AWPA Sydney : PAPUA 2021 1 – 15 September (In Bahasa)

PAPUA 2021

1 – 15 September

Oleh: Theo van den Broek

[1] POKOK PERHATIAN UTAMA

[a] Penyebaran infeksi Covid-19: pada umumnya ada penurunan jumlah infeksi corona di seluruh wilayah Indonesia. Namun sejumlah peraturan ‘pembatasan kegiatan masyarakat’ masih diberlakukan, secara khusus di wilayah Jawa-Bali. Pendorongan vaksinasi secara nasional masih berjalan terus, biar kemajuantidak selalu secepat sebagaimana diharapakan/dibutuhkan.

[b] covid-19 di Papua: antara lain karena pelaksanaan PON XX di Papua sudah di ambang pintu Satgas Covid-19 berupaya untuk mempercepat vaksinasi secara khusus di empat venue utama PON XX. Yang menarik adalah catatan dari Perhimpunan Geraja Indonesia (PGI) yang mengusulkan supaya TNI-Polri tidak dilibatkan dalam program vaksinasi di Papua. Alasannya: masyarakat Papua agak bertrauma dengan kehadiran dan kegiatan TNI-Polri.[1] Setelah membaca berita itu, mungkin cukup mengagetkan bahwa beberapa hari kemudian ada berita bahwa ‘TNI AL kerahkan kapal perang ke Papua untuk serbuan Sorong’. Serbuan yang dimaksudkan adalah suatu ‘operasi vaksinasi’ besar-besaran.[2] Selanjutnya diumumkan juga bahwa suatu tim gabungan dari TNI AL dengan Institut Nasional untuk Administrasi Publik (IPDN) diberangkatan dengan pesawat Hercules ke Jayapura untuk mempercepat proses vaksinansi selama satu minggu, menjelang penyelenggaraan PON XX. Tim ini terdiri dari 55 personel TNI AL, 20 personel IPDN dan 6 sukarelewan (8-16/9).[3] Entah bagaimanapun uuga, percepatan vaksinasi di Papua terjadi, sekurang-kurangnya di wilayah venue PON XX, dan angka-angka penginfeksi yang dilaporkan selama minggu terakhr ini menunjukkan suatu penurunan yang cukupsignifikan, samai dikataka bahwa Kota Jayapura sudah hampir seluruhnya ‘zone hijau’. Kesannya bahwa wilayah Merauke yang masih paling parah, namun ada kemajuan juga. {rincian, lihat [12]}

[2] KEAMANAN dan OPERASI TNI/POLRI dan TPNPB

[a] korban tambahan: empat anggota TNI tewas dalam suatu serangan oleh kelompok yang identitasnya tidak diketahui di Aifat Selatan, distrik Maybrat. Provinsi Papua Barat. Suatu pos militer di Kisor diserang pagi hari (2/9) selama para prajurit masih tertidur. Empat yang tewas dalam serangan ini: Ambrosius, Dirham, Zul Ansari dan Dirman, 2 mengalami luka dan 5 prajurit selamat.[4]

Di wilayah Pegunungan Bintang sejumlah alat berat dibakar habis oleh anggota TPNPB-OPM (9/9). Terjadi di lokasi pembangunan Jalan Trans Oksibil-Kiwirok, tepatnya di Mangabip, distrik Oksebang.[5] Selanjutnya - mungkin berhubungan dengan penangkapan 2 anggota TPNPB dari Oksibil yang ditahan di Batom (7/9) - muncul pembakaran massal fasilitas umum (a.l. sekolah, puskesmas dan bank) di distrik Kiwirok (13/9). Siapa pelakunya? Dalam hal ini tidak jelas: TNI-Polri menyatakan bahwa TPNPB adalah pelaku, sedangkan dari pihak Free West Papua Campaign dengan tegas dikatakan bahwa bukan mereka yang membakarnya, namun dibakar oleh TNI. Verifikasinya sulit (TvdB). Dalam kontak senjata yang menyusul pembakaran ini seorang prajurit kena peluru (ringan) dan dapat perawatan medis.

[b] sejumlah simpatisan/anggota PTNPB ditangkap: akhir Agustus sejumlah orang ditangkap karena diduga terlibat dalam dukungan gerakan PTNPB-OPM (30/8). 8 Orang ditangkap di Kab Puncak dan akhirnya 4 ditahan untuk investigasi lebih lanjut. Diantaranya seorang kepala distrik Wusama, Etius Baye (38) yang diduga menjadi salah satu orang kunci dalam usaha untuk menyuplai TPNPB dengan apa yang mereka butuhkan. Empat orang yang ditahan, ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana.[6]

Selanjutnya di Dekai, (Kab Yahukimo) seorang anggota TPNPB ditangkap, yakni Senat Soll (2/9). Bpk Senat dinyatakan seorang pemimpin kelompok PTNPB. Sewaktu ditangkap dia ditembak di kaki kanan, maka diberikan bantuan medis di Rumha Sakit di Dekai.[7] Menurut tim penangkap Senat ditembak karena melawan waktu mau ditangkap. Dia akan dipindahkan ke Jayapura untuk diinvestigasi.[8]

Seorang anggota OPM lainnya, Giden Telenggeng, ditangkap di Jayapura bersama seorag lainnya yang inisialnya AT (3/9). Mereka diduga mereka ditangkap menjadi penyedia supply senjata dan uang bagi KKB. Setelah Gigen ditangkap, aparat selanjutnya melakukan penyitaan senapan serbu beserta amunisinya (3 pucuk senjata serta magazine).[9]

Selanjutnya dua orang - dugaan anggota OPM yang berada di Kab Pegunungan Bintang, distrik Oksibil – ditangkap ditengah jalan di sungai Oksip (7/9). Mereka adalah Yulian Uropmabin (36) dan Kapol Uropmabin (42). Mereka sementara ditahan di Batom.[10]

[c] pengejaran pelaku pembunuhan prajurit di Kisor (Maybrat): pihak keamanan memberitahukan bahwa dua pelaku pembunuhan 4 prajurit sudah ditahan di Kodim 1809 Maybrat. Sementara 3 kompi TNI mengejar para pelakunya, sambil memegang pada informasi yang diperoleh dari dua tahanan ini. Sementara waktu juga beredar berita dari pihak keamanan bahwa sebenarnya pelaku utama dibelakang pembunuhan ini adalah KNPB. Sampai ada daftar orang yang dicari (DPO) dengan 17 nama yang jelas. Semua nama adalah ‘orang KNPB’.[11] Dasar penyusunan DPO ini masih diragulan banyak pihak. Satu satunya dasar adalah pengakuan orang yang sedang ditahan, sedangkan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LP3BH) di Manokwari. Yan Christian Warinussy, justru meminta supaya kedua tahanan sipil ini dengan segera dibebaskan, karena “menurut sumber yang dapat dipercaya, kedua orang ini bukan anggota dari kelompok yang meyerang pos militer itu. Mereka dua warga sipil muda yang tak berdosa”, tegasnya![12]. Juga KNPB dengan resmi menyatakan bahwa mereka tidak ada urusan apapun dengan aksi pembunuhan itu[13]. Sedangkan PTNPB sudah menyatakan bertanggungjawab atas aksi ngeri itu.[14] Namun demikian kesannya bahwa pihak keamanan tetap mencari anggota-anggota KPNB di wilayah Maybrat ini. 2086 warga kampung mengungsi.

Dari beberapa pihak dicatat bahwa ada kesan kuat bahwa ada pihak tertentu yang sangat berupaya supaya KNPB dilihat sebagai pelaku kekerasan di Kisor (Sorong); apakah ada upaya ‘kriminalisasi KNPB’? Dalam sejumlah berita dari pihak keamanan sudah mulai bicara terus mengenai ‘kontak tembak dengan kelompok KNPB’, atau ‘jembatan kayu…putus dirusak …oleh kelompok KNPB’ (5/9).[15] Berita-berita semacam ini sulit dapat diperiksa kebenarannya, apalagi keterlibatan KNPB belum dibuktikan. Walau tidak dapat diverifikasi, berita semacam ini mudah akan menetapkan pendapat umum bahwa KNPB tidak perlu dibedakan lagi dengan KKB dan sama-sama dapat dikategorikan sebagai ‘teroris’. Dengan demikian akan ada mandat penuh untuk menangkap siapa saja yang mengakui diri anggota KNPB. Juga perlu dicatat bahwa pemberitaan negatif mengenai KNPB ini terjadi sama waktunya dengan persidangan Victor Yeimo sebagai jurubicara internasional KNPB di Jayapura. Dalam rangka yang sama juga menarik untuk mencatat pernyataan yang kurang berlandasan dari Kapolda Papua pada CNN (4/9) bahwa “KKB dan demo KNPB adalah ancaman utama PON Papua”. [16] Pihak KNPB sekali lagi menyampaikan bahwa ‘mereka sama sekali tidak ada agenda mengganggu PON XX’. Pokonya, trend ‘kriminalisasi tanpa bukti nyata’ sangat memprihatinkan! (TvdB)

[3] PENGUNGSI-PENGUNGSI DI PAPUA dan SUASANA WILAYAH KONFLIK

[a] pengungsi di wilayah Maybrat: setelah pihak keamanan mulai mengejar para pelaku pembunuhan 4 prajurit di Kisor, sekitar 2.000 warga meninggal kampung halamannya dan melarikan diri ke hutan, karena takut pengoperasian militer; 3 kompi TNI dikerahkan demi pengejaran itu. [17] Sementara itu para pengungsi diajak oleh Gubernur Papua Barat untuk kembali ke kampungnya; keamanan di kampung akan dijamin oleh para tenaga keamanan.[18]

Sekarang terdapat sejumlah pengungsi yang signifikan yang berasal dari 5 wilayah: Nduga, Banti(Timika), Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Maybrat. Tidak mengherankan kalau nanti disusul dengan pengungsi dari Pegunungan Bintang. (TvdB)

[4] OTSUS & PEMEKARAN & POLA PEMBANGUNAN DI PAPUA

[a] Revisi Mendagri dan Wapres membahas Otsus Papua: Otsus Jilid II sudah disahkan DPR RI, sekarang tinggal dilengkapi dengan beberapa Peraturan Pemerintah (PP). PP itu perlu disiapkan dalam jangka tiga bulan setelah UU Otsus II disahkan DPR RI. Maka, Menteri dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, bertemu dengan Wakil Presiden (Wapres) untuk membahas 3 PP (30/8). Draf 3 PP diserahkan kepada Wapres. Satu menyangkut ‘kelembagaan dan kewenangan’ dan satu menyangkut ‘tata kelola keuangan’. Yang ke-3, mengenai ‘pemekaran Papua yang menjadi aspirasi masyarakat Papua’, yang menurut Mendagri belum cukup terinci; hanya pokok-pokok pikirannya secara garis besar dilaporkan kepada Wapres, keterangan Mendagri. [19]

Tidak diterangkan sejauh mana isi draf-draf itu adalah hasil pembahasan dengan pihak yang berkepentingan di Papua? (TvdB)

[b] Majelis Rakyat Papua (MRP) menggugat UU No.2 Tahun 2021 tentang Otsus: secara resmi MRP Papua menggugat UU Otsus yang disahkan DPR RI medio Juli 2021 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Penyerahan gugatan kepada MK dijalankan Tim Kuasa Hukum yang mendampingi MRP (30/8). “Pendaftaran permohonan pengujian ini dilakukan karena dalam muatan pasal UU tersebut terdapat pasal-pasal yang merugikan hak-hak konstitusional Orang Asli Papua (OAP) yang dalam hal ini diwakili oleh MRP”, tegasnya Drs Roy Rening, SH, MH, mewakili Tim Hukum. [20]

[c] pemekaran Provinsi Papua Selatan: ternyata rencana pemekaran yang bertujuan membentuk Provinsi Papua Selatan masih menjadi perhatian besar Mendagri, Tito Karnavian, sewaktu berkunjung ke Merauke (11/9). Sementara waktu Kabupaten Pegunungan Bintang yang sampai saat ini menjadi salah satu wilayah yang akan termasuk Provinsi Papua Selatan itu, akhirnya menyatakan memilih bergabung dengan wilayah Papua Utara (Saereri). Maka, tinggal saja empat kabupaten – Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat – yang bersama menjadi provinsi yang baru itu. Menurut Tito, tidak menjadi soal, Provinsi Papua Selatan tetap akan jadi. [21]

[5] SOAL HUKUM /KEADILAN

[a] somasi oleh Luhut bagi Azhar dan KontraS: setelah Moeldoko yang somasi Indonesia Corruption Watch (ICW), sekarang giliran Luhut Binsar Pandjaitan untuk somasi mereka yang mengkritiknya. Luhut somasi baik Haris Azhar maupun koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti untuk meminta maaf atas tuduhannya dalam suatu acara virtual Yutobe Haris Azhar yang berjudul “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada!”. Kritiknya menyangkut perusahaan-perusahaan pertambangan dalam wilayah konflik Intan Jaya yang beroperasi dengan dukungan, keterlibatan pihak kemananan, TNI-Polri. Catatan kritis ini terhadap Luhut dilandaskan pada laporan hasil studi cepat yang dilaljukan 10 organisasi kemasyarakatan sipil yang menunjukkan indikasi kuat adanya kaitan nyata antara pengoperasian militer dan kepentingan ekonimis beberapa perusahaan (lihat lap Papua 2021 Aug [2]). Asfinawati, kuasa hukum Fatia, merespons somasi tersebut. Menurut dia konflik kepentingan harus dijauhi oleh pejabat publik karena dua dimensi. Pertama, indikasi dari tindak pidana korupsi. Kedua, “konflik kepentingan di dalam dirinya, adalah perbuatan yang salah. Ini perbuatan yang diancam dengan pidana”. Selanjutnya dicatatnya bahwa kritik oleh Fatia merupakan hak konstitusionalnya untuk ikut serta di dalam mengawasi pemerintah. “Harusnya yang mengawasi pemerintah adalah rakyat, bukan pejabat publik yang mengawasi dan menyomasi”, kata Asfinawati (1/9). Kuasa hukum ICW (somasi Moeldoko), Muhammad Isnur menyatakan: “ciri-ciri negara menuju kematian demokrasi ketika penguasa tadak mau dikritik dan menggunakan jalur kekuasaannya, termasuk hukum, untuk memburu atau membungkam orang yang kritik”. ‘Seorang pejabat pun tak hanya terbuka dengan kritik, tapi juga menerima dan bisa mengubah kebijakan’, tambahnya. Pokoknya: dua somasi yang dilayangkan oleh dua pejabat aktif era Presiden Jokowi Widodo ini menunjukkan kemunduran demokrasi.[22]

[b] rakyat Papua butuhkan keterbukaan informasi : berhubungan dengan ‘tren somasi’, secara khusus somasi oleh Luhut, wakil Ketua Komite I DPD RI, Dr Filep Wamafma, menekankan “ini kajian berdasarkan data yang menyebut nama-nama dibalik konsesi tambang di Papua. Kalau tidak benar, silahkan buka data yang benar ke publik. Data ya dilawan dengan data, Rakyat Papua butuh jawaban”. Filep mengkhawatirkan jika data tersebut benar adanya, hal itu akan memgbangkitkan semangat perlawanan orang asli Papua (OAP) terhadap oligarki yang terus mengurus kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) Papua, khususnya di Intan Jaya. Rakyat Papua tidak ingin dijadikan sebagai obyek kepentingan investasi dan politik, rakyat Papua ingin sumber daya alam yang dimilikinya memberikan kesejahteraan. Rakyat Papua membutuhkan keterbukaan informasi. [23] Dia juga mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti dan mengusut tuntas dugaan agenda lain di balik operasi militer di Intan Jaya. Presiden selaku panglima tertinggi, seharusnya mengetahui persoalan ini karena sifatnya mendasar dan krusial.

[c] pelaku penembakan 3 polisi hingga tewas divonnis ringan: kasus penembakan oleh anggota-anggota TNI di Kasonaweja, Kab Mamberamo Raya pada 12 April 2020 yang mengakibatkan meninggalnya 3 (tiga) anggota Polres Mamra asli Papua, akhirnya disidangkan mulai 27 Juli 2021 sampai 1 Sept. Persidangan digelar di Peradilan Militer Jayapura setelah terus ditunda dengan segala macam alasan, sedangkan para terdakwa sebanyak 5 (lima) orang dari TNI, tidak pernah ditahan. Menurut koordinator PAHAM Papua, Gustaf Kawer, pihak Peradilan Militerterus ‘melindungi’ para terdakwa, dan akhirnya juga dituntut hukuman yang sangat ringan, yakni, terdakwa pertama 18 bulan penjara, terdakwa kedua 12 bulan dan tiga yang lain 10 bulan. Kuasa hukum para korban sangat kecewa - to say the least - dengan tuntutan seringan ini.[24]

[d] Hari Pembela HAM Nasional 7 September : pada tgl 7 September 2004, seorang pembela HAM, Munir Said Thalib dibunuh (diracuni) dalam perjalanan dari Jakarta ke Amsterdam. Tragedi pembunuhan ini tidak pernah diselesaikan tuntas secara hukum, sampai saat ini. Oleh karena baru ini (6/9) 100 tokoh demokrasi mendesak Jokowi untuk membongkar aktor intelektual yang ada di belakang pembunuhan Munir, supaya pelakunya dapat diseret ke pengadilan.[25]

Sementara waktu, untuk mengenang jasa-jasa Munir, Komisi Nasional Hak Asazi Manusia (Komnas HAM) mengusulkan supaya tanggal pembunuhannya itu dijadikan Hari Pembela HAM Nasional. Amnesty Internasional Indonesia sangat mendukung pengusulan demikian. Namun dengan catatan: “kami menggarisbawahi bahwa hal ini tidak akan memiliki dampak apapun terhadap penegakan hak asasi manusia jika tidak dibarengi dengan langkah nyata untuk melindungi kerja-kerja pembela HAM, termasuk mengusut tuntas kasus pembunuhan pembela HAM seperti Munir”. Amnesty bersama Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) mendesak Komnas HAM mengambil langkah penting untuk melawan impunitas bagi pelaku serangan terhadap pembela HAM dengan menetapkan pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat. Dari catatan Amnesty , sepanjang 2021 setidaknya ada 99 kasus serangan terhadap pembela HAM di Indonesia, dengan total 267 korban. [26]

[d] daftar kasus pelanggaran HAM: daftar kasus HAM yang belum diselesaikan secara tuntas sampai hari ini, masih cukup panjang. Dalam siaran CNN Indonesia (10/9) 12 kasus-kasus berikut disebut: [1] pembunuhan Munir, [2] pembunuhan masal 1965, [3] peristiwa Talangsari Lampung 1989, [4] Tragedi Trisakti, [5] peristiwa Paniai (2014), [6] peristiwa penghilangan Orang secara Paksa 1997-1998, [7] peristiwa Wasior dan Wamena 2001, [8] peristiwa Rumah Geudong Aceh 1998, [9] peristiwa pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, [10] peristiwa Jambo Keupok Aceh 2003, [11] peristiwa Simpang KKA Aceh 3Mei 1999, dan [12] kerusuhan Mei 1998.

[e] kasus Victor Yeimo: ternyata Victor Yeimo sakit serius; a.l. dia sakit paru-paru hingga perlu suatu pengobatan yang sangat berdisiplin dan berkesinambungan. Tim pengacara yang mewakilinya di depan hukum meminta supaya Victor dipindahkan dari tahanan di markas Brimob ke rumah tahanan di Abepura, karena kondisi di markas Brimob justru memperberatkan sakit paru-parunya. [27]

[f] kekerasan seksual dan undang-undangnya (ruu): ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati menyebut masih ada ketimpangan hukum dalam Rencangan Undang-Undang (RUU) Tindakan Pidana Kekerasan Seksual. RUU versi Badan Legal DPR RI mengurangi tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya dengan rinci dijabarkan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Ada penghapusan 5 kategori Kekerasan Seksual. Sebelumnya dalam RUU PKS ada 9 bentuk kekerasan seksual serta bentuk pemindanaan terhadap masing-masing kategori kekerasan seksual. Dalam RUU TPKS baru juga ada penghilangan asas dan tujuan pembentukan RUU PKS, dan tidak ada tindakan pindana pada kekerasan berbasis gender online (KBGO), hingga arah upaya pencegahan kekerasan seksual yang dinilai tidak komprehensif. [28]

[6] PENDIDIKAN, KESEHATAN dan EKONOMI RAKYAT di PAPUA

[a] beasiswa untuk orang Papua asli (OAP): Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua (BPSDM) memberiahukan bahwa mereka telah mengalokasikan beasiswa untuk 1.436 mahasiswa OAP yang sementara ini berstudi di 12 universitas di Jayapura dan disekitarnya. Sembilan (9) diantara mereka sedang mengikuti program PHD. Empat universitas yang paling terlibat adalah Universitas Cenderawasih, Universitas Muhamadiyah, Universitas Ottow Geisler, dan Port Numbay Sekolah Tinggi Ekonomi (STIE). [29]

[b] peningkatan kasus HIV/AIDS di Merauke: meningkatnya angka kasus penderita Human Immunodeficiency Virus (HIV) atau Acquired Immune Deficieny Syndrome (AIDS), secara kumulatif terjadi hingga 2.540 kasus di Merauke. Sebelumnya pada tahun 2020 tercatat ada 138 kasus dan pada bulan Januari-Juni 2021 terdapat 53 kasus baru yang muncul. “Angka kasus penderita HIV/AIDS dominan dialami ibu rumah tangga dengan jumlah 21,1%. Kemudian kalangan pelajar pun cukup banyak”, kata sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kab Merauke, Damario Sriyono. Sudah waktu pemerintah melakukan tindakan untuk kembali meningkatkan kesadaran masyarakat. [30]

[c] proyek raksasa migas: pada RU VII Kasim, milik PT Pertamina di Sorong, Papua sedang dibangung suatu ‘open access’; hal ini tidak gampang karena lokasi proyek terpencil, hingga mempersulitkan pendatangan material, alat dan tenaga kerja (500 orang). Proyek besar sedang dikerjakan untuk mempertahankan stabilitas supply dan stock crude oil sehingga persediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari kilang RU VII Kasim ke wilayah Indonesia Timur (Maluku, Papua, Papua Barat) tetap terjaga.[31]

[7] LINGKUNGAN, DEFORESTASI, INDUSTRI PERKEBUNAN

[a] KKP mendukung Papua Barat, provinsi konservasi: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong penetapan calon kawasan konservasi perairan Maksegara di pesisir utara Papua Barat. Langkah ini guna mendukung Provinsi Papua Barat sebagai provinsi konservasi dalam menjaga keberlanjutan kekayaan dan potensi kelautan dan perikanan. Hal ini dilakukan sesuai Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Barat No. 13 Tahun 2019 yang bertujuan mengamanatkan alokasi ruang berupa kawasan konservasi.[32]

[b] kebijakan demi kelangsungan hidup alam dan manusia: mendukung kebijakan Bupati Sorong [dalam tindakannya mencabut izin beroperasi beberapa perusahaan kelapa sawit] Bp Uskup Keuskupan Manokwari-Sorong, Mgr Datus Lega, mengingatkan akan integritas seorang pemimpin. Dia menekankan bahwa ketika seorang pejabat publik, khususnya anak asli Papua ikut menerima uang suap di perusahaan, maka dapat dikatakan bahwa pejabat asli Papua itu melecehkan martabat dirinya. Selain itu secara tidak sadar ia juga terlibat memperkosa dan membunuh ‘mamanya’ sendiri, yaitu “mama Papua” (hutan-alam Papua). Karena itu, menurut Mgr Datus, diperlukan tekanan publik (termasuk aksi dari para imamnya) sebagai suara moral keadilan dan hukum tak tertulis, yang sangat dibutuhkan agar raksasa yang suka membeli hukum dengan uang dan kekuasaan (jabatan) dipatahkan permainan jahatnya. Yang kita butuhkan adalah kebijakan pemimpin bermoral dan bermartabat bagi kelangsungan hidup alam dan manusia.[33]

[8] MENUJU “PAPUA TANAH DAMAI”

[a] gaya Gus Dur mengatasi gejolak Papua: seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Filep Wamafma, meminta Presiden Jokowi meniru langkah Presiden ke-4 Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam menyelesaikan gejolak di Papua. Filep mengatakan pemerintah dapat meredam gejolak kelompok yang dianggap teroris dengan melakukan pendekatan budaya, ideologi, dan hal-hal lainnya tanpa kekerasan. Gus Dur mengedepankan hal tersebut dibanding operasi militer. Presiden Gus Dur menerapkan pendekatan melalui pemahaman suku, budaya, dan agama bukan melalui pengiriman pasukan TNI dan Polri (6/9). Stigma teroris kurang pas untuk menerapkan pendekatan yang dicontohkan Gus Dur. Sementara tiga persoalan lama yang tak kunjung terselesaikan hingga saat ini: [a] dugaan pelanggaran HAM, [b] perbedaan pendapat terhadap sejarah integrasi Papua, dan [c] ketidakadilan, secara khusus dalam perampasan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA). Sebenarnya, juga Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) juga meminta pemerintah Indonesia untuk ‘menghentikan segala kekerasan dan duduk di meja perundingan’.[34]

[9] GERAKAN POLITIK PEMERINTAH PAPUA & PAPUA BARAT

[a] wakil gubernur yang baru, siapa?: sejak meninggalnya Bp Klemen Tinal, wakil Gubernur Papua, sudah ada pengusulan penggantinya oleh Gubernur Papua serta partainya. Tinggal penentuan calon kedua yang masih dapat ditentukan oleh ‘koalisi dukungan’ Guburnur. Beberapa nama sudah disebutkan namun belum disampaikan kepada DPR Papua. Sementara waktu Partai Golkar Pusat sudah menetapkan calonnya, yakni Paulus Waterpauw (mantan Kapolda Papua). Malahan ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, dengan tegas menyatakan bahwa ‘kursi wakil Gubernur Papua’ adalah milik Golkar. [35]

Sudah tentu suara kuat Golkar itu cukup membingungkan mengingat bahwa Gubernur Papua, Lukas Enembe, pernah menolak dengan tegas untuk menjadi pasangan dengan Paulus Waterpauw dalam pemilihan Gubernur yang lalu. Waktu itu Lukas Enembe mau dipaksa oleh pihak BIN bersama Kapolri Tito Karnavian untuk berpasangan dengan Waterpauw. Sudah tentu Lukas menolak paksaan sejumlah pejabat tinggi itu, dia menolak mati-matian berpasangan dengan Waterpauw. Mungkin sekarang ‘kelompok dorongan’ waktu itu melihat kesempatan lagi untuk akhirnya memasang Paulus Waterpauw lagi pada kursi ‘wakil gubernur Papua’, sedangkan Waterpauw baru kurang setahun berjabatan Kepala BIN Kepolisian. Ternyata bagi pimpinan umum Golkar tidak ada pertimbangan sehat mau membantu pimpinan Gubernur di Papua untuk menjalankan tugas pemerintah provinsi dengan baik (good governance), karena Golkar nekad memasang seorang wakil yang sudah pernah ditolak dengan nyata. Kepentingan apa sebenarnya dibelakang pencalonan ini oleh Gokkar serta ketegasannya bahwa mereka berhak ‘memiliki kursi wakil Gubernur’? Untuk apa? (TvdB)

[b] PON XX dijaga ketat pihak keamanan: Menurut Kapolda ancaman utama PON XX akan datang dari KKB dan KNPB. Sementara Agus Kossay, ketua umum KNPB, menyataan bahwa KNPB tidak punyai agenda aksi untuk gagalkan PON XX. Jurubicara KNPB, Ones Suhuniap, mengatakan pernyataan Kapolda tidak dapat dibenarkan. Pernyataan juga mengesankan seakan-akan KNPB perusuh. “Jika Polda Papua [harus] memberikan bukti, kapan dan dimana KNPB menciptakan keonaran, atau ricuh mengakibatkan korban jiwa. Polda Papua jangan main tuduh sembarangan tanpa barang bukti”. [36]

Sementara untuk mengantisipasi segala gangguan, pihak polisi Papua akan mengerahkan 6.000 pasukan untuk melakukan pengamanan selama kegiatan PON berlangsung. [37] Kelihatan tindakan keamanan akan menjadi unsur yang paling menonjol selama persiapan serta pelaksanaan PON XX di Papua. Disamping 6.000 personel yang dikerahlan oleh pihak kepolisian di Papua, suatu ‘kontingen’ yang terdiri dari Densus 88, Brimob dan TNI-Polri, jumlah totalnya 1,686 orang, akan diberangkatkan ke Papua, mulai 18 September. Sedangkan TNI di Papua akan mengerahkan sekitar 2.800 personnel lagi. Maka, PON akan dijaga oleh sekitar 10.000 lebih angota keamanan bersenjata.[38]

[c] ramainya monitoring persiapan PON: Akhir Agustus sewaktu kunjungan oleh Presiden dibatal, utusan dari Jakarta, Pangdam bersama Kapolri, mengunjungi Papua (Jayapura dan Merauke) ‘untuk memonitor persiapan PON’. Selama minggu lalu (16-18/8), giliran Mendagri, Tito Karnavian bersama Menkopolhukam, Mahfud Md., untuk mengunjungi Papua dengan rute kunjungan dan tujuan yang sama: memonitoring persiapan PON. Kedua rombongan juga mengunjungi Sota, pos perbatasan dengan Papua Nugini, di ujung Papua Selatan. Dalam perjalanannya ke Merauke Mendagri dan Menkopolhukan didampingi Panglima Kodam Jayapura.

Yang agak mengherankan adalah baik frekwensi ‘kunjungan monitoring persiapan PON’ maupun personalia yang terlibat dalam kunjungan-kunjungan itu. Kenapa, setelah kunjungan Presiden sendiri dibatal, dua kali monitoring semacam ini tidak dijalankan oleh pejabat kementerian Olahraga? Kenapa rombongan ke Merauke diantar oleh Panglima di Papua, dan bukan pejabat pemerintahn sipil provinsi Papua? Catatan pertanyaan saja! (TvdB)

[10] TRENDS/GERAKAN POLITIK UMUM DI PUSAT INDONESIA dan INTERNASIONAL

[a] blok negara internasional prihatin mengenai Papua: Organsiasi Negara Afrika, Carribbean dan Pasifik (OACPS) menyurati pada Komisaris Tinggi HAM di PBB (UNHCR) untuk menyuarakan keprihatinannya mengenai situasi di Papua. Mereka memohon suatu “misi urgen ke Papua Barat guna memperoleh suatu ‘well documented’ (proved) laporan informasi mengenai situasi HAM” di Papua. OACPS menyatakan bahwa mereka mengakui kedaulatan Indonesia, termasuk Papua, sekaligus menggarisbawahi “OACPS mempunyai komitmen yang tak tergoyangkan pada pengindahan hak-hak asasi manusia, peraturan hukum dan prinsip-prinsip demokrasi”. Selama tahun-tahun terakhir UNHCR telah berulangkali meminta akses pada Papua dan ‘Jakarta’ selalu menyatakan ‘setuju’, namun sampai saat ini satu kunjungan pun tidak dapat dijalankan.[39]

[11] SERBA-SERBI – VARIA

[a] Indonesia, negara santai no 1: dalam dunia business keparawisatawan, ternyata Indonesia diberikan status “Negara Paling Santai” di dunia ini. Penilaian ini berdasar sejumlah tolok ukur yang menunjukkan ‘ramahnya parawisata’ yang paling top.[40]

[b] kriminalitas dan minuman keras (miras): ternyata minuman keras tetap menjadi suatu persoalan besar dimana-mana saja di Papua. Karena itu Pemda dan DPRD Jayawijaya didesak untuk memperkuat upayanya menghentikan segala peredaran minuman keras itu.[41]

Ternyata sangat sulit: artinya yang berkepentingan mengedarnya adalah oknum-oknum yang agak sulit ditindaki, entah kenapa? (TvdB)

[c] betulkah ada ‘noken’ buatan luar Papua untuk PON?: Mama-mama perajin Noken Papua resah dengan belum adanya kepastian dari Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) menyangkut penetapan bahwa akan ‘memanfaatkan Noken Papua karya mam-mama’ sebagai suvenir di perhelatan PON XX. Belakangan ini muncul rencana pihak panitia menggunakan ‘noken imitasi’ yang dibuat di luar Papua sebagai cendera mata Pon XX. Selama dua tahun mama-mama Papua sangat sibuk dan rajin menyiapkan ‘noken Papua’-asli dalam segala macam variasi untuk dijadikan suvenir selama PON XX. “Urusan perajin Noken Papua sangat jelas, tetapi pihak PB PON XX kerja tidak transparan, tertutup tanpa koordinasi apa yang para perajin Noken harus lakukan untuk menyambut PON XX”, tegasnya Titus Pekei, seorang endorong mama-mama Papua untuk menyiapkan suvenir PON XX. [42]

Memang, kalau benar, sangat memalukan dan tanda bahwa upaya mama-mama asli Papua selama dua tahun tidak dihargai. Keterlaluan! (TvdB)

[d]pesawat Rimbun Air crashed di Intan Jaya: sebuah pesawat kecil yang terbang dari Nabire dengan tujuan Sugapa (15/9) ditumpangi tiga tenaga dan yang membawa bahan bangunan, telah jatuh di sekitar 5 km dari bandara Bilogai, distrik Homeo. Pesawat ditemukan oleh helikopter pada ketinggian 2.400 m dan pesawat kelihatan dalam keadaan kehancuran parah. Walau belum ada berita lanjut, kemungkinan kecil bahwa tiga tenaga pesawat itu masih hidup.[43]

[12] CORONA VIRUS

Infograf – perbandingan antara situasi di Papua tgl 13 September 2021 dengan situasi 28 Agustus 2021 - memberikan gambaran sbb:

COVID-19	Jumlah positif		Jumlah terinfeksi		Jumldirawat	Juml sem-buh	Jumlah meninggal
	Rata-rata per hari	rata rata per hari	kumulatif		Ter-masuk isolasi
Situasi Provinsi Papua	13/9 /’21	28/8 /’21	13/9 /’21	28/8 /’21	13/9 2021	13/9 /’21	13/9 2021	28/8 /’21
Kota Jayapura	4	20	12796	12727	59	12468	269	265
Mimika	9	18	9527	9389	135	9201	191	180
Merauke	14	31	3553	3331	137	3172	244	222
Kab Jayapura	4	8	3081	3014	66	2897	118	112
Biak Numfor	1	2	2734	2715	45	2544	145	143
Jayawijaya	2	4	1858	1824	92	1731	35	26
Mappi	5	15	1719	1646	24	1683	12	10
Boven Digoel	5	14	1621	1544	43	1552	26	26
Kep Yapen	1	1	1150	1140	5	1107	38	28
Asmat	1	4	1067	1054	29	1024	14	13
Nabire	0	0	764	764	0	721	43	43
Keerom	1	1	607	588	42	534	31	29
Paniai	1	2	408	397	11	390	7	7
Puncak Jaya	3	2,5	273	230	28	240	5	4
Tolikara	0	3	270	270	9	261	0	0
Superiori	<1	<1	252	250	1	251	0	0
Lanny Jaya	2	2	177	158	7	167	3	3
Puncak	1	<1	103	89	2	97	4	3
Peg. Bintang	<1	1,5	94	91	28	64	2	2
Sarmi	0	0	31	31	0	31	0	0
Yahukimo	2	0	23	23	9	11	3	3
Yalimo	0	0	15	15	0	15	0	0
Mamberamo Tgh	0	0	4	4	0	4	0	0
Waropen	0	0	1	1	0	1	0	0
	52	130	42128	41295	772 1.8%	4016695.3%	1190 2.8%	1129 2,7%

Diwanai biru: artinya, entah tidak ada perobahan, entah tidak ada data. Bandingkan jumlah infeksi 28 Agustus 202 dengan 16 hari kemudian (13/9). Beda infeksi 1.949 menjadi 883 = rata-rata 130 per hari menjadi 52 & kematian 88 menjadi 61 = rata-rata 6 per hari menjadi 4! Artinya: baik jumlah infeksi rata-rata per hari maupun kematian per hari selama satu bulan lamanya menunjukkan suatu penurunan yang cukup signifikatif/positif. Syukurlah Yang masih relatif tinggi dalam rata-rata infeksi per hari maupun kematian adalah wilayah Merauke, sedangkan wilayah Kep. Yapen menonjol karena angka kematian relatif tinggi.

Jayapura, 15 September 2021

*****

[1] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210831182257-20-687981/pgi-usul-ke-jokowi-vaksinator-di-papua-non-tni-dan-polri

[2] https://jabar.tribunnews.com/2021/09/03/tni-al-kerahkan-kapal-perang-ke-papua-untuk-serbuan-sorong-sasaran-pertama-ini-target-operasinya

[3] https://en.antaranews.com/news/188158/papua-pon-ipdn-navy-dispatch-team-to-expedite-vaccinations

[4] http://www.washingtonpost.com/world/4-soldiers-killed-in-attack-in-indonesias-papua-region/2021/09/02/36414508-0bbf-11ec-a7c8-61bb7b3bf628_story.html

[5] https://news,detik.com/berita/d-5715877/opm-bakar-ekskavator-proyek-trans-papua-di-pegunungan-bintang

[6] https://regional.kompas.com/read/2021/08/30/164957478/4-orang-terkait-kkb-ditangkap-salah-satunya-kepala-distrik-di-yahukimo

[7] https://regional.kompas.com/read/2021/09/07/160436678/tokoh-kkb-senat-soll-masih-jalani-perawatan-usai-ditangkap-kapolda-papua

[8] https://en.antaranews.com/news/187122/armed-papuan-terrorist-group-leader-arrested-in-dekai-police

[9] https://nasional.okezone.com/read/2021/09/03/337/2465677/tangkap-gigen-telenggeng-satgas-nemangkawi-sita-3-pucuk-m16

[10] https://regional.kompas.com/read/2021/09/07/202526778/tni-tangkap-2-anggota-kkb-papua-berikut-5-pucuk-senjata-ini-identitasnya?page=all