Quite a good round up of the various flag raising and photos in ABC Bahasa article
Setiap tahunnya pada tanggal 1 Desember, warga Papua di Australia, yang diantaranya berstatus sebagai pengungsi, bersama para pendukung kemerdekaan Papua mengibarkan bendera yang pernah diizinkan dikibarkan di Indonesia di era mendiang presiden Gus Dur.
Tepatnya hari ini, 60 tahun yang lalu, bendera Bintang Kejora untuk pertama kalinya dikibarkan saat Belanda mempersiapkan kemerdekaan koloni paling timur di kepulauan Indonesia terebut.
Ronny Kareni, aktivis muda kemerdekaan Papua yang tinggal di Canberra mengatakan hari ini bendera Bintang Kejora sudah berkibar di beberapa kota besar di Australia, seperti Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, dan Canberra, sejak pukul delapan pagi waktu Australia.
Selain membentangkan bendera di depan gedung Kedutaan Besar RI di Canberra, aktivis pendukung kemerdekaan juga datang ke Gedung Parlemen Australia.
Mereka menyerukan agar Pemerintah Australia untuk menindaklanjuti dan menyelidiki situasi hak asasi manusia yang memburuk di Papua.
Di Sydney, pengibaran bendera Bintang Kejora dilakukan di gedung pemerintahan Inner West Council dan dihadiri oleh setidaknya dua anggota parlemen dari Partai Hijau, David Shoebridge dan Jamie Parker.
Dari keterangan yang diterima ABC, Inner West Council mengatakan telah melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora di gedungnya setiap tahun sejak tahun 2016.
Dua wilayah, yakni kawasan Leichhardt dan Marrickville, yang kini melebur menjadi kawasan Inner West, bahkan telah ikut mengibarkan bendera Bintang Kejora sejak lebih dari sepuluh tahun yang lalu.
David menambahkan pengibaran bendera Bintang Kejora adalah sebuah tindakan sederhana tapi dianggap sebagai sebuah tindak kejahatan di Papua dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
“Skala pelanggaran hak asasi manusia oleh militer Indonesia, penghancuran desa dan pemindahan paksa orang Papua, tidak boleh lagi diabaikan."
Di Victoria, pengibaran bendera Bintang Kejora tak hanya dikibarkan di Melbourne, tapi juga di kota kecil Ballarat yang dihadiri pejabat Pemerintah setempat.
Salah satu pejabat, atau sebutannya Councillor, dari Ballarat, Belinda Coates, juga dari Partai Hijau, hadir untuk menyampaikan dukungannya agar Papua Barat bisa menentukan nasibnya sendiri.
Ronny menambahkan Australia bisa menjadi ‘broker’ yang jujur bagi pemimpin Papua dan Pemerintah Indonesia dengan melihat kembali kesepakatan asli sejarah, meski ia juga menyadari penentuan nasib sendiri untuk Papua adalah isu yang sensitif bagi Indonesia.
Sementara menurut David, momentum ini adalah saat yang tepat untuk mengakhiri "konspirasi keheningan dari pemerintah Australia yang berganti dari tahun ke tahun serta sebagian besar politisi Australia, tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua."
Ajakan untuk tidak terprovokasi
Ronny mengaku optimistis melihat dukungan yang terus tumbuh dari berbagai elemen masyarakat sipil, mulai dari dewan kota, serikat pekerja dan badan gereja Pasifik.
Secara terpisah, pemimpin gerakan kemerdekaan West Papua dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, menyambut baik acara pengibaran Bintang Kejora yang berlangsung di Australia.
"Bendera ini merupakan simbol identitas bangsa dan perjuangan kami untuk meraih kembali hak menentukan nasib sendiri," tambah Benny.
Perwakilan dari Asosiasi Australia-Papua Barat (AWPA), Joe Collins berharap pasukan keamanan akan mengizinkan orang-orang Papua Barat untuk merayakan hari yang penting bagi orang-orang Papua ini tanpa gangguan di tahun ini.
Sementara itu di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Ketua KNPB wilayah Mnukwar, Alexander Nekenem menghimbau kepada masyarakat baik Papua maupun non-Papua untuk tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin membuat situasi tegang untuk kepentingan mereka sendiri.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.