PAPUA 2023. NOVEMBER

Theo van den Broek

[1] PERHATIAN KHUSUS

KONFLIK HORIZONTAL

Bukan rahasia lagi bahwa selama bertahun-tahun Papua menjadi suatu Wilayah Konflik. Sampai saat ini konflik ini pada intinya bersifat ‘konflik vertikal’, secara konkret antara pihak pejuang kemerdekaan Papua dengan pihak Pemerintah Indonesia. Di lapangan konflik ini paling dipamerkan oleh kontak bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bergabung dengan Polisi Republik Indonesia (Polri). Konflik vertikal ini juga tercermin dalam kenyataan bahwa ada sekitar 60.000 orang Papua yang memilih mengungsi, meninggalkan kampung halamannya karena merasa terancam. Selama ini konflik vertikal belum secara signifikan berujung suatu ‘konflik horizontal’. Namun akhir-akhir ini ada tanda-tanda yang nyata bahwa konflik vertikal itu diantar menuju suatu konflik horizontal yang massal. Proses menuju ‘konflik horizontal’ ini tidak berjalan secara alami, melainkan prosesnya direncanakan dengan teliti.

Beberapa fenomena akhir-akhir ini menunjukkan adanya ‘strategi menuju konflik horizontal’ ini.

Pertama-tama ada gejala intervensi dalam proses seleksi sampai dengan pelantikan para anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) yang telah dijalankan selama bulan-bulan terakhir ini. Pada prinsipnya semua anggota MRP yang terdiri dari kelompok kerja (Pokja) Perempuan, Pokja Adat dan Pokja Agama, dipilih oleh rakyat Papua asli sendiri melalui pendaftaran pada ‘Panitia Seleksi’ dan disertai rekomendasi oleh para pemimpin perempuan, adat dan agama. Lantas seleksi dibulatkan oleh Dinas Kesatuan Bangsa Politik dan diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan. Hasil penetapan final oleh Gubernur dikirim ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) demi pelantikan resmi. Ternyata dalam proses ini terdapat sejumlah fakta yang kurang dapat diterima masyarakat/lembaga setempat yang paling berkepentingan[1]. Ada protes masyarakat karena ada calon anggota yang bukan orang asli Papua (Prov Papua selatan); karena quota yang sampai saat ini berlaku untuk perwakilan masing-masing lembaga agama tiba-tina diubah sepihak saja; karena calon-calon yang direkomendasi dan diusulkan oleh pemimpin agama ternyata dihapus dan diganti dengan orang yang tidak mempunyai suatu rekomendasi dari pemimpin agama yang bersangkutan (seperti Keuskupan Timika dan Keuskupan Manokwari-Sorong). Segala protes dalam hal ini tidak dihiraukan para penanggungjawab proses penyeleksian, dan proses diteruskan saja sampai meminta pelantikan oleh Mendagri. Pada tahap pelantikan pun ada ‘intervensi’ sampai seorang beragama Muslim yang ada di daftar calon-calon yang ditetapkan Gubernur tidak jadi dilantik. Pihak yang berkepentingan dalam hal ini sekarang mencari penyelesaian secara hukum[2]. Ada intervensi Mendagri sampai empat calon anggota yang ditetapkan dalam daftar Gubernur tidak jadi dilantik. Dalam keterangan Mendagri menyatakan: ‘mereka dinilai tidak layak karena pernah menyuarakan pendapatnya tidak setuju dengan Otsus II’[3]. Ada intervensi untuk belum melantik Pokja Agama di Provinsi Papua Tengah. Alasannya bahwa penyusunan Pokja itu masih dipermasalahkan[4]. Sedangkan Pemimpin Keuskupan Timika mengambil sikap jelas tidak akan mengambil bagian dalam Pokja Agama MRP dalam susunan seperti dewasa ini, karena proses penyeleksian cacat hukum/ peraturan[5]. Sebenarnya Mendagri tidak ada wewenang untuk mengubah daftar calon; mereka hanya berperan untuk mengadakan pelantikan resmi[6].

Pokoknya proses penyeleksian dinilai tidak beres dan melanggar peraturan yang berlaku. Suatu penelitian mendetail dipublikasikan oleh Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) dimana dijelaskan pelanggaran peraturan serta gaya intervensi yang ditemukan dalam proses pengadaan sampai pelantikan MRP masing-masing provinsi di Papua[7]. Seluruh proses ini membuat orang marah dan siap saling memusuhi. Apalagi dikhawatirkan bahwa nanti (tahun 2024) - sesaat penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat regional - ‘gaya manipulasi’ yang sama akan dipraktikkan!

Kedua ada suatu seruan dari pihak Natalis Pigai (mantan anggota Komnas HAM) yang menarik perhatian pada fakta bahwa akhir ini empat dari antara enam penjabat gubernur yang diangkat oleh Mendagri adalah beragama Islam. Pigai takut bahwa tindakan semacam ini akan sangat melukai perasaan masyarakat asli Papua yang sebagian terbesar orang Kristen/ Katolik. Maka ada bahaya bahwa akan ada peristiwa kekacauan antar agama yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Inti seruannya: “Saya minta Bp Presiden Jokowi koreksi kebijakan penunjukan PJ Gubernur 4 org Islam. Orang Papua menyatakan Islamisasi sistematis oleh Mendagri. Saya khawatir peristiwa seperti Tolikara muncul, bisa guncang. Orang Papua selalu beringas jika menyentuh soal Ras & Agama. Papua ini Tanah Kristen!”. Empat penjabat Gubernur ini perlu diganti kalau mau menghindari ‘konflik horizontal’ antar agama.[8]

Ketiga ada strategi menghancurkan kekompakan organisasi United Liberation Movement West Papua (LMWP) dan Komisi Nasional Papua Barat (KNPB). Suatu perkembangan yang sangat memprihatinkan mulai kelihatan, yakni upaya penceraiberaian di dalam tubuh dua organisasi masa di Papua, ULMWP dan KNPB. Sampai saat ini ULMWP yang dibentuk sekitar 2016 supaya menyatukan suara Papua secara organisatoris sehingga dapat diandalkan menjadi ‘suara bersatu dari Papua’ dan ‘mitra resmi perwakilan Papua’ dalam perundingan di tingkat mana pun. Dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi II (KTT II), bulan Agustus-September 2023 di Port Villa, Vanuatu, ULMWP telah memilih pimpinannya untuk periode 2023-2028. Sekaligus pimpinan baru, Manasye Tabuni, menyatakan bahwa mulai saat ini pun tidak ada lagi ‘pemerintah sementara’ [yang pernah dideklarasikan sepihak dan dipimpin oleh Benny Wenda sebagai Presiden]. Ternyata perubahan personalia pimpinan serta penghapusan ‘pemerintah sementara’ kurang diterima sejumlah tokoh dalam tubuh ULMWP, antara lain Benny Wenda, Buchtar Tabuni, dan Edison Waromi. Suatu kelompok mulai diorganisir, menamakan diri “Forum Rakyat West Papua” dan ternyata mulai bergerak dengan restu dan bantuan pihak Kepolisian dan Badan Intel di Papua.

Fakta-fakta sbb: Forum Rakyat West Papua menolak hasil KTT II ULMWP, termasuk penyusunan pimpinan baru. Dalam demo pertama (6/11) di Kamwoker diumumkan supaya diadakan suatu Kongres khusus untuk mengadakan koreksi penyusunan pimpinan ULMWP. Kongres ke-I ULMWP ini, yang semula direncanakan selama 3 hari, namun akhirnya hanya berlangsung selama 4 jam saja, diselenggarakan di kompleks GOR STT GIDI (STAKIN) di Sentani pada tanggal 20 Nov 2023. Kongres ke-I ULMWP dihadiri oleh sekitar 1.500 orang. Sidang Kongres dipimpin Buchtar Tabuni [Ketua Legislatif ULMWP, Parlemen Nasional West Papua/PNWP], Edison Waromi [Perdana Menteri Pemerintah Sementara/NRFB], dan Yakub Imbiri [Perwakilan Wilayah Adat Domberai]. Dalam pertemuan singkat hanya diadakan ‘voting’, suara dari 7 wilayah adat. Hasil voting sekaligus putusan sidang Kongres ke-I ULMWP, intinya: ULMWP tetap berada di bawah Pemerintah Sementara dan mendukung Benny Wenda sebagai Presiden Pemerintahan Sementara beserta Kabinet nya. Sesudah rumusan keputusan itu, Kongres dibubarkan dan rencana berkumpul kembali tanggal 23 November di Kamwoker (kediaman Buchtar Tabuni) untuk mendengar pembacaan putusan Kongres ke-I ULMWP ini.

Selama Kongres ini juga beredar catatan bahwa pelaksanaan Kongres ini ‘merupakan kegiatan lanjutan unit 2.1 Dit Kamneg Baintelkam bersama Tim Opsnal Dit Intelkam Polda Papua dalam rangka kegiatan penceraiberaian kelompok KKP khususnya ULMWP dan KNPB’. Selanjutnya juga dicatat bahwa Unit 2.1 bersama Tim Opsnal Polda Papua telah melakukan pressing kegiatan yang awal akan berlangsung selama 3 (tiga) hari telah menjadi 1 hari dan melangsungkan penutupan Kongres Ke-I ULMWP akan berlangsung pada hari Kamis, 23 Nov 2023.

Perkembangan ini juga ditanggapi oleh Pimpinan ULMWP hasil KTT II di Vanuatu. Presiden Eksekutif ULMWP, Manasye Tabuni mengatakan, bertolak pada fakta-fakta dan memperhatikan UUD 2023 ULMWP dan ketetapan hasil KTT II ULMWP, surat yudikatif ULMWP selaku pengawal UUD ULMWP maka dirinya selaku pemimpin terpilih ULMWP menegaskan kegiatan Kongres ke-I Sentani adalah kegiatan ‘melanggar Konstitusi’. Manasye menegaskan, ULMWP tidak pernah menyepakati dan membentuk Forum Rakyat West Papua dan tidak pernah menyetujui membentuk Panitia kongres ke-I ULMWP. Ditegaskan pun bahwa dia dipilih secara sah, sebagai hasil KTT II yang diakui semua pihak internal maupun eksternal. “Maka semua manuver dan upaya yang dilakukan saat ini atas nama ULMWP merupakan tidak sah dan ilegal”, ujarnya[9].

Sementara berkaitan KNPB dapat dicatat bahwa telah terbentuk ‘KNPB wilayah Sentani’. Sekretaris Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Simeon Surabut, pernah melantik ‘KNPB wilayah Sentani’ ini. Tercatat pun kelompok ini pun merupakan proyek unit 2.1 Polda dan BIN. ‘KNPB Sentani’ pernah bergerak dan mencari bentrokan dengan KNPB asli. Hasilnya: akhirnya Ketua Umum KNPB Pusat dan Sekretaris KNPB Numbay ditahan (2/9) dan ditetapkan sebagai tersangka[10].

Pada 19 November 2023 ‘KNPB Wilayah Sentani’ mengadakan perayaan HUT ke-15 KNPB (2008-2023) di Aula Walterpos Pos 7 dengan tujuan untuk mediasi rakyat West Papua Sorong – Merauke. Dalam perayaan ini Jurubicara, Vino Bahabol, menjelaskan bahwa KNPB Sentani sebagai media siap mediasi Kongres ke-I ULMWP di Port Numbay Tanah Tabi, West Papua pada 20-23 Nov 2023[11].

Dari berita-berita (fakta) di atas dapat disimpulkan bahwa suatu strategi yang nyata sudah mulai dijalankan untuk secara bertahap-tahap melumpuhkan/menghancurkan baik ULMWP maupun KNPB. Juga jelas bahwa strategi ini turut dikontrol dan dikoordinir oleh pihak Kepolisian dan Intelligence. Maka, bukan lagi suatu perkembangan alami, namun suatu perkembangan yang direncanakan dengan teliti.

Selanjutnya perlu dicatat juga bahwa kedua pertemuan baik perayaan HUT KNPB maupun Kongres ke-I ULMWP diselenggarakan di salah satu kompleks yang berkaitan erat dengan lembaga gereja, masing-masing Aula Walterpos Pos 7 (Kingmi) dan Gedung Olah Raga Sekolah Tinggi Teologi (GIDI). Apakah pemakaian lokasi ini kebetulan saja, atau justru dipilih untuk men-kompromi-kan kedua denominasi gereja Kristen ini?

Dapat dicatat pula bahwa penyingkatan lamanya Kongres dari 3 hari menjadi 4 jam sangat mengherankan. Maka ada Kongres yang menghadirkan 1.500 peserta tanpa pembahasan materi atau diskusi, namun ada ‘keputusan’. Aneh! Kenapa kongres begitu di-steril-kan? Takut kah akan ada perubahan atau perbedaan pendapat?

Catatan penutup: sebenarnya kita sudah biasa dengan peluang munculnya konflik horizontal. Secara nyata muncul dalam kaitan dengan misalnya kepentingan berbeda antara para investor dan masyarakat adat, yang sering berujung perkelahian antara warga sendiri. Juga di bidang politik berkaitan dengan perebutan kedudukan dalam sistem pemerintahan, dan juga berkaitan dengan perbedaan religi dan ras. Di pelbagai bidang itu sudah lama ada peluang munculnya konflik antar warga sendiri dan dimotori oleh hak ulayat, ambisi, marginalisasi dan/atau ancaman/intimidasi sesaat. Namun dengan perkembangan yang baru ini, di mana suatu strategi teratur dan terstruktur mulai kelihatan, peluang bergerak menuju suatu situasi ‘konflik horizontal massal’ dibuka secara luas dan terarah karena sudah menjadi tujuan utama strateginya sendiri. Pendek kata: segala perkembangan sebagaimana dicatat secara singkat di atas sangat memprihatinkan dan pasti akan menumbuhkan semangat saling memusuhi yang pada gilirannya berujung konflik horizontal yang mematikan! Jelas strategi penceraiberaian ini sangat mengancam kita semua sekaligus menunjukkan bahwa sampai saat ini pemerintah pusat belum berniat mengutamakan suatu pendekatan yang lebih berdamai, manusiawi dan bermartabat.(TvdB)

[2] KEAMANAN dan OPERASI TNI/POLRI dan TPNPB

[a] catatan umum mengenai suasana

Sementara waktu suasana di Papua diwarnai secara signifikan oleh beberapa hal.

[1] Pertama ada kegelisahan di kalangan masyarakat sekitar polarisasi intern masyarakat serta konflik horizontal sebagaimana diterangkan dalam refleksi di atas.

[2] Selanjutnya ada titik terang berupa “ungkapan keprihatinan oleh tokoh-tokoh bangsa” dari luar Papua [lihat [8] [a] di bawah]. Mereka menyoroti perkembangan di Papua serta penundaan terus-menerus untuk mencari suatu jalan dialog demi penyelesaian konflik di Papua. Inisiatif para tokoh bangsa ini perlu dihargai sekaligus diangkat menjadi titik awal proses perdamaian. Sementara tindak lanjut oleh para tokoh bangsa Papua sendiri untuk memanfaatkan momentum ini masih kurang kelihatan. Mungkin mereka telah begitu merasa dilumpuhkan maka kehilangan daya bergerak.

[3] Perhatian dari pusat pemerintah pada Papua tetap kurang memprioritaskan kepentingan masyarakat asli Papua. Kurang memperlihatkan suatu upaya nyata mencari suatu penyelesaian konflik Papua secara damai dan bermartabat. Sementara jumlah korban tepat besar, termasuk warga sipil baik orang asli Papua maupun orang non-Papua. Dalam kunjungan Presiden tetap kegiatan investasi dan proyek ekonomis besar-besaran diutamakan. Sekaligus pejabat tinggi bersikap mempersalahkan masyarakat Papua yang ‘kurang bersyukur dan terima kasih’ walau ‘pemerintah pusat begitu baik hati dan kunjungi mereka’. Orang Papua dinilai: “tidak tahu diri”.[12] Mendengar bahasa pejabat tinggi seperti Bahlil Lahadalia, pantaslah pertanyaan muncul: siapa sebenarnya “tidak tahu diri”…? Sikap dan niat pemerintah pusat masih jauh dari ‘keprihatinan yang terungkap oleh sejumlah tokoh bangsa’.

[4] Banyak perhatian mulai diberikan kepada pemilu 2024. Suasana ini diwarnai ketegangan politik serta perebutan kekuasaan, termasuk pola kebijakan pemerintah pusat dalam misalnya pengangkatan para penjabat Gubernur dan penyusunan MRP di pelbagai provinsi Papua. Kampanye menjelang pemilu 2024 sudah dimulai, maka kegiatan rutin pemerintah setempat sangat terganggu atau sedang ‘beristirahat di tempat’ saja. (TvdB)

[b] aksi kekerasan/bersenjata

* 31 Oktober 2023: pihak TPNPB menyatakan bertanggung jawab atas menembak mati seorang penjaga kios di kampung Purume, Distrik Mulia, Kab Puncak Jaya. Alasannya: orang yang bersangkutan adalah seorang intel yang menyamar sebagai penjaga kios. Pihak TNI menyatakan (2/11) bahwa orang ini bukan intel namun warga sipil biasa saja[13]. Sulit dapat diverifikasi.

* 1 November 2023: Dalam aksi menghindari pesawat yang hendak mendarat yang membawa barang milik TNI/Polri dan kontak senjata selanjutnya, TPNPB mengklaim telah menembak mati dua anggota Kopassus di kampung Bajemb di Kab Intan Jaya. Sulit dapat diverifikasi.

* 6 November 2023: Tiga anggota TNI mendatangi wakil kepala sekolah karena mereka menilai bahwa beliau kurang aktif mengadakan acara kenaikan bendera di lapangan sekolah. Suatu video mengenai peristiwa intimidasi ini diedarkan di media sosial. Pengacara ternama, Yang Christian Warinussy, mendesak Panglima TNI untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap 3 (tiga) oknum anggota TNI Angkatan Darat, yang terlihat melakukan “intimidasi” secara psikis terhadap Wakil Kepala SMP Negeri Aifat, di Kampung Susumouk, Kab Maybrat, pada Senin (6/11)[14].

* 6 November 2023: Menurut berita dari masyarakat setempat pada 6 November 2023 pasukan TNI menyerang dan pembom warga sipil yang sedang melakukan pendulangan emas di kali Yi, Kab Yahukimo. Dalam penyerangan TNI pakai tiga helicopter dan satu pesawat, dalam aksi ini dua warga sipil terkena; satu, Nopenus Murib, meninggal dunia, yang lain, Ayunga Telenggen, dalam keadaan parah dan sedang dirawat.

* 9 November 2023: Di Titigi seorang anak sekolah, Misana Hasinijau (10), terluka serius karena terkena ledakan. Ternyata dekat dengan sekolah dia temukan bahan ledakan yang melukainya. Sudah tentu adanya bahan ledakan hanya dapat berasal dari aparat yang berada di wilayah itu. Kejadian ini sangat mengagetkan warga dan anak-anak sekolah di Titigi. Sampai ada protes para guru-guru SD YPPK Titigi – termasuk kepala sekolah - bersama murid-muridnya unjuk rasa atas kejadian ini (13/11). Pengurus Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK), Yohanes Weya, di Sugapa, Kab Intan Jaya, turut berprotes dan menuntut kehadiran pemerintah sipil yang wajib menjamin keamanan di sekitar sekolah-sekolah. Apalagi dia mendesak pemerintah untuk menarik kembali pasukan TNI dari wilayahnya supaya proses pendidikan dapat dijalankan dalam keadaan yang aman, bebas dan tenang.[15] Sedangkan para guru menuntut supaya tenaga TNI tidak diizinkan mengajar di sekolah-sekolah.[16]

* 11 November 2023: Di wilayah Gome, Kab Puncak suatu kompleks persekolahan SMP terbakar. Kurang jelas siapa-siapa pelakunya. Usai peristiwa ini 200 warga mengungsi dari 10 kampung di distrik Gome (12/11), entah cari perlindungan di gereja entah di pos pengamanan. Menurut pihak TNI, semua warga ini sudah kembali ke rumahnya masing-masing dan penjagaan keamanan diperketat (14/11)[17].

* 22 November 2023: ada kontak senjata antara TPNPB dan TNI/Polri di distrik Titigi, Kan Intan Jaya. Dalam insiden itu dua anggota Brimob tertembak, dan seorang di antaranya meninggal dunia[18].

* 24 November 2023: TPNPB menyerang sejumlah pekerja konstruksi puskesmas di Kampong Jambul, distrik Beoga, Kab Puncak. 3 orang dinyatakan tewas, dua terluka serius. TPNPB menilai mereka sebagai ‘intel TNI’.[19]

*25 November 2023: dalam kontak senjata antara TPNPB dan Yonif Kostrad di distrik Paro, Kab Nduga, 5 prajurit dinyatakan tertembak, empat di antaranya meninggal dunia. [20]

[c] tambahan pasukan

Pasukan-pasukan baru tetap disiapkan untuk dikirim ke Papua.[21] Kemudian dapat dicatat bahwa panglima yang baru, Agus Subiyanto, tetap akan memakai ‘hard power’ berhadapan dengan para pejuang kemerdekaan di Papua. Maka, pengiriman pasukan dapat terus dinantikan. Pendekatan angkat senjata lawan para pejuang ini dinilai LBH Papua, Gustav Kawer, sebagai suatu pengulangan kegagalan negara dalam membangun Papua[22].

[d] sekitar pengamanan pemilu 2024

* Siapa berpihak pada siapa? : setelah penetapan para Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, suasana perebutan kuasa didominasi oleh dua pertanyaan saja: [1] siapa mendukung siapa? Dan [2] apa artinya netralitas sejumlah pihak yang seharusnya menjaga netralitas nya? Keraguan dalam penjagaan netralitas sangat tinggi dan sudah didukung oleh sejumlah insiden keberpihakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

* aksi ‘melawan lupa’: Masih muncul juga tulisan berkaitan dengan latar belakang para calon. Yang paling menonjol berita sekitar sahnya ijazah Cawapres, Gibran, di pelbagai media dan catatan profil seorang Capres, Prabowo, dalam ”Jakarta Post”.[23] Ternyata masih ada yang ‘melawan lupa’, termasuk di kalangan luar negeri. Dalam kerangka ini suatu tulisan yang terdokumentasi secara mendetail disebarluaskan melalui media sosial. Tulisan ini berjudul “PRABOWO SUBIANTO, Ground briefing” yang ditulis oleh Pat Walsh, bulan November 2023, di Australia.[24]

* Seruan Moral Dewan Adat Papua: Dari ketua Dewan Adat Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, Mananwir Mayor, muncul suatu seruan moral berkaitan dengan pemilu nanti, khusus untuk Papua. Intinya: ‘agar tidak boleh memilih calon presiden dengan rekam jejak diduga kuat sebagai pelaku pelanggaran HAM, dan memainkan politik dinasti dengan menggunakan “kewenangan tertentu” untuk merebut kekuasaan’.[25]

[e] sekitar penyanderaan pilot Susi Air

* berita yang mengelirukan: belum lama ini sebuah video beredar di media sosial dimana Eugenius Kogoya, pimpinan kelompok yang menyandera pilot Susi Air, menyatakan bahwa Indonesia masih diberikan dua bulan untuk mulai mengambil langka menuju perundingan. Kalau tidak, dia ‘siap membunuh pilot’. Namun melalui Jurubicara TPNPB diberitahukan bahwa ini video lama (Mei 2023), bahwa pilot masih dalam keadaan sehat dan bahwa TPNPB tidak berniat membunuh pilot ini.

* pembebasan pakai soft power: Dalam pernyataan pada wartawan Panglima yang baru, Agus Subiyanto, mengatakan bahwa pembebasan pilot akan diupayakan melalui pengoperasian teritorial yang bersifat ‘soft power’.[26] Beliau tidak menjelaskan ‘soft power’ itu artinya apa.

[3] PENGUNGSI-PENGUNGSI DI PAPUA / SUASANA WILAYAH KONFLIK

[a]perhatian dan update: Berkat perhatian khusus yang diberikan sejumlah lembaga swasta pada persoalan pengungsi, perhatian bagi mereka meningkat, walau masih terbatas. Sebagai update data, sebaiknya membaca tulisan dari “Monitor Human Rights” [see catatan kaki][27]

[4] OTSUS PEMEKARAN

[a] Otsus dinilai Simbol saja: pada Hari Otsus 22 Nov 2023, Ketua komisi I DPR Papua, Elvis Tabuni, menilai pemerintah tidak serius dengan menjalankan ‘otonomi khusus di Papua’. Beliau menyikapi perjalanan Otonomi Khusus hanya menjadi simbol belaka karena semua pemberi keputusan ada di Jakarta. Tidak hanya itu, Majelis Rakyat Papua yang di bentuk sebagai Lembaga Kultur OAP bahkan kini tidak mempunyai wewenang penuh dalam pengambilan keputusan yang konkret mengenai kekhususan Orang Asli Papua. [28]

[b] Angkat kembali konflik horizontal maupun vertikal: Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Velix Wanggai, diharapkan akan berperan terbuka dan adil dalam menangani masalah ‘lokasi kantor gubernur’ yang menimbulkan suatu konflik horizontal maupun vertikal di sekitar Wamana, Kab Jayawijaya. Sudah tersedia sejumlah laporan melalui investigasi kelompok masyarakat adat sendiri maupun melalui Komnas HAM. Menindaklanjuti proses penyelesaian secara adil dan terbuka sangat dinantikan masyarakat adat sendiri yang telah terpecah karena masalah ini[29].

[5] HUKUM – HAM - KEADILAN

[a] 3 anggota KNPB tahanan polisi Sorong mulai sidang: Tiga aktivis KNPB wilayah Maybrat, masing-masing, Urbanus Kamat, Willem Yekwam, dan Yeremias Yesnat, yang selama ini ditahan oleh aparat di Sorong, sekarang mulai sidang (1/11). Saat ini dipakai sejumlah masyarakat untuk berprotes dan menuntut pembebasan tanpa syarat ketiga aktivis KNPB ini dan penghentian kriminalisasi KNPB. [info EB 1 Nov 2023]

[b] 20 mahasiswa ditangkap aparat: 20 orang mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Papua Selatan (AMPERA PS) ditangkap polisi di Merauke (18/11). Mereka terlibat dalam aksi protes berkaitan dengan penolakan hak masyarakat adat Awyu di Boven Digoel oleh Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) di Jayapura[30]. Ternyata bagi masyarakat adat peraturan hukum sudah tidak berfungsi lagi, alias ‘sudah mati.’ PTUN menolak gugatan oleh masyarakat Adat Awyu atas SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi Papua No. 82/2021 tentang izin kelayakan lingkungan. Surat izin dinilai tidak sah karena masyarakat adat tidak pernah dilibatkan dalam proses pelepasan tanahnya dan penelitian kelayakan lingkungan. Maka surat izin perusahaan yang bersangkutan tidak memenuhi peraturan hukum yang berlaku.[31]

[c] macetnya investigasi kasus dua ibu di Dekai: Soal kekerasan seksual serta pembunuhan terhadap dua ibu di Dekai, Kab Yahukimo belum ditangani dengan serius. Maka dalam suatu diskusi publik yang diselenggarakan oleh Solidaritas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Papua (SAKTPP) ditetapkan suatu pernyataan sikap -Jayapura, 11 November 2023- sbb:

Kami mendesak dengan tegas

[1] kepada DPRP Provinsi Papua segera menegaskan kepada TNI/Polri dan TPNPB untuk menerapkan prinsip-prinsip Konvensi Jenewa tahun 1949 khususnya untuk perlindungan masyarakat sipil di tengah konflik

[2] kepada OPM dan Pemerintah Daerah Kab Yahukimo untuk memenuhi hak hidup bagi pengungsi dari konflik bersenjata di Kab Yahukimo

[3] kepada Kapolda Papua dan Kapolres Yahukimo untuk segera mengungkapkan pelaku yang melakukan kekerasan seksual dan membunuh dua orang ibu di Yahukimo pada 11 Oktober 2023 lalu

[4] kepada Komnas HAM RI untuk segera membentuk tim investigasi dan turun ke Yahukimo guna mengungkapkan pelaku kekerasan seksual dan membunuh kedua ibu di kota Dekai

[5] kepada Ketua DPRP segera membentuk tim khusus kemanusiaan untuk menangani persoalan pengungsi dan mengungkapkan pelaku kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap dua orang ibu di Yahukimo

[6] kepada komisi I DPRP menggunakan fungsi pengawasan DPR untuk mengawasi kinerja kerja Koman HAM RI dan mendesak untuk melakukan investigasi terhadap pemerkosaan dan pembunuhan kedua ibu di Yahukimo

[7] kepada Komisi nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Papua untuk mendorong Polda Papua dan Polres Yahukimo dan Komnas HAM RI untuk memenuhi hak atas keadilan bagi dua orang ibu korban kekerasan seksual dan pembunuhan

[d] soal kriminalisasi KNPB: Selama tahun-tahun terakhir beru;ang kali kami mencatat peristiwa-peristiwa dimana aktivis KNPB mudah dituduh sebagai pelaku kegiatan kriminal. Walau KNPB berulang kali juga menerangkan sikap dan strateginya yang diwarnai non-kekerasan dan penuh damai, fenomena kriminalisasi KNPB terus berjalan. Sementara dalam Konstitusi Republik Indonesia hak kebebasan mengungkap opini terjamin. Maka, makin terdengar seruan supaya kriminalisasi KNPB dihentikan. Seruan ini bukan tanpa dasar. Salah satu contoh baru lagi: kelompok aktivis KNPB, sekitar 50 orang, di Memberamo Tengah, dihalangi dalam kegiatan (18/11) pembagian selebaran undangan untuk menghadiri ibadah syukur sewaktu perayaan atas usia KNPB yang ke-15. Contoh lainnya: sewaktu mengadakan perayaan HUT-ke15, markas KNPB wilayah Paniai digeladah oleh aparat dan 7 orang dibawa ke markas polisi (19/11)[32].

[e] kegiatan Tim PPHAM: Walau tidak ada banyak berita mengenai kegiatannya akhir-akhir ini, ternyata Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) masih bergerak. Mereka baru ini melakukan pertemuan lagi di salah satu hotel di Wamena (13/11). Pertemuan ini diketahui Keluarga korban kasus Wamena [4 April 2003], namun mereka tidak dilibatkan. Menurut informasi para korban dan pendampingnya Keluarga Korban sudah mengambil sikap yang jelas dan menolak penyelesaian non-yudisial itu. Sikap ini disertai 4 poin tuntutan [yang dalam berita/tulisan JUBI kurang diterangkan]. Namun demikian Tim PPHAM terus datang menawarkan kompensasi saja, dan kurang menanggapi aspirasi Keluarga Korban yang sebenarnya. Maka, pertemuan ini lagi dinilai oleh aktivis HAM, Theo Hesegem, sebagai ‘pertemuan tidak formal’ saja, sedangkan koordinator Keluarga Korban, Linus Hiluka bilang: ‘kami mencurigai Tim PPHAM yang mewakili pemerintah pusat yang tidak menjawab aspirasi dan pernyataan kami yang telah diusulkan”. Mereka merasa dipaksa terus saja untuk mengiyakan keinginan pemerintah. Seandainya dalam pertemuan 13 November 2023 ada keluarga yang menerima kompensasi, alangkah baiknya Tim PPHAM memberitahukan siapa-siapa, atau atas nama siapa?[33]

[f] Kasasi ditolak dalam kasus mutilasi serta pembunuhan: Mahkamah Agung Republik Indonesiamenolak Kasasi yang diajukan empat prajurit TNI terdakwa kasus pembunuhan dan mutilasi empat warga Nduga di Kabupaten Mimika. Putusan Kasasi itu tertuang dalam Petikan Putusan Nomor 291 K/Mil/2023 Mahkamah Agung Republik Indonesia (23/11).[34]

[g] Aktivis HAM terancam dipenjarakan: Proses pengadilan terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti menuju ke putusan vonis. Sebagaimana diketahui mereka digugat oleh Menteri Luhut Pandjaitan karena beliau merasa nama baiknya dinodai karena penelitian serta popularisasi hasilnya oleh kedua aktivis HAM. Kedua aktivis ini secara khusus berniat untuk membantu masyarakat di Papua. Dalam popularisasi hasil penelitian kedua aktivis mengaitkan Menteri Luhut dengan proyek pertambangan di Papua. Suatu kaitan kepentingan ekonomis antara proyek pertambangan dan pribadi Menteri Luhut ditemukan. Sekaligus kaitannya antara lokasi pertambangan dan kedekatannya lokasi pengoperasian militer dipersoalkan mereka dua. Mereka terancam divonis 3,5 sampai 4 tahun di penjara. Menurut banyak pengamat ahli hukum dan HAM, proses ini dinilai suatu kriminalisasi melulu, dan suatu upaya membungkamkan para kritisi menyangkut penguasa di Indonesia. Prosesnya disoroti banyak pihak baik di dalam maupun di luar negeri. Vonis akhir akan menentukan langkah-langkah lanjut gerakan advokasi yang telah muncul dengan cukup ramai[35].

[6] PENDIDIKAN – KESEHATAN – EKONOMI RAKYAT

Sekitar pendidikan

[a] Pelatihan khusus bagi guru-guru: Sebanyak 45 orang guru dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK di Kota Jayapura, Provinsi Papua, mengikuti pelatihan guru penggerak guna meningkatkan kompetensi. Pelatihan guru penggerak tahun 2023 dilaksanakan selama dua hari oleh Pemerintah Kota Jayapura (16/11). Melalui pelatihan ini diharapkan bahwa guru mempunyai kemampuan lebih dalam mendorong prestasi akademik murid, mengajar dengan kreatif, mengembangkan diri secara aktif baik akademik dan non-akademik.[36]

[b] Mengatasi ketertinggalan pendidikan di Papua: Menarik untuk menyebut suatu penelitian mengenai ketertinggalan pendidikan di Papua yang diangkat oleh Koran Tempo. Dicatat bahwa salah satu akar permasalahannya adalah kesenjangan antara kurikulum yang digunakan dan nilai-nilai tradisi, serta warisan budaya orang Papua. Di sekolah, anak-anak Papua lebih banyak terpapar informasi yang berkaitan dengan budaya lain, seperti Java dan Sumatera, sedangkan perhatian terhadap budaya Papua sangat terbatas.

Buku-buku pelajaran juga cenderung didominasi karakter anak-anak non-Papua. Apalagi perlu dicatat bahwa penggunaan bahasa asli Papua di kalangan siswa sangat menurun. Pemahaman adat istiadat, tradisi dan kearifan lokal Papua juga semakin rendah. Bagaimana solusinya? Jawabannya terletak pada konsep pendidikan yang inklusif, kolaboratif, dan integratif. Selanjutnya dalam berita Koran Tempo, masing aspek itu diuraikan dalam lebih mendetail. Untuk membacanya, lihat referensi digital di bawah. [37]

Sekitar kesehatan

[c] Ada masyarakat di Kab Jayapura yang kurang akses pada pelayanan kesehatan: seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura, Hariyanto Piet Soyan, mengatakan masih banyak masyarakat yang tinggal di kampung-kampung yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik. Beliau baru ini mengunjungi Distrik Kaureh. “Sangat miris sekali, letak puskesmas yang berdekatan dengan perkampungan, namun pelayanan tidak optimal,” ujarnya(21/11). Di Kampung Lapua, Distrik Kaureh maupun di distrik Unurumguay ada masyarakat yang sakit dan tidak mendapat pelayanan medis hingga mengalami kelumpuhan total. Perlu disimpulkan bahwa pelayanan kesehatan yang diharapkan melalui berbagai fasilitas penunjang yang disiapkan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat, sama sekali tidak berfungsi dan tidak dikerjakan. “Ke mana saja anggaran kesehatan yang dialokasikan dalam proses pelayanan di daerah ini?” katanya.[38]

[d] Status Rumah Sakit Dekai perlu dinaikkan: Dalam kunjungannya ke Dekai, Kab Yahukimo, Menteri Koordinasi Pembangunan manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, kaget bahwa di seluruh Provinsi Papua Pegunungan tidak ada satu Rumah Sakit (RS) yang ber-type C. Semuanya type D. Mengunjungi RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) di Dekai dia mencatat baik kekurangan tenaga medis, kekurangan fasilitas dan peralatan medis maupun kekurangan listrik. Maka, pelayanan yang dapat diberikan sangat terbatas dan banyak pasien perlu dirujuk ke Jayapura. Beliau berjanji akan melengkapi RSUD Dekai menjadi Type C. [39]

Sekitar ekonomi rakyat

[e] inisiatif penyuluhan praktis: dalam kenyataan sehari menjadi jelas bahwa banyak masyarakat biasa sebenarnya kurang tahu sejauh mana hak mereka sudah dilindungi atau dijamin melalui Peraturan-Peraturan Daerah (Perdasi). Salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, John NR Gobai, menyadari hal itu dan mengambil inisiatif untuk mengadakan penyuluhan serta sosialisasi peraturan-peraturan resmi di lapangan. Belum lama ini beliau duduk bersama masyarakat di kawasan pantai Hamadi. Kali ini (30/10) dia mengadakan pertemuan sosialisasi di Pusat Pembinaan dan pengembangan Wanita (P3W) di Padang Bulan, Abepura. Beliau menjelaskan isi Perdasi dan menjelaskan peraturan mengenai Perdasi Papua No 7 tahun 2020 tentang pertambangan rakyat, dan Perdasi Papua No. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Konflik Sosial[40].

[f] Nelayan di Manokwari mengeluh: Ratusan nelayan berprotes di Manokwari karena mereka mengalami bahwa usaha mereka diganggu oleh kapal-kapal nelayan dari luar Papua Barat yang bergerak di wilayah hak mereka (9/11). Kehadiran kapal-kapal dari luar bukan saja mengurangi hasil penangkapan ikan oleh para nelayan lokal, melainkan juga mengakibatkan polusi yang merugikan kesehatan ikan di laut. Para partisipan dalam protes juga menyebutkan sikap ‘tidak tahu diri’ para birokrat yang mengeluarkan izin operasional kepada kapal dari luar.

[g] Mama-mama pedagang lokal menolak pasar baru di Blorep (Merauke): Mama-Mama asli Papua menolak pasar baru di Merauke karena mereka merasa terlalu jauh dari pusat Merauke, hingga tidak strategis. Bupati Mbaraka berpendapat bahwa Mama-Mama masih berpikir terlalu sempit; mereka belum memperhitungkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan di Merauke terus berjalan. “Saya kasih gambaran saja, besok perumahan di Blorep akan bertambah banyak; daerah nanti akan ramai” ujarnya. Dari aspek strategis, sambung Mbaraka, kawasan Blorep berada pada posisi simpul kota. Kawasan itu dapat dengan mudah diakses melalui beberapa ruas jalan, sehingga dapat dipastikan daerah Blorep akan ramai di waktu mendatang. Para Mama belum terlalu yakin. Ibu Mutom bilang: “Siapa yang mau datang beli kalo pasar di pinggiran kota dan jauh dari pemukiman warga. Tentu nantinya juga merugikan kami”. Selain berlokasi di pinggiran kota, kata Mutom, tidak ada kendaraan transportasi umum atau angkutan kota yang beroperasi ke wilayah pasar tersebut. Tentu saja tidak akan ada pembeli atau pengunjung yang mau berbelanja di sana. “Kami sehari-hari berjualan di Pasar Wamanggu dan juga Pasar Mopah Baru (yang berlokasi di pusat kota). Kalau dipindahkan, tentu jualan kami tidak laku dan ini merugikan kami,” sambung nya.[41]

[h] Kemiskinan ekstrem di Papua di atas 5%: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada 2 provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem tinggi di atas 5%. Keduanya berada di Papua dan Papua Barat dengan masing-masing di level 7,67% dan 6,43% pada Maret 2023. Walau masih tinggi, dicatat juga bahwa akhir ini persentase menurun cepat dari 10,92% (2018) menjadi 7,67 (provinsi Papua sebelum pemekaran). Di Indonesia masih ada 14 provinsi yang level nya di antara 1-5%. Hanya ada 18 provinsi atau sekitar 53% dari total provinsi di Indonesia yang tingkat kemiskinan ekstrem nya di bawah 1%. Secara nasional, kemiskinan ekstrem berada di level 1,12% pada Maret 2023.[42]

Sekitar program ekonomi pemerintah

[j] Proyek Strategis Nasional (PSN)

* Pabrik gula di Merauke: menurut Menteri Pertanian, Andi Sulaiman, pemerintah akan mendirikan suatu ‘pabrik gula’ di Merauke. Programnya sudah dibahas dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan menyediakan 1.000.000 ha yang letaknya dalam kawasan Food Estate. Menurut Sulaiman untuk program ini ada dua alasan, yakni: pertama, iklimnya yang cocok, dan yang kedua, banyak tanah tersedia di Papua[43]. Sekiranya bagus Menteri Sulaiman diingatkan bahwa “Papua bukan Tanah Kosong”, (TvdB)

* PT Freeport: telah diadakan pembahasan perpanjangan izin pengoperasian PT Freeport. Pemerintah pusat, melalui Presiden Jokowi, bersedia memperpanjang izin sampai 2061. Pembahasan ini diadakan sedangkan masih ada suatu masalah besar yang belum diselesaikan oleh Presiden, yakni, ‘nasib ribuan pekerja Freeport’ (8.300 pekerja) yang pernah dipecat karena mengadakan demo 1 Mei 2017[44].

* Eksploitasi Minyak/Gas: masyarakat Amungme tetap menolak kegiatan eksploitasi minyak di wilayahnya. Dari pihak pemerintah mencari investor untuk memulai pengeksploitasian Blok Warim yang letaknya dalam wilayah Amungme dan Taman Konservasi yang resmi terlindung. Aliansi Mahasiswa (AMPTPI) dan organisasi KNPB mendukung protes masyarakat Amungme[45].

* KEK Sorong: Selama kunjungan kerja di Sorong, Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa akan ‘pasang badan’ supaya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong dikembangkan dengan cepat. Sebenarnya program ini sangat diprotes oleh masyarakat adat Moi. Esau Klagilit mengingatkan pemerintah untuk tidak mengorbankan masyarakat adat suku Moi di Kab Sorong demi memuluskan investasi di provinsi Papua Barat Daya. Menurut Esau ada berbagai problem konflik agraria yang terjadi di wilayah Papua Barat Daya. ”Banyak masalah dihadapi masyarakat adat dan buruh; bahkan masalah sosial lainnya yang belum diselesaikan pemerintah. Faktanya justru pemerintah sedang dan terus menciptakan konflik horizontal antara marga-marga pemilik ulayat. Harusnya fokus pemerintah bukan lagi datangkan masalah-masalah baru”, ujarnya.

“Pasti saja ada kepentingan tertentu dengan pernyataan Menteri, tetapi dia, Bahlil Lahadalia tidak berhak atas tanah adat kami. Sekarang kami mau tanya, ‘ko pu tanah dimana? Trada!’ Jadi, stop mengorbankan kami suku Moi punyai tanah adat demi menteri punyai kepentingan pribadi. Kami tetap menolak semua investasi di wilayah adat suku Moi, terutama KEK Sorong karena tanah adat kami marga Klagilit juga termasuk dalam peta KEK. Selain itu, sejak 1935 minyak bumi di Sorong mulai eksploitasi hingga 2023 tidak ada orang Moi sejahtera”, tegasnya[46]

* Pabrik pupuk di Fakfak: Tanggal 23 November 2023 Jokowi juga resmikan Bandara Siboru dan Pabrik Pupuk Kaltim. Disin pula masyarakat adat mengungkapkan dugaan konflik kepentingan berhubungan dengan kedua fasilitas ekonomi yang baru ini. Dalam siaran pers di Manokwari (24/11) masyarakat mengaitkan kedua ‘Proyek Strategis Negara’ ini dengan kepentingan Menteri Investasi dalam PT-PT yang terkait pula. Dicatat bahwa dalam salah satu PT Bersama Papua Unggul (PT BPU) Bahlil Lahadalia memiliki saham sebanyak 450 lembar yang nilainya investasi Rp. 675 juta. Dicatat pula bahwa Komisaris Independen PT Pupuk Kaltim, Eka Sastra, merangkap ‘Staf Khusus’ pada Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia. Dalam siaran pers juga disinggung mengenai kepentingan kegiatan ‘Kayu Ilegal’. PT Aulia Mitra Dewata (PT AMD) yang diduga menebang kayu tanpa izin, dan lokasinya dekat Bandara Siboru, telah memenangkan proyek pekerjaan pematangan Bandara Siboru senilai Rp 92,5 miliar (2019-2021). Selanjutnya dalam siaran pers diangkat faktanya bahwa masyarakat setempat, Kampung Fior[47], belum diberikan informasi yang berarti mengenai pengoperasian PT Pupuk Kaltim serta konsekuensi bagi masyarakat lokal. Sementara PT Pupuk Kaltim mengklaim memiliki 2.000 ha[48].

[7] LINGKUNGAN – DEFORESTASI - AGROBUSINESS

[a] Hak masyarakat adat: Ternyata masyarakat adat tidak pernah dapat mengurangi intensitas perjuangannya. Sesuatu yang sebenarnya begitu logis, yakni bahwa para penduduk memiliki hak atas keutuhan habitatnya warisan nenek moyangnya, namun para penguasa ternyata berbeda pendapat. Maka, haknya perlu diangkat dan diperjuangkan terus. Apalagi karena mereka mengalami bahwa sampai di pengadilan hak mereka ditolak. Contoh terakhir penolakan tuntutan masyarakat Awyu, Boven Digoel oleh Pengadilan Tata Usaha Negara di Jayapura (lihat [5][b] di atas). Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Jayapura, Benhur Wally, menekankan: ‘masyarakat adat baik secara kolektif maupun individual mempunyai hak dan kebebasan yang setara dengan semua orang. “Masyarakat berhak menguasai, mengatur, mengelola, dan memanfaatkan ruang hidup atau wilayah adatnya beserta segala sumber daya alam yang ada di dalamnya,” demikian Wally[49].

Setiap bulan ada kasus di mana masyarakat adat minta diakui, selain masyarakat adat Awyu juga pelbagai suku di provinsi Papua Barat da Papua Barat Daya akhir ini terus mengangkat suara[50]. Mereka tetap mengharapkan bahwa akhirnya seruan hati mereka didengar[51]. [8]

[8]MENUJU “PAPUA TANAH DAMAI”

[a] Seruan tokoh bangsa demi perdamaian di Tanah Papua: Pada tanggal 9 November 2023 sejumlah tokoh mengangkat suara untuk memajukan perwujudan perdamaian di Papua. Seruan mereka berisi sbb:[52]

Situasi krisis kemanusiaan secara global, termasuk yang terbaru di Ukraina dan Palestina adalah tragedi kemanusiaan terbesar pada abad ini. Ketika kita merenungkan tantangan-tantangan global itu, pada waktu bersamaan kita juga perlu merenungkan perhatian kita pada halaman rumah kita sendiri, yaitu Indonesia. Dengan skala berbeda, krisis kemanusiaan yang kita saksikan di dunia itu sebenarnya juga dapat kita lihat secara dekat di Tanah Papua.

Tanah Papua terus menerus dinodai oleh konflik bersenjata, pelanggaran hak-hak asasi manusia, kerusakan alam, kepunahan satwa langka, dan penderitaan kemanusiaan berupa pengungsian dan kelaparan akibat konflik. Kami sangat yakin bahwa penyelesaian damai adalah satu-satunya jalan yang dapat ditempuh. Hanya lewat jalan penyelesaian damai maka kita dapat mencegah jatuhnya korban jiwa, dan memungkinkan terwujudnya kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran di Papua.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini memiliki keprihatinan yang mendalam atas situasi konflik bersenjata di Tanah Papua. Dengan keprihatinan ini, kami menyampaikan seruan perdamaian bagi Pemerintah Republik Indonesia dan para pihak berkonflik, terutama faksi-faksi Kelompok Sipil Bersenjata, ULMWP, para tokoh adat dan masyarakat asli Papua, serta agamawan setempat. Kami menyerukan kepada para penyelenggara negara di lembaga eksekutif dan legislatif dan lembaga-lembaga negara lainnya untuk segera mengambil langkah-langkah menuju perdamaian di Papua.

Sebagai langkah awal, kami mengimbau agar pihak berkonflik dapat membangun kepercayaan. Penyelenggara negara perlu bekerja sama dengan segenap komponen bangsa untuk menangani situasi krisis kemanusiaan dan memulai kembali penjajakan-penjajakan menuju dialog damai. Semua pihak perlu membuka dialog, termasuk menangani pengungsian, kelaparan, ketidakadilan, kerawanan pemilu, serta memperbaiki situasi hak asasi manusia di Papua.

Maka dengan ini kami menyerukan kepada Pemerintah dan para pihak berkonflik di Papua untuk melanjutkan kembali proses penjajakan damai. Pembicaraan ini harus difasilitasi oleh penengah yang terpercaya dan imparsial, termasuk tokoh nasional dan para pemimpin perempuan, agama dan adat Papua, demi membangun kepercayaan dan keyakinan untuk adanya penjajakan dialog.

Tertanda,

Dr. (H.C). Hj. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid
Prof. Dr. Franz Magnis Suseno SJ
Prof. Dr. Makarim Wibisono, MA
Drs. Marzuki Darusman, S.H.
Alissa Wahid, Ketua, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Pdt. Gomar Gultom, Ketua Umum, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia
Prof. Dr. H.Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum, PP Muhammadiyah
Mgr. Siprianus Hormat, KKP-PMP, Konferensi Waligereja Indonesia

***

Refleksi lanjut

Sudah tentu para pejuang perdamaian di Papua menyambut dengan gembira hati inisiatif yang diambil beberapa ‘tokoh bangsa’. Seruan serta keprihatinan mereka sangat tepat, dihargai dan diharapkan bahwa inisiatif ini akan ditindaklanjuti, bukan saja di tingkat nasional, namun juga di tingkat regional di Papua sendiri. Selama bertahun-tahun para aktivis perdamaian di Papua merasa bahwa perjuangan mereka kurang diangkat oleh para ‘tokoh bangsa’, termasuk para pimpinan agama. Secara khusus umat bangsa Papua yang mayoritasnya beragama kristen/ katolik merasa sangat ditinggalkan saja oleh para pimpinan di Jakarta.

Karena kami sendiri beragama katolik, kami secara khusus mencatat bahwa para aktivis perdamaian di Papua merasa ditinggalkan oleh Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Malahan kadang-kadang ada kesan bahwa informasi mengenai keadaan di Papua – yang faktual – yang disalurkan ke KWI oleh para aktivis di lapangan - kurang diberikan perhatian atau malahan tidak dipercaya. Ada kesan bahwa pimpinan KWI lebih memprioritaskan ‘pengamanan institusional nya’ daripada ‘misi kenabiannya’. Kesannya, KWI kurang menghargai aktivis dari umatnya sendiri, seperti misalkan para aktivis perdamaian yang bergabung dalam Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Papua dan/atau bergabung dalam ‘perkumpulan para imam asli Papua’.

Syukurlah Mgr. Yanuarius You (Uskup Jayapura) yang menghadiri acara presentasi seruan ini, mengingatkan para rekan Uskup akan adanya masalah kekerasan yang terjadi di Papua secara berkepanjangan. Nyawa pun sudah seperti dianggap tidak berarti, dan masyarakat sipil yang harus menjadi korban. “Rakyat terpaksa harus mengungsi, terdiskriminasi dan dimarginalkan. Belum lagi adanya eksploitasi alam yang besar. Sebab itu seruan ini sangat tepat dan dialog harus terus dikedepankan agar kedamaian sungguh terjadi di Papua,” tegasnya. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom. “Papua masih bersimbah darah. Luka lama belum kering, tapi luka baru sudah ditoreh oleh berbagai kepentingan. PGI melihat derita Papua adalah derita kita semua. Sebab itu hendaknya kita terbeban untuk mendesak semua pihak yang bertikai, terkhusus pemerintah, juga elemen masyarakat, paling sedikit melakukan jeda kemanusiaan, agar kekerasan dapat dihentikan,” tegasnya

Walau kami mencatat beberapa unsur kritis di atas ini, umat beragama di Papua tetap sangat mengharapkan supaya ‘seruan hati’ dan ‘misi kemanusiaan’ Uskup Jayapura mendapat dukungan aktif dari para teman Uskup di KWI, supaya suara gereja katolik akhirnya juga bergema dengan lebih nyata dan memprioritaskan ‘misi kenabian dan pastoral gereja’.

Pokoknya, kami sangat bergembira tanda keterlibatan awal yang terumus dalam seruan ini dan supaya seruan ini betul-betul ditindaklanjuti oleh semua pihak yang menandatanganinya. Secara khusus, semoga para agamawan bersama menempatkan diri di baris depan dimana martabat manusia diinjak, dan secara aktif mendesak ‘proses perdamaian’ di Papua, itulah doa kami. Sekaligus, dan itulah tidak kalah mendesak, adalah harapan supaya seruan ini ditindaklanjuti di tingkat regional di Papua sendiri. Sudah waktu para agamawan, secara khusus gereja-gereja, meninggalkan ‘sikap menonton dan menunggu’ dan mulai tampil secara bersama, dan dengan lebih konkret memikirkan langkah-langkah yang perlu diambil demi perdamaian di Papua. Salah satu yang paling mendesak adalah membuka kembali pembahasan dan perwujudan suatu ‘jeda kemanusiaan’ supaya akhirnya kekerasan di Papua berkurang[53]. Perlu suatu keadaan tanpa ‘kekerasan harian seperti sekarang ini’ untuk saling mendekatkan segala pihak yang berkonflik guna saling mendengar dan bersama mencari suatu solusi yang bermartabat. Sikap ‘menonton, diam dan menunggu’ sulit diterima lagi oleh umatnya. Seruan oleh sejumlah “tokoh bangsa” dapat mendorong para pemimpin agama di Papua untuk bangkit bersama, menjalankan misi pastoral, yakni ‘menciptakan perdamaian, hidup dalam damai seluruh umat manusia sesuai citra Allah sendiri’ di Papua. Semoga! (TvdB)

[9] GERAKAN PEMERINTAH PAPUA

[a] kasus korupsi di Sorong: Sekali lagi ada pejabat – dalam hal ini pejabat Bupati – yang ditangkap karena diduga terlibat dalam kegiatan korupsi. Kedudukan permasalahan belum terlalu jelas. Namun jelas bahwa ada keterlibatan juga sejumlah pejabat Kementerian Keuangan yang bertugas memeriksa keuangan di daerah[54]. Bukan berlebihan pemerintah daerah sudah mengambil sikap demi pencegahan dan pemberantasan korupsi [55]. Harap lah bukan kata-kata saja. (TvdB)

[b] penggantian penjabat Gubernur: Provinsi Papua Pegunungan mengalami penggantian penjabat Gubernur,. Bp. Nikolaus Kondomo diganti oleh Bp Velix Wanggai. Bp Velix sudah lama berperan di tingkat pemerintah Jakarta, secara khusus untuk memperhatikan ‘desk Papua’.[56]

[10] TRENDS/GERAKAN POLITIK DI PUSAT INDONESIA

Nasional

[a] Pemerosotan demokrasi di Indonesia: Yang paling dibicarakan di Indonesia adalah segala macam aspek bahaya pemerosotan demokrasi nya. Terdorong oleh gaya penerapan hukum secara kontroversial serta keraguan akan netralitas para pejabat tinggi dan pola berkampanye sekitar Pemilu, pemberitaan mengenai bahaya kehilangan nilai-nilai demokrasi makin diangkat. Kritik yang langsung diarahkan kepada Presiden Jokowi juga meningkat. Sudah tentu suasana selama kampanye menuju Pemilu akan memperlihatkan suatu peningkatan ‘kepanasan politik’.[57]

Internasional

[b] PIF mengutus delegasi ke Indonesia: sambil menindaklanjuti hasil pertemuan Melanesian Spearhead Group (MSG), dalam pertemuan sidang Pacific Islands Forum (PIF) dibentuk suatu delegasi untuk memperhatikan persoalan Papua. Delegasi ini, yang terdiri dari pimpinan Fiji dan Papua Nugini diutus mendekati pemerintah Indonesia berkaitan dengan penyelesaian konflik di Papua. Secara khusus mereka ditugaskan untuk mendesak Indonesia mengizinkan kunjungan oleh Rapporteur PBB ke Papua[58].

[11] SERBA -SERBI

[a] Kunjungan Presiden: sekali lagi Presiden mengunjungi Papua. Kali ini beliau singgung di Biak, Manokwari dan Fakfak. Kegiatan antara lain pembukaan ‘International Sailing Event’ di Biak, meresmikan dua bandara (Manokwari dan Fakfak) dan peletakan batu pertama pabrik pupuk (Fakfak)[59].

[b] Victor Yeimo meraih penghargaan: Setelah sekian lama dalam proses pengadilan dan berdiam di penjara, Victor Yeimo dapat merasa bergembira karena diberikan penghargaan khusus di Australia. Beliau diberikan penghargaan ‘Voltaire empty chair” yang ditujukan kepada orang yang sangat berjasa dalam bidang memperjuangkan hak hidup dan hak asasi manusia[60]. Selamat berbahagia!

Jayapura, 30 November 2023

[1] https://jubi.id/polhukam/2023/penjabat-gubernur-papua-pegunungan-diminta-batalkan-penetapan-calon-anggota-mrp-pokja-perempuan/

[2] https://papua.tribunnews.com/2023/11/12/mui-dan-ormas-islam-papua-tolak-keputusan-mendagri-kh-saiful-islam-al-payage-harus-dilantik

[3] https://jubi.id/polhukam/2023/legislator-papua-keliru-apabila-ada-calon-anggota-mrp-tidak-dilantik-karena-alasan-menolak-otsus/

[4] https://www.nabire.net/warga-gelar-unjuk-rasa-di-kantor-kesbangpol-papua-tengah-ini-penyebabnya/

[5] https://suarapapua.com/2023/09/26/pimpinan-keuskupan-timika-tegaskan-tak=ada-utusan-agama-katolik-di-mrpt-periode-pertama/

[6] JUBI, edisi 22/23 Nov 2023, hlm 1-2: “MRP tidak dipilih pemerintah pusat”, keterangan ahli hukum Uncen

[7] Aliansi Demokrasi untuk Papua: Siaran Pers “Inkonsistensi Negera Terkait Seleksi dan Pelantikan Anggota MRP”, 10 November 2023 https://drive.google.com/file/d/12rzqfWRc0t9F6zOuHeBIGDF65H6vmbhM/view?usp=sharing

[8] Pernyataan Natalis Pigai, 13 November 2023, yang viral di media social.

[9] https://papua.tribunnews.com/2023/11/20/ini-sikap-terbuka-presiden-ulmwp-manasye-tabuni-soal-kongres-ke-i-di-sentani dan https://papua.tribunnews.com/2023/11/20/kongres-ke-i-di-sentani-bagian-dari-faksi-baru-presiden-ulmwp-tidak-ada-kaitannya-dengan-kami dan https://wagadei.id/2023/11/27/dilarang-keras-gunakan-nama-ulmwp-di-luar-dari-keputusan-ktt-ii-ulmwp-di-port-vila/?amp=1

[10] https://jubi.id/polhukam/2023/ketua-knpb-pusat-dan-sekretaris-knpb-numbay-ditetap-sebagai-tersangka/

[11] https://globalindo.net/2023/11/20/knpb-sentani-memperingati-hut-ke-15-tahun-2008-2023-lahirnya-knpb

[12] https://www.tribunnews.com/nasional/2023/11/25/tokoh-melanesia-kritik-menteri-bahlil-lahadalia-yang-minta-orang-papua-tahu-diri dan https://nasional.kompas.com/read/2023/11/23/13593841/ke-masyarakat-papua-menteri-bahlil-kalau-presiden-sudah-baik-kita-tahu-diri

[13] https://nasional.tempo.co/read/1791743/soal-klaim-opm-tembak-intel-di-papua-kapuspen-tni-adanya-korban-warga-sipil

[14] https://suarajurnalis.online/warinussy-mendesak-panglima-tni-untuk-menidak-oknum-anggotanya-yang-melakukan-intimidasi-terhadap-wakil-kepala-sekolah-smpn-aifat/