pesangon dengan menghitung biaya tiket untuk mengembalikan mereka ke tempat direkrut. “Kalau itu direkrut dari NTT maka perusahaan punya kewajiban untuk menyiapkan uang tiket untuk dikembalikan ke NTT. Kalau di Jawa, berarti dikembalikan ke Jawa. Tapi perusahaan tidak memasukkan komponen pengembalian atau komponen tiket kembali untuk ke tempat asalnya,” katanya.   Gobay mengatakan hal itu menjadi fakta penelantaran buruh karena mereka akan menjadi orang-orang dengan status yang tidak jelas di wilayah tempat perusahaan sawit itu ada. Gobay mengatakan temuan itu tidak dipantau secara serius oleh Dinas Tenaga Kerja, baik di tingkat kabupaten tempat perusahaan itu berada maupun provinsi. Dengan begitu, indikasi praktik perdagangan manusia itu terus terjadi. “Itu kami temukan dalam kasus para buruh di kebun sawit di PT. Tandan Sawita Papua,” katanya[49].

[d] Dogiyai, sekali lagi sebuah kantor pemerintah terbakar habis: pada hari terakhir 2023 Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Camp Perusahaan terbakar habis. Sebabnya terbakar belum diketahui[50]. 


 


NATAL 2023

 

NATAL: “KELAHIRAN PEMBAWA DAMAI – YESUS”

NATAL: “KERAMAHAN HARMONI ANTAR MANUSIA, ALAM DAN ROH”

NATAL: “DAMAI DI BUMI BAGI ORANG YANG BERKEHENDAK BAIK”

NATAL: “KEUTUHAN MANUSIA”

 

NATAL: “KITA DIUTUS MEMBAWA DAMAI”

 

MENUJU BUMI DIMANA 

“KASIH DAN KESETIAAN AKAN BERTEMU,

KEADILAN DAN DAMAI SEJAHTAREA AKAN BERCIUM-CIUMAN” (Mazmur 85:11)

         

           Kami

Lauliene & Theo

  mengucapkan

 

 

 

SELAMAT MENGHAYATI PESTA NATAL

dan

SELAMAT MEMBAWASERTA DAMAI DALAM TAHUN 2024







[1] Pernyataan terbuka oleh ULMWP sebagaimana disajikan oleh Markus Haluk, Sekretaris Eksekutif ULMWP pada tanggal 26 Desember 2023: https://markushalukpapua.blogspot.com/2023/12/goodbye-mr-lukas-enembe-leader-and-html?m=1  Dapat membaca juga catatan kenangan akan Lukas Enembe oleh Pdt Beny Giay dalam berbincangan dengan JUBI: https://en.jubi.id/benny-giay-remembering-lukas-enembes-legacy-reflecting-on-challenges-within-papuas-political-landscape/

[15] JUBI (English), 29 Nov 2023: LBH launches crisis centre addressing violence and criminalization. 

[32] Dalam catatan PBB, ada 46 negara yang dikategorikan sebagai ‘negara miskin’; mereka dihuni oleh 14% populasi bumi, dan mereka bersama hanya bertanggingjawab atas 1% dari emisi karbon dioksida. 

[38] Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan suara turut berduka cita dengan meninggalnya bp Lukas Enembe, sekaligus mengajak seluruh Masyarakat di Papua untuk tahan diri, menjaga damai dan menjauhkan diri dari tindakan kekerasan walau ada beberapa insiden yang sempat memicukan kemarahan orang. Mereka juga mengajak pemerintah pusat untuk membuka diri untuk menasngani akakar-akar konflik di Papua secara bermartabat, adil dan benar. Siaran Pers: Seruan Tokoh Bangsa dan Masyarakat Sipil , 29 Desember 2023. https://www.odiyaiwuu.com/2023/12/30/nasional-organisasi-kekerasan

Posted by at

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Subscribe to: Post Comments (Atom)